Jakarta - Sejumlah tokoh Betawi protes kepada Gubernur DKI Jokowi
dan
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena tidak
menempatkan orang Betawi menduduki jabatan yang strategis di
Pemprov DKI. Atas sikap itu, Ahok pun balik bertanya.
"Kalau begitu yang jadi presiden harus orang Betawi juga dong, kan
kantornya numpang di tanah Betawi. Iya kan?" ujar Ahok di Balaikota
DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, Betawi merupakan
campuran dari berbagai etnis, termasuk etnis Tionghoa. Maka itu,
penempatan pejabat penting di pemerintahan jangan hanya terpaku
pada satu golongan etnis.
"Betawi itu kan campuran juga, ada yang keturunan Cina (Tionghoa),
Arab, banyaklah. Berarti gue punya hak juga dong," ujarnya.
"Coba ditanyakan juga ke Pak SBY, jangan ke gubernur dan saya saja.
Kalau gubernur dan wagub saja nggak boleh, ya berarti presiden juga,"
tambahnya.
Salah satu tokoh Betawi yang protes kepada Jokowi-Ahok yaitu
Syahrudin, pemimpin Majelis Ta'lim Raudhotul Jannah. Menurutnya,
Jokowi harus memberikan kepercayaan kepada orang Betawi menjadi
salah satu pejabat di birokrasi Pemprov DKI.
Syahrudin mengatakan, dengan adanya orang Betawi asli memegang
jabatan yang strategis di Pemprov DKI, bisa menambah kepercayaan
warga Betawi terhadap Pemprov DKI. Terlebih Jokowi saat ini sedang
concern untuk mengangkat budaya lokal sebagai brand Kota Jakarta.
"Gubernur DKI Jakarta perlu memberikan kepercayaan kepada tokoh
Betawi untuk memegang jabatan strategis. Setidaknya tokoh itu lebih
memahami karakter warga Betawi yang jumlahnya 18 persen dari total
penduduk DKI. Apalagi Gubernur berulang kali mengatakan DKI harus
punya ciri khas Betawi, mulai dari pakaian sampai bangunan. Yang tahu
detail filosofi Betawi ya orang Betawi," ujar Syahrudin.

[url]http://m.detik..com/news/read/2013/06/20/145955/2279106/10/[/url]

bener banget ko ahok,harusnya minta sama sby jatah menteri buat orang betawi