Jakarta, Seruu.com -Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) dengan tegas mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengeluarkan teguran resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik yang dianggap telah mempermalukan bangsa dengan menjadi "pelindung" Freeport.

"Bangsa ini telah dipermalukan dengan sikap inferior dari Menteri Jero Wacik saat berhadapan dengan Presiden Direktur PT. Freeport Mc Moran, beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu pemberian izin operasi terhadap Freeport semakin membuktikan betapa rendah posisi kita di mata asing," ujar Poltak Sitanggang dalam perbincangan di Sekretariat Apemindo di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Jumat (05/07/2013).

Seperti diketahui sejumlah media menyoroti posisi Jero Wacik yang seolah menjadi Jubir bagi Presiden Direktur Freeport, Richard C. Adkerson dalam jumpa pers di Jakarta.

Saat itu Jero Wacik menjelaskan bahwa keadaan di Papua berbeda dengan yang terjadi di Chile, “kalau di Chile itu terjebak sementara di Papua itu runtuh” kata Jero. Beberapa kali juga Jero menerjemahkan ucapan dari Boss Freeport Richard C. Adkerson dalam penjelasan ke wartawan pada hari Rabu (22/5/2013).

Demikian pula saat wartawan menyinggung mengenai royalti. Jero Wacik yang bertemu langsung dengan bos Freeport tak berdaya ketika menyinggung soal itu. “Renegosiasi itu sulit, diucapkan saja sulit, apalagi mengerjakan. Tapi kita berjalan terus dengan Freeport, Newmont, Vale, dan tambang-tambang lain,” kata Jero yang berdiri tepat di sebelah kanan Richard.

"Itu semua memalukan, pertama karena berlangsung justru di kantor pak Menteri, yakni di gedung Kementrian ESDM, kedua itu terjadi di negara kita sendiri, kenapa justru kita yang berlaku inferior?" tegas Poltak mengomentari hal tersebut.

Poltak memaparkan berdasarkan data yang dilansir sejumlah media terlihat bagaiman perusahaan tambang sekelas Freeport berani menolak permintaan pemerintah untuk menaikkan jumlah setoran royalti yang harus diberikan kepada negara ini.

Ia juga menuturkan bagaiman Freeport juga tidak takut menunggak pemberian dividen ke negara yang memiliki 9,36 persen saham Freeport Indonesia. Tahun lalu saja, dari kewajiban memberi dividen Rp 1,5 triliun, setoran Freeport kurang Rp 350 miliar.

"Herannya, Freeport juga masih mendapat kesempatan memperpanjang kontrak dua kali 10 tahun setelah durasi kontrak pertama, 30 tahun, berakhir," bebernya.

Untuk itu sebagai bagian dari anak bangsa, APEMINDO yang menjadi wadah bagi para pengusaha tambang nasional melihat bahwa sikap Jero Wacik jelas sangat berpihak dan tidak membela kepentingan nasional. Pak SBY sebagai Presiden harusnya bisa menertibkan sikap para pembantunya seperti saat dia menegur Meneg LH soal Komentar kabut asap, kenapa Jero tidak ditegur? padahal dia lebih memalukan," tandas Poltak..

"Kalau hukum dan Undang-Undang kita saja sudah tidak dihargai lagi, lalu apa yang menjadi aturan main di negeri ini. Jangan suka-suka mereka saja dong, semua harus jelas, karena itu prinsip," pungkasnya.

Sumber:
http://esdm.seruu.com/read/2013/07/0...gur-jero-wacik

.....makin para dan memprihatinkan pejabat bangsa ini.....