TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi dari
Econit, Hendri Saparini, heran dari mana dan seperti apa
perhitungan pemerintah menggelontorkan bantuan
langsung sementara masyaraat (BLSM) sebesar Rp 150
ribu per bulan untuk warga miskin.
"Itu perhitungannya bagaimana," kata Hendri dalam
"Dialog Kenegaraan" di gedung DPD/DPR RI Jakarta,
Rabu (19/6/2013).
Dia menegaskan harga barang dan jasa di daerah
berbeda-beda. Jika di Jawa umumnya uang sebesar Rp
150 ribu bisa untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok
maka tidak demikian halnya di daerah lain seperti di
Papua misalnya dimana harga barang dan kebutuhan
pokok mahal. Misalnya dengan Rp 150 ribu mungkin
hanya untuk 5 bungkus mi instan.
"Ini kok perhitunganya disamakan dari Sabang sampai
Merauke," kata dia.
Demikian pula, Hendri Saparini mempertanyakan
hitungan inflasi BPS yang dipakai sebagai acuan besaran
BLSM.
"Kalau perhitungan inflasi 5 persen yang dipakai BPS itu
salah besar apalagi kalau ini sasarannya orang miskin
sebab inflasi orang miskin 2 atau 3 kali lipat inflasi rata-
rata. Jadi karena bagi orang miskin harusnya hitungan
inflasi makanan bukan yang lain," kata dia.
Meurut dia, BLSM ini sekadar sedekah bagi orang miskin
yang disebut pemerintah sebagai kompensasi atas
kenaikan harga BBM.
"Tapi sedekah BLSM Ini tidak membantu hanya untuk
mengkompensasi. Nah 4 bulan pemberian BLSM ini apa
setelah itu masyarakat bisa mengkompensasi diri
sendiri. Apakah setelah 4 bulan itu harga barang akan
turun?" kata Hendri Saparini.
Diberitakan sebelum pemerintah akan membagikan BLSM
Rp 150 ribu kepada kurang lebih 15 juta warga miskin di
Indonesia sebagai kompensasi atas rencana kenaikan
harga BBM. BLSM ini akan dibagikan mulai Juli selama 4
bulan.