Ane akan mengajukan diri menjadi presiden tanpa harus melalui partai politik seperti saat Sukarno menjadi presiden pertama di republik ini yang dipilih langsung oleh rakyat,, Mengapa ane menginginkan demikian,, Karena menurut pendapat ane partai politik itu diibaratkan sebuah perusahaan yang semata-mata hanya ingin mengeruk keuntungan saja untuk kepentingannya sendiri,, Mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum,, Sedangkan apabila ane mencalonkan diri secara independen maka ane bekerja tanpa ada harus beban embel-embel yang menghantui setiap saat yaitu partai politik itu sendiri,, Dimulai dari mengurus partai itu sendiri sampai kepada harus mengawasi setiap anggota dalam partai tersebut,,

Ini mungkin yang zaman sekarang sulit dicari. Ane senang gan dengan apa yang dilakukan oleh presiden Paraguay FERNANDO LUGO MENDEZ yang menolak mendapat penghasilan atau Presiden Uruguay JOSE MUJICA yang menyumbangkan 90 % dari penghasilannya. Ane termotivasi terhadap kedua presiden ini gan. Mereka bekerja tanpa memikirkan imbalan. Apapun yang mereka terima mereka ikhlas menerimanya dan tetap bekerja sepenuh hati untuk rakyat. Karena itu gan, kalo ane jadi presiden ane ngga akan mau bayar pajak, tetapi ane mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Uruguay JOSE MUJICA untuk menyumbangkan 90 % dari penghasilan ane kepada pemerintah untuk dikelola. Biar bagaimanapun juga, manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Untuk itu, bagi ane 10 % sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan ane dan untuk tabungan akhir tua ane. Biarpun sedikit dan tidak berarti setidaknya sumbangan 90 % dari penghasilan ane bisa untuk membantu kas Negara. Dan setiap bulannya, ane akan melaporkan penghasilan yang ane terima dan berapa jumlah total kekayaan ane kepada publik serta dilaporkan untuk diperiksa oleh institusi terkait tanpa ada suatu tekanan dari ane,,

Kalo ane sudah jadi presiden ane akan ubah keanggotaan di DPR yang bermula dari perwakilan partai politik menjadi perwakilan dari setiap provinsi,, Dan DPD ane hapuskan,, Jadi yang ada hanya DPR (yang dalam hal ini berasal dari perwakilan dari setiap provinsi / DPD) dan DPRD,, Alasan ane yang pertama adalah dalam hal satu contoh misalnya dalam pembuatan undang-undang rakyat mana pernah disosialisasikan ataupun diajak berdiskusi,, Selalu ada benturan kepentingan dikalangan anggota partai politik,, Oleh sebab itu jika ada misalnya pembuatan undang-undang ataupun hal-hal yang lainnya perwakilan dari setiap provinsi yang berada di DPR bisa mensosialisasikan ataupun berdiskusi kepada perwakilan yang berada DPRD untuk saling berdiskusi untuk kemudian disosialisasikan kepada rakyat didaerahnya masing-masing,, Agar rakyat bisa memahami apa yang sudah diperbuat dan apa yang sudah terjadi,, Begitu pula dengan hal lain-lainnya yang terjadi di pemerintahan,, Rakyat perlu diberitahu,, TIdak ada yang disembunyi-sembunyikan,, Alasan yang kedua adalah negara-negara ini terdiri dari beragam suku dan budaya,, Alangkah baiknya jika ada perwakilan dari setiap daerah dari sabang sampai merauke bisa menyampaikan aspirasinya masing-masing mewakili daerahnya,, Tidak hanya dari golongan tertentu saja,, Pasti 100% akan ada benturan kepentingan,,

Ane akan membentuk 33 kementerian yang diisi dari perwakilan masing-masing provinsi yang mempunyai syarat mampu mendedikasikan dirinya kepada negara, cerdas, dan berintelektual. Kenapa harus memilih perwakilan dari masing-masing provinsi adalah supaya setiap masing-masing daerah bangga bahwa dari daerah manapun berhak untuk duduk untuk menjabat sebagai menteri asal mampu memenuhi kriteria. Tidak mungkin dari setiap provinsi tidak mempunyai orang yang mempuyai kriteria tersebut. Supaya setiap daerah mempunyai daya saing antara satu dengan yang lain baik itu antar kota dalam provinsi maupun antar provinsi. Tidak didominasi dari satu daerah saja. 33 kementerian tersebut antara lain :

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Sekretariat Negara
KEMENTERIAN PENERANGAN
Kementerian Agama
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kementerian Pemuda dan Olah Raga
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN KEHAKIMAN
KEMENTERIAN PERLINDUNGAN DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Kementerian Kesehatan
KEMENTERIAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kementerian Sosial
KEMENTERIAN TENAGA KERJA
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Pekerjaan Umum
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PENGEMBANGAN KOTA
KEMENTERIAN PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN KELAUTAN
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Keuangan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
KEMENTERIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Kementerian Perdagangan
Kementerian Perindustrian
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERIKANAN DAN PERTERNAKAN