Forum Indonesia Untuk
Transparansi Anggaran (Fitra) menilai kenaikan
bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
terdapat azas ketidakadilan antara orang
miskin dan pejabat. Pasalnya, meskipun
mendapat Rp150ribu selama empat bulan,
para pejabat menteri mempunyai anggaran
Operasional Rp1,2 miliar per tahun.
Direktur Investigasi Dan Advokasi FITRA Uchok
Sky Khadafi mengatakan, pemborosan
anggaran bisa dilihat adanya perbandingan
anggaran rumah tangga miskin dengan belanja
operasional menteri yang mencapai Rp1,2
miliar per tahun.
"Rata-rata menteri punya anggaran
operasional Rp100 juta per bulan, orang
miskin hanya Rp150 ribu per bulan selama
empat bulan. Ini ada kejanggalan, kenaikan
BBM jangan menggencet orang miskin tapi
juga harus menghapus subsidi belanja
operasional buat menteri," kata Uchok di Cava
Java Cafe, Jakarta, Minggu (23/6/2013).
Uchok mengatakan, dengan Rp100 juta setiap
bulan tersebut membeli beli BBM saja bisa
sebanyak 15.385 liter per bulan. Sedangkan
rumah Tangga miskin, untuk realisasi BLSM
sebesar Rp150 ribu. "Hanya untuk satu hari
habis, bisa hanya untuk bayar utang, dan Beli
Beras hanya cukup satu minggu," ujar Uchok.
Uchok mengatakan, jika rakyat miskin
membeli BBM dari BLSM, maka mereka hanya
mendapatkan 23 liter per bulan.
"Ini ketidakadilan belanja APBN buat meteri
dan rakyat miskin. Seharusnya kalau menurut
UU APBN, itu dipergunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat, harusnya rakyat
yang makmur baru pejabat publiknya. Namun
sekarang terbalik," ujar Uchok.
SUMBER http://m.okezone.com/read/2013/06/23/20/826280