Dukungan untuk Jokowi Sebagai Capres Menguat
Senin, 10 Juni 2013 | 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana mengusung Jokowi sebagai calon presiden (capres) 2014 dalam Kongres Relawan Jokowi Sedunia mendapatkan respons positif dari masyarakat. Hingga kini, sudah ada ratusan orang yang menyatakan siap hadir dalam kongres yang diadakan di Bandung, Jawa Barat.
"Hingga saat ini, sudah ada 670 orang yang menyatakan ikut serta dalam Kongres Relawan Jokowi Sedunia," kata Effendi Saman, seorang Penggagas Kongres Relawan Jokowi Sedunia, di Jakarta, Senin (10/6/2013).
Effendi menuturkan, tak hanya masyarakat dalam negeri yang antusias. Tercatat, ada juga masyarakat di luar negeri yang akan menghadir kongres yang akan diadakan pada 15 Juni 2013.
"Peserta kongres yang tinggal di luar negeri, antara lain, Amerika Serikat, Arab Saudi, Belgia, Taiwan, Kanada, dan Australia," ungkapnya.
Effendi memaparkan, masyarakat bebas menghadiri Kongres Relawan Jokowi Sedunia. Ada beberapa nomor kontak yang dapat dihubungi, yakni 0812 2475 9690, 0813 9539 1357, dan 0821 5906 0922, atau PIN 235ee060 BlackBerry Messenger.
"Masyarakat dapat SMS ke nomor kontak tersebut," ucapnya.

http://nasional.kompas.com/read/2013...Capres.Menguat

http://megapolitan.kompas.com/read/2....Naskah.Pidato
DPRD DKI Habiskan Rp 87 Juta untuk Naskah Pidato
Penulis : Fabian Januarius Kuwado Selasa, 4 Juni 2013 | 14:33 WIB

Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang hanya dihadiri setengah anggotanya. Dalam rapat ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan Raperda tentang RPJMD dan pengelolaan sampah, di Gedung DPRD DKI, Selasa (5/3/2013). | KOMPAS.com/Indra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis fakta mengejutkan mengenai anggota DPRD DKI Jakarta. Anggota Dewan menganggarkan Rp 1.331.095.000 untuk rapat paripurna tentang acara HUT ke-486 DKI Jakarta. Salah satu pos anggaran itu yakni sebanyak Rp 87.100.000 untuk menyusun naskah pidato Ketua DPRD DKI pada HUT ke-486 DKI.
Melalui siaran pers yang diterima wartawan pada Selasa (4/6/2013), Uchok Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, memaparkan, anggaran Rp 1.331.095.000 itu dibagi menjadi beberapa pos anggaran, yakni:
- Penyusunan naskah pidato Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka HUT ke-486 Kota Jakarta tahun 2013 sebesar Rp 87.100.000.
- Pelaksanaan rapat paripurna istimewa HUT ke-486 Kota Jakarta sebesar Rp 782.295.000.
- Pendukung rapat paripurna istimewa HUT ke-486 Kota Jakarta sebesar Rp 461.700.000.
Ucok menjelaskan, anggaran tersebut, terutama terkait penyusunan naskah pidato Ketua DPRD DKI, tidak masuk akal jika menghabiskan dana hingga puluhan juta. Padahal, penyusunan naskah pidato HUT DKI tak membutuhkan banyak biaya.
"Sangat merugikan sekali kalau rakyat Jakarta disuruh bayar rapat paripurna dan menyusun naskah, karena rakyat bosan ketika menonton atau mendengar anggota Dewan rapat," ujarnya.
Secara institusi, Fitra meminta agar anggota DPRD DKI tidak mempergunakan anggaran itu. Ucok yakin bahwa rapat paripurna serta prosesnya, termasuk penyusunan naskah pidato HUT ke-486 DKI, mampu terlaksana dengan anggaran yang lebih bijaksana dan tidak bermewah-mewahan.
Belum ada konfirmasi dari pimpinan DPRD DKI. Selasa siang ini, para anggota Dewan masih rapat paripurna bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Gedung DPRD DKI.

MINGGU, 26 MEI 2013 | 05:13 WIB
Ini 32 Anggota DPRD DKI Interpelator Jokowi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta asyik mengobrol saat pengesahan RAPBD DKI menjadi APBD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/1). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO , Jakarta:Anggota DPRD DKI, Taufiqurrahman, membenarkan ia dan 31 rekannya telah mengajukan hak interpelasi kepada Pemerintah Jakarta terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Memang benar ada 32," kata Taufiqurrahman ketika dihubungi Tempo, Sabtu 25 Mei 2013.

Hak interpelasi yang diajukan 32 anggota dewan ini, menurutnya, jangan sampai diartikan bahwa DPRD DKI meminta Gubernur Jakarta Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya.
"Saya dari Partai Demokrat yang notabene mendukung kebijakan pemerintah. Jangan sampai dipelintir hak interpelasi ini sebagai langkah untuk melengserkan Gubernur. Saya dukung Pak Jokowi dan Pak Ahok. Tapi saya ingin program tidak memberatkan rakyat," katanya.

Berikut 32 nama anggota dewan yang menyepakati mengajukan hak interpelasi ke Pemerintah Jakarta:

Fraksi Partai Demokrat
1. Aliman Aat
2. Taufiqurrahman
3. Habib Alaydrus
4. Sandy
5. Neneng Hasanah
6. Siti Sofiah
7. Abdul Mutholib
8. Mujiyono
9. Agung Haryono
10. Nawawi
11. Lucky
12. Berlin
13. TS Yance
14. Hendry Ali
15. Marie Amadea
16. Mirna Na'Amin
17. Santoso
18. Hardi
19. DR Marthin
20. Maria Hernie

Fraksi PKB-PAN
21. Hidayat Ar Yasin
22. Moh Asyari

Fraksi PPP
23. Belly Bilalusalam
24. Matnoor Tindoor
25. Ichwan Zayadi
26. Abdul Aziz

Fraksi Partai Glokar
27. Ruddin Akbar Lubis

Fraksi Partai Hanura-PDS
28. Fahmi Zulfikar
29. Guntur
30. Farel Silalahi
31. Dr. Suprawito
32. Rukun Santoso
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...pelator-Jokowi