JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menegaskan agar para pengembang harus turut menyelesaikan permasalahan perumahan DKI dengan membayar kewajibannya pada Pemprov DKI.

"Kita tegaskan sama pengembang properti, selama kami masih berkuasa di sini, Anda boleh untung, tapi harus bagi untung selesaikan masalah perumahan di DKI. Termasuk waduk-waduk dan sungai-sungai," tegas Ahok di Balai Kota, Kamis (20/5/2013).

Ahok menegaskan dirinya bersama Jokowi rela tidak terpilih lagi sebagai gubernur dan wakil gubernur pada periode berikutnya, asal segala sisik melik masalah Jakarta bisa diseleseikan.

"Tapi kalau para pengembang tidak melakukan itu, kami memilih tidak terpilih lagi kok. Jadi sekarang kami deal-nya musti yang bener dan enggak usah pusingin pemilu yang akan datang. Kami pinginnya bereskan Jakarta dulu," pungkasnya.

Untuk diketahui, para pengembang di Jakarta masih berhutang 680 Rusun senilai Rp13 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka diwajibkan membayar kewajiban senilai 20 persen dari total luas tanah yang akan dibangun.

Namun, beberapa pengembang sudah memulai membayar 'tagihan' kewajiban mereka kepada Pemprov, misalnya Rusun Daan Mogot oleh PT. Kapuk Naga Indah (Agung Sedayu Grup), PT Agung Podomoro Land, dan PT Wara Wisesa Samudera (Agung Podomoro Grup), Rusun Muara Baru oleh PT. Kapuk Naga Indah (Agung Sedayu Grup) dan PT Jaladri Kartika Paksi (Agung Podomoro Grup) ser Rusun Pulo Gebang yang dikerjakan oleh pengembang-pengembang kecil yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI).

sumber