Menurut Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta pengurangan subsidi BBM dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Beliau mengatakan bahwa sekitar 70% pengguna BBM bersubsidi adalah dari kalangan menengah ke atas. Jadi, keputusan untuk menaikkan harga BBM sudah menjadi langkah yang tepat. Bila tak dilakukan, maka pemerintah akan kehabisan dana APBN untuk masyarakat mampu.

Jika BBM tidak dinaikkan, maka akan mengancam APBN negara yang semakin menjadi beban sehingga pembangunan berkurang. Menurut ketua fraksi partai demokrat Jafar Hafsah mengatakan, kenaikan BBM bersubsidi sudah tidak bisa dihindari lantaran harga minyak dunia sudah di atas 115 dollar AS per barrel. Padahal, kata dia, asumsi harga minyak di APBN 2012 hanya 90 dollar AS per barrel.

Kemacetan di Indonesia. Di kota-kota besar Indonesia, kemacetan semakin parah. Kenapa demikian? Salah 1 penyebab utamanya adalah harga premium yang terlalu murah. Akibatnya, orang-orang seenaknya berkeliaran ke sana kemari dengan mengendarai mobil. Kalau harga premium dinaikkan, mereka pasti akan lebih menghemat penggunaan bensin. Dengan demikian kemacetan bisa dikurangi.

Masih banyak sektor pembangunan lain yang membutuhkan dana APBN, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Akan jauh lebih baik jika uang negara dialokasikan ke sana, daripada untuk subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Pembangunan tentu akan menjadi lebih maju. Memang dampaknya belum akan terasa dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang, pasti akan terasa. Rakyat tidak perlu merasa khawatir dengan terjadinya inflasi; pada nyatanya, inflasi itu selalu terjadi tiap bulan, meskipun tidak ada kenaikan harga BBM. Toh sebagai gantinya, pembangunan akan menjadi lebih maju.

Penyelundupan BBM. Untuk hal ini, saya kutip pernyataan dari seseorang di facebook:

“Saya pro penghapusan subsidi BBM karena itu memotong jari-jemari penyelundup BBM. Juga harus ada moratorium import Premium, Kerosene, Solar. Indonesia hanya boleh mengimport crude Oil dan harus disuling di dalam negeri. Hitungan Rieke betul, koreksi sedikit 1 barrel = 166 liter, bukan 159 seperti yang ditulis Rieke, sehingga kalau import crude oil USD 105 per barrel, maka harga perliter dengan 156 lebih murah sedikit. Kesalahan kecil. Kontra argumen saya, Pemerintah tidak boleh menjual crude ke Pertamina jauh dibawah pasar dunia, karena kalau tidak akan diseludupkan. Kartel import minyak yang ada sekarang bukan pemerintah. Pembeliannyapun dilakukan dipasar spot, ketengan, bukan long-term contract. Praktek ini yang harus dihentikan, sehingga tabungan pemerintah yang dapat dialokasikan ke pembangunan infrastruktur menjadi lebih besar.”

Hasil kajian KEN menyatakan, subsidi BBM hanya dinikmati 12 persen masyarakat miskin (29 juta jiwa) dan 28 persen masyarakat rentan (70 juta jiwa). 60 persen subsidi BBM dinikmati kalangan mampu dan kaya (150 juta jiwa). Pertanyaannya: benarkah kalangan mampu dan kaya di Indonesia mencapai 150 juta jiwa? Apa ukuran KEN menyebut 150 juta jiwa Indonesia itu kaya dan mampu.

Selain itu, konsumen BBM bersubsidi bukan hanya sektor transportasi. Dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu, antara lain, disebutkan: pengguna BBM bersubsidi juga meliputi nelayan dan pembudi daya ikan skala kecil, usaha pertanian kecil dengan luas maksimal 2 hektar, usaha mikro (UMKM), dan pelayanan umum seperti krematorium. Artinya, jika BBM dinaikkan, sektor usaha kecil ini akan ambruk.

Negara-negara kaya energi lainnya berhasil membuat harga jual BBM mereka sangat rendah: Venezuela (0,08 USD/Rp.774), Mesir (0,09 USD/Rp.871), Saudi Arabia (0,10 USD/Rp 968), Qatar (0,12 USD/Rp 1,161), Bahrain (0,15 USD/Rp 1,452), Libya (0,15 USD/Rp 1,452), Turkmenistan (0,17 USD/Rp 1,645), Kuwait (0,17 USD/Rp 1,645), Aljazair (0,17 USD/Rp 1,645), dan Iran (0,21 USD/Rp 2,032).

Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang, termasuk kebutuhan pokok. Selanjut, kenaikan harga barang ini akan memicu kenaikan biaya hidup lainnya, seperti sewa kontrakan.

Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang dan biaya hidup rakyat. Artinya, daya beli rakyat akan merosot. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) memperkirakan, kenaikan harga BBM akan menyebabkan daya beli buruh akan menurun hingga 30 persen. Pengamat ekonomi, Yanuar Rizky, menambahkan kenaikan harga BBM tidak hanya memukul kelompok masyarakat bawah, tetapi juga kelompok menengah tengah. Bahkan, sekitar 90 persen masyarakat Indonesia akan menurun daya belinya.

Kenyataan juga menunjukkan, bahwa pada awal 2006 (setahun setelah kenaikan harga BBM) jumlah orang miskin melonjak menjadi 39,05 juta (17,75%). Artinya, program BLT saat itu tidak berhasil menekan dampak kenaikan harga BBM.

Lebih jauh lagi, program BLT hanya melahirkan klientalisme. Masalahnya, seperti dalam kasus pemilu 2009, BLT dijadikan alat kampanye politik dan dibagikan menjelang hari pemilihan.