Jakarta - Meski menolak kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan menarik para menterinya dari kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. PKS menyerahkan nasib para menterinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid mengatakan, partai tidak memiliki hak untuk menarik para menterinya dari pemerintahan. Menurutnya, pemecatan menteri berada ditangan Presiden SBY selaku pemegang hak prerogatif.

"Tidak ada peluang yang memberikan kepada para parpol untuk menarik para menteri, yang diberikan hak untuk menghentikan itu Presiden. Silahkan presiden gunakan hak prerogatif (pecat menteri)," kata Hidayat, kepada [URL="http://inilah..com"]INILAHCOM[/URL], Sabtu (15/6/2013).

Hal itu, menurut Hidayat, sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum didalam Undang-undang. Selain itu, PKS juga menyerahkan keanggotaanya di koalisi kepada SBY selaku Ketua Sekretaris Gabungan (Setgab).

"Kami memahami peraturan itu. Kalau PKS menarik para menterinya, maka kami dikatakan tidak inkonstitusional. Silahkan Presiden gunakan Hak Prerogatif anda," tegas Ketua Fraksi PKS itu.

SUMBER