- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Diduga Ada Kesepakatan Hitam Ical-SBY
TS
kortikal
Diduga Ada Kesepakatan Hitam Ical-SBY
[JAKARTA] Mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli menduga ada dua kesepakatan hitam antara Ketua Umum DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakrie (Ical) dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pengesahan RPBN-P 2013 pada Paripurna DPR RI, Senin (17/6) malam.
Dua deal atau kesepakatan hitam itu terkait PT Lapindo dan penjualan PT Newmont.
“Kepada Presiden SBY kami meminta jelaskan kenapa ada kesepakatan Rp 165 miliar dalam APBN-P 2013 yang disahkan dalam paripurna DPR itu, dan kenapa Menko Perekonomian Hatta Rajasa membatalkan kesepakatan mantan Menkeu Agus Martowadojo dalam penjualan PT Newmont dan dialihkan ke ARB. Itukah deal-deal hitam untuk mengegolkan kenaikan harga BBM?” tanya Rizal Ramli dalam rilis yang diterima SP di Jakarta, Selasa (18/6).
Kalau kesepakatan hitam itu benar, lanjut Rizal, berarti ada peluang untuk melakukan korupsi secara berjamaah dalam pengesahan RAPBN-P tersebut.
Padahal, negara tak harus melakukan perubahan terhadap RAPBN, dan tak perlu ada RAPBN-P selama tidak ada gejolak atau krisis ekonomi global luar biasa, yang benar-benar mengancam ekonomi negara ini.
Lalu, kalau ARB maju sebagai capres 2014, apakah capres model seperti ini yang akan memimpin bangsa ini?
“Tokoh semacam ini justru memiliki beban berat terhadap dirinya sendiri, dibanding memikirkan rakyat dan negara. Terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan untuk dirinya sendiri. Jadi, bangsa ini tak butuh pemimpin yang banyak masalah yang akan menjadi beban rakyat dan negara,” katanya.
Dengan demikian, kata Rizal, jika Ical alias ARB terpilih sebagai presiden 2014, maka akan memanfaatkan uang negara untuk menyelesaikan bebannya sendiri. Oleh sebab itu, sebagai teman, Rizal mengingatkan bahwa rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin yang memiliki banyak masalah, yang akan menjadi beban rakyat dan negara.
“Capres yang banyak masalah tak akan pernah memikirkan rakyat dan negara, melainkan akan sibuk menyelesaikan masalah dirinya sendiri yang bertumpuk,” katanya.
Sesalkan Aparat
Sementara itu, Rizal memuji keberanian mahasiswa yang demo menolak kenaikan harga BBM, karena gerakan tersebut secara murni dan tanpa dikoordinir dan dikomando oleh siapapun.
Namun, dirinya menyesalkan tindakan aparat yang represif dan anarkhis dengan melepaskan tembakan, sehingga menimbulkan korban jiwa mahasiswa.
“Kami menyesalkan tindakan aparat yang berlebihan menghadapi demo mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Penembakan itu tidak perlu dilakukan karena demo dilakukan secara damai. Untuk itulah maka revisi UU Kepolisian harus segera dilakukan, agar kepolisian berada di bawah Kemendagri dan bukan langsung di bawah presiden,” tegas Rizal.
Rizal juga menilai, kepolisian selama ini sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan represif daripada melindungi rakyat.
“Seharusnya aparat belajar dari semua peristiwa yang terjadi di seluruh daerah, yang melibatkan aparat, di mana rakyat antipati terhadap aparat. Tapi, sayang polisi tak pernah belajar dari kritikan dan cemoohan rakyat,” katanya.
Akibat penembakan aparat tersebut, beberapa mahasiswa di Jambi dan Ternate, mengalami luka yang cukup parah, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Padahal, sebelumnya Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta agar aparat mampu menahan diri untuk tidak melepaskan penembakan.
“Mahasiswa itu anak-anak kita sendiri, yang perlu penjelasan soal kenaikan harga BBM dan sebagainya, sehingga tak perlu dengan kekerasan. Sebaliknya, mahasiswa jangan bertindak anarkhis,” ujarnya. [L-8]sumber
Negara dibuat mainan oleh 2 orang ini
0
3.2K
48
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan