Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia mulai hari ini menggelar serangkaian sosialisasi atas rencana perubahan nominal harga rupiah atau redenominasi. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa redominasi bukanlah pemangkasan nilai mata uang (sanering).

Redenominasi seperti diketahui adalah penyederhanaan jumlah digit pada denominasi atau pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai tukar rupiah terhadap barang atau jasa.

Sederhananya, langkah ini untuk mengurangi tiga nol dibelakang uang rupiah. Contohnya, uang nominal Rp 50 ribu. Setelah redenominasi menjadi Rp 50, tanpa menurunkan daya beli masyarakat.

"Kebijakan penyederhanaan nominal uang sangat krusial, mengingat ini menjadi suatu cara untuk meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang rupiah," kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo di acara Kick Off Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah Redenominasi di Jakarta, Rabu (23/1/2013).

Agus menjelaskan, sanering sangat berbeda jauh dengan redenominasi. Pasalnya, sanering memotong nilai uang, di mana harga barang tetap bahkan cenderung meningkat sehingga daya beli masyarakat menurun.

Pecahan mata uang tersebut, lanjutnya dapat mencerminkan kesetaraan kredibilitas dengan negara maju lain. Sehingga nilai rupiah semakin berharga dan dapat disejajarkan dengan nilai mata uang.

Selama ini, Agus menerangkan, rupiah memiliki jumlah digit terlalu banyak dan menyebabkan ketidakefisienan dalam proses input data, pengelolaan data base, pelaporan serta penyimpanan data.

"Penggunaan digit seperti itu menimbulkan pemborosan dalam penyajian laporan dan akuntansi, kerumitan perhitungan dalam transaksi ekonomi sehungga bisa menyebabkan kekeliruan," jelas dia.

Sesuai dengan amanah UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pemerintah dengan Bank Indonesia telah menyelesaikan draft Rancangan Undang-undang (RUU) khusus terkait Redenominasi.

"Draft sudah diajukan ke DPR untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional 2013. Selanjutnya substansi itu akan dibahas kembali pada sidang paripurna supaya jadi UU," paparnya.

Pada acara sosialisasi tersebut, hadir 230 orang yang mewakili instansi terkait untuk memberikan pemahaman luas soal redenominasi.

"Sosialisasi akan dilakukan hingga 6-12 tahun ke depan, agar masyarakat nggak kaget dan salah paham antara redenominasi dengan sanering. Itupun setelah melakukan konsultasi publik dengan melibatkan masyarakat," tutup Agus. (Fik/Shd)

Tiga Manfaat Penyederhanaan Rupiah Bagi Indonesia

Indonesia dinilai bisa memperoleh tiga keuntungan sekaligus dengan memberlakukan penyederhanaan nilai nominal (redenominasi) rupiah. Namun, hal ini bisa tercapai jika upaya optimal dilakukan jajaran pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Seperti diketahui, wacana redenominasi kembali mengemuka dalam masyarakat. Rencananya, nilai nominal rupiah akan mengalami pengurangan tiga angka nol. Dengan demikian rupiah yang semula bernilai Rp 1.000 akan berubah menjadi Rp 1 tanpa mengurangi nilai dari uang itu.

"Waktu 4 tahun untuk sosialisasi cukup saja, tergantung waktu dan biaya yang dikeluarkan," ujar Pengamat Ekonomi dari Econit, Hendri Saparini kepada Liputan6.com, Minggu, (9/12/2012).

Hendri mengungkapkan, tiga keuntungan yang diperoleh itu adalah masyarakat umum bisa melakukan transaksi dengan nilai yang lebih mudah.

Hal ini akan berimbas positif pada kemudahan pencatatan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. "Ini memang manfaat terbesar yang bakal diperoleh dari kebijakan redenominasi," kata Hendri.

Manfaat lain adalah faktor psikologis dari bangsa Indonesia selaku pemilik mata uang rupiah. Selama ini dengan nilai tukar rupiah mencapai ribuan bahkan puluhan ribu rupiah, dianggap terlalu tinggi.

"Jadi sebetulnya, secara manfaat, redenominasi ini akan memberikan dampak positif cukup besar," ujarnya. "Tingal bagaimana pemerintah menyosialisasikan kebijakannya ini."

Apa Dampak Redenominasi Rupiah ke Laporan Keuangan?

Bank Indonesia dan Pemerintah terus mengkaji kebijakan penyederhanaan nominal (redenominasi) rupiah. Bahkan payung hukum Rancangan Undang-undang Redenominasi kini telah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2013. Dengan kebijakan redenominasi, nominal rupiah rencananya akan dipangkas tiga angka nol di belakang atau setara seribu. Artinya nilai Rp 1.000 akan berubah menjadi Rp 1

Seperti dikutip dari ehow.com, Minggu (30/12/2012), sejumlah negara telah melakukan redenominasi mata uang mereka sebanyak lebih kurang 70 kali, dalam lima dekade terakhir hingga tahun 2011. Sebagian besar redenominasi tersebut menyederhanakan setidaknya satu digit angka nol.

Beberapa negara berhasil melakukan redenominasi pada mata uang mereka. Ialah Turki, salah satu negara yang banyak mendapat sorotan karena kesuksesan redenominasi yang dilakukan pada tahun 2005. Sementara itu, beberapa negara lainnya tidak, berhasil sebut saja Zimbabwe, Brasil, Argentina, Rusia, dan Ghana.

Redenominasi

Istilah ini mengundang banyak tanya. Tak hanya awam, para pengusaha dan ekonom pun masih menimbang-timbang, apa keuntungan dan dampak redenominasi ini. Redenominasi membawa banyak perubahan, salah satunya dalam laporan keuangan.

Redenominasi terjadi ketika suatu negara mengubah nilai nominal mata uangnya. Nilai mata uangnya sama dengan yang lama, hanya penulisan nominalnya lebih sederhana. Transaksi pada uang yang disederhanakan tidak berdampak besar pada nilai uang, selama memiliki nilai tukar yang konsisten dengan mata uang asing.

Redenominasi ini biasanya digunakan untuk menjawab problem dalam pencatatan statistik dan akuntansi, agar menjadi lebih sederhana.

Pencatatan akuntasi seperti laporan keuangan ini berfungsi sebagai catatan dokumen pendapatan, biaya, modal, dan kewajiban pada organisasi dalam kurun waktu tertentu. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan arus kas, serta, laporan keseimbangan. Data keuangan yang tercatat dalam laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang asli negara tersebut.

Ketika terjadi perubahan karena mata uang diredenominasi, software akuntansi dan keuangan tentu saja harus diubah sehingga dapat merekam data, serta menghasilkan laporan keuangan dengan mata uang baru.

Nilai yang dilaporkan pada laporan keuangan, seperti profitabilitas misalnya, tetap sama. Hanya saja penulisannya lebih sederhana. Angka yang lebih sederhana ini akan menghasilkan akurasi dan efisiensi. Dengan begitu tidak diperlukan lagi software akuntansi untuk membaca angka-angka berdigit ekstra.

Dalam laporan keuangan, mata uang baru yang telah diredenominasi pastilah banyak mengalami pembulatan. Perbedaan karena pembulatan ini harus dicatat dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain, biaya lain-lain, atau penyesuaian lain lain. (EST/NDW)

Pedagang Pasar Tolak Redenominasi Rupiah Karena Bikin Bingung

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) secara tegas menolak rencana pemerintah untuk melakukan penyederhanaan digit uang atau redenominasi dengan alasan akan berdampak besar bagi psikologis pedagang.

"Kami para pedagang tidak setuju dan menolak redenominasi, karena imbasnya ke biaya dan psikologis pedagang. Kan bukan penentu kebijakan yang merasakannya," ujar kata Sekretaris Jenderal APPSI, Ngadiran saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (1/2/2013).

Meski sosialisasi telah dilakukan, pedagang akan tetap merasa bingung. "Pedagang bisa bingung karena uangnya terbatas dan menghitungnya susah," imbuh Ngadiran.

Selain itu, redenominasi hanya akan mendorong pertumbuhan inflasi yang luar biasa. "Terjadinya defisit di tahun lalu, karena pemerintah salah mengambil keputusan di mana semuanya serba impor," pungkas dia.

Bahkan Ngadiran menyarankan agar dana sosialisasi dialokasikan untuk mensubsidi petani dan peternak lokal di Indonesia.

"Dari pada uang dihambur-hamburkan untuk sosialisasi redenominasi alias menggelindingkan digit pada rupiah, lebih baik digunakan untuk subsidi petani dan peternak supaya nggak ada lagi impor beras maupun kedelai," papar Ngadiran.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi sebelumnya menyatakan pengurangan nilai nominal rupiah sebanyak tiga angka nol, secara psikologis membuat masyarakat merasa takut.

"Bagi masyarakat yang biasanya menyimpan uang Rp 1 juta, lalu jadi Rp 1.000 itu secara psikologis dia merasa menjadi miskin karena jumlahnya kelihatannya kecil sekali. Ini yang ditakutkan masyarakat," katanya saat berbincang dengan Liputan6.com beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi minimal 1-2 tahun agar masyarakat bisa memahami kebijakan ini. Pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan sama sekali berbeda dengan pemangkasan nilai (sanering) yang pernah berlaku di Indonesia.

"Masyarakat kita memang belum siap, jadi butuh waktu untuk sosialisasi. Sebaiknya sosialisasi ini dilakukan secara bertahap," ujarnya.

Sementara bagi kalangan pengusaha, redenominasi rupiah tidak terlalu bermasalah. "Dari sisi pembukuan juga tidak masalah. Pengurangan tiga angka nol itu malah bagus, jadi tidak terlalu panjang nulisnya," jelas dia.

Hal senada diungkapkan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Daryatmo. Meski nilai intrinsik dari mata uang itu tidak berubah akibat redenominasi rupiah, pengurangan angka nol tentu akan membuat masyarakat kaget.

"Pada saat menerima gaji, nanti masyarakat akan kaget karena gaji turun drastis," tuturnya.

Untuk itu, pemerintah harus semakin gencar melakukan sosialisasi sebelum kebijakan ini dilaksanakan agar kekhawatiran dan ketakutan masyarakat bisa berkurang. "Sosialisasi ini menjadi sangat penting," ungkapnya. (Fik/Ndw)

Ingat Selalu, Jadwal-jadwal Pelaksanaan Redenominasi Rupiah

Pemerintah serius memangkas jumlah 0 dalam mata uang Indonesia atau yang dikenal redenominasi. Ingat jadwal-jadwal pelaksanaan redenominasi ini.

Bank Indonesia (BI) mengakui jika penerapan redenominasi tidaklah mudah sehingga harus melalui proses. BI telah menyiapkan tahapan-tahapan penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi ini mulai 2011-2020.

Berikut tahapan pelaksanaan redenominasi rupiah dari rencana usulan sampai pelaksanaan di 2020, berdasarkan kompilasi data, Senin (28/1/2013).

1. Tahun 2010

Pada tahun ini pertama kali wacana redenominasi muncul. Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution menyatakan akan menghilangkan tiga angka nol di belakang rupiah. Langkah ini untuk menyederhanakan penyebutan satuan harga atau nilai rupiah.

2. Tahun 2011-2012

Bank Indonesia mulai melakukan pembahasan dengan pemerintah perihal rencana redenominasi. Hasilnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Wakil Presiden Boediono sebagai Ketua Tim Koordinasi Redenominasi. Periode ini juga sebagai masa sosialisasi.

BI juga menyiapkan berbagai macam hal seperti menyangkut akuntansi, pencatatan, sistem informasi. Tahapan penyusunan rancangan undang-undang (RUU), rencana percetakan uang dan distribusinya juga sudah mulai berlangsung.

3. Tahun 2013-2015

Periode ini merupakan masa transisi. Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia pada 23 Januari 2013, resmi menggelar serangkaian sosialisasi rencana redenominasi. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa redominasi bukanlah pemangkasan nilai mata uang (sanering) tapi penyederhanaan dengan menghilangkan beberapa nol.

Pada masa ini akan ada dua jenis mata uang, yakni pecahan lama dan pecahan baru pascaredenominasi. Hal ini bertujuan membiasakan masyarakat dalam penggunaan mata uang baru nantinya baik dalam pembayaran maupun pengembalian transaksi.

Sebagai contoh, harga produk senilai Rp 10.000 akan ditulis dalam dua harga yaitu Rp 10.000 (rupiah lama) dan Rp 10 (rupiah baru). BI juga akan perlahan-lahan mengganti uang rusak rupiah lama dengan uang rupiah baru.

4. Tahun 2016-2018

Pada periode ini, pemerintah menargetkan uang saat ini (rupiah lama) akan benar-benar tak beredar lagi. BI akan melakukan penarikan uang lama secara perlahan pada masa transisi.

5. Tahun 2019–2020

Pelaksanaan redenominasi mulai terjadi. Tahapan ini disebut phasing out, yakni saat dilakukan pengembalian mata uang rupiah dengan kata 'baru' menjadi rupiah. BI akan menyebarkan penggunaan mata uang baru sebagai pengganti uang lama. (Nur/Igw)