Ahok akan HAPUS BBM premium dari Jakarta
VIVAnews - Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Premium, di Jakarta didukung oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Itu kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng kepada VIVAnews beberapa waktu lalu.

Menurut Andy, BPH Migas selalu mendukung inisiatif pemeritah daerah yang akan mengurangi volume BBM bersubsidi di masing-masing daerahnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komite BPH Migas, Fahmi Harsandono Matori. "Apapun itu jika tujuannya penghematan BBM bersubsidi dan meringankan beban APBN, kami setuju," katanya kepada VIVAnews.

Fahmi menjelaskan alokasi BBM bersubsidi untuk DKI Jakarta adalah 3 juta kiloliter yang terdiri dari 2,2 juta kiloliter Premium dan 800 ribu kiloliter solar. Nilai subsidi BBM yang harus dibayar oleh negara kepada warga DKI Jakarta mencapai Rp15 triliun per tahun.

"Lebih dari Rp1 triliun per bulan atau lebih dari Rp30 miliar per hari. Ini bukan jumlah kecil, dan bisa dialokasikan untuk mengembangkan sarana publik seperti pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) tanpa ada pinjaman dari luar negeri," katanya.

MS Hidayat Setuju Ide Ahok untuk Stop Premium di DKI



VIVAnews - Menteri Perindustrian, MS Hidayat secara pribadi menyambut baik ide Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama (Ahok) untuk menghapus premium di Jakarta. Hal itu menurutnya memang harus dilakukan mengingat konsumsi premium di Jakarta sudah sangat tinggi.

"Saya pribadi setuju, saya menyepakati itu sebuah ide yang orisinil yang merupakan pengurangan konsumsi," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 28 Desember 2012.

Menurutnya peningkatan konsumsi premium terus diikuti naiknya pengguna mobil di Jakarta. Berdasarkan data Kemenperin, jumlah mobil naik menjadi 1,1 juta unit dan motor naik menjadi 8,2 juta unit tahun ini. "Itu tentu saja menambah konsumsi bahan bakar," tambahnya.

Untuk meredam itu, pihaknya mengusahakan peningkatan ekspor kendaraan hingga 30 persen dari total produksi tahun depan. Saat ini ekspor kendaraan baru 14 persen. Kebijakan lainnya yaitu penyebaran distribusi kendaraan yang merata di seluruh Indonesia, tak hanya terpusat di Jabodetabek. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki manajemen lalu lintas juga perlu dilakukan.

"Di kota-kota besar kita perbaiki, peraturan ditegakan. Misalnya disiplin parkir, untuk daerah maju bisa dikenakan denda jika ada pelanggaran," tambahnya. (sj)