- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
SBY Depak PKS dengan "Cara Jawa", Bukti Republik Ini Diperintah Sesuai Selera Jawa
TS
indochinese
SBY Depak PKS dengan "Cara Jawa", Bukti Republik Ini Diperintah Sesuai Selera Jawa
JAKARTA, KOMPAS.com — Indikasi keretakan hubungan antara Partai Keadilan Sejahtera dan koalisi semakin terlihat dalam beberapa hari terakhir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun dinilai sudah cukup jelas "mengirimkan sinyal" ke PKS meskipun disebut cara yang dipakai adalah "cara Jawa".
"Sebagai orang Jawa, saya melihat sebenarnya SBY memakai cara Jawa dalam meminta PKS keluar dari koalisi. Mungkin karena PKS sering tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah,"ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Hari Wibowo, di Jakarta, Kamis (13/6/2013). Dia mengatakan, cara Jawa ini biasanya tersirat melalui bahasa sinyal, isyarat, atau bahasa tubuh yang jelas dimengerti oleh mereka yang bertata krama dan atau memahami budaya Jawa.
"Saya tidak berhak mengomentari kenapa PKS belum membaca cara Jawa ini. Apakah PKS menunggu bahasa yang eksplisit menyuruh pergi?" ujar Dradjad. Sebagai salah satu partai koalisi, PAN pun mempertanyakan apakah PKS sengaja menunggu momentum dikeluarkan koalisi agar terlihat sebagai partai yang terzalimi. Dradjad berpendapat, PKS seharusnya bisa bersikap kesatria ketika memilih bersikap oposisi.
Jika ternyata PKS memutuskan keluar, Dradjad mengakui dinamika politik di DPR akan sulit ditebak. "Tetapi, itu adalah realitas politik yang mana pemerintah harus siap menghadapinya. Sudah mau jadi pemerintah, ya harus siap dengan segala konsekuensinya," kata politisi sekaligus ekonom ini.
Seperti diberitakan, PKS hingga kini kerap menyuarakan penolakan atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap PKS ini berseberangan dengan sikap partai lain di dalam koalisi. Wacana pengeluaran PKS dari koalisi pun menyeruak kencang.
Tanda-tanda renggangnya hubungan PKS dari koalisi terlihat dari beberapa pertemuan yang tak dihadiri petinggi PKS ataupun menteri dari partai itu. Seperti pada rapat Setgab pada Selasa (4/6/2013), Presiden PKS Anis Matta tidak diundang dalam rapat Setgab, padahal semua ketua umum partai hadir dalam rapat membahas BBM di kediaman Wakil Presiden Boediono. Demikian pula pada pertemuan di arena Jakarta Convention Center, Selasa (12/6/2013), ketika Presiden mengumpulkan para petinggi partai koalisi.
Setelah itu, pada Rabu (12/6/2013), Presiden SBY menggelar rapat kabinet. Tiga menteri dari PKS tak terlihat hadir, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.
http://nasional.kompas.com/read/2013...n.Cara.Jawa...
menyedihkan, bahkan satu-satunya di dunia. presiden mau pecat menteri tapi bicara tidak dengan bahasa nasional atau cara konstitusional.
kalau pecat ya pecat saja, kenapa dibuat susah? kenapa pakai buat wacana segala macam yang melukai orang non jawa. lain kali presidennya orang makasar, pakai cara makasar, presidennya orang batak pakai cara batak, dst
cara jawa...... pathetic !
"Sebagai orang Jawa, saya melihat sebenarnya SBY memakai cara Jawa dalam meminta PKS keluar dari koalisi. Mungkin karena PKS sering tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah,"ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Hari Wibowo, di Jakarta, Kamis (13/6/2013). Dia mengatakan, cara Jawa ini biasanya tersirat melalui bahasa sinyal, isyarat, atau bahasa tubuh yang jelas dimengerti oleh mereka yang bertata krama dan atau memahami budaya Jawa.
"Saya tidak berhak mengomentari kenapa PKS belum membaca cara Jawa ini. Apakah PKS menunggu bahasa yang eksplisit menyuruh pergi?" ujar Dradjad. Sebagai salah satu partai koalisi, PAN pun mempertanyakan apakah PKS sengaja menunggu momentum dikeluarkan koalisi agar terlihat sebagai partai yang terzalimi. Dradjad berpendapat, PKS seharusnya bisa bersikap kesatria ketika memilih bersikap oposisi.
Jika ternyata PKS memutuskan keluar, Dradjad mengakui dinamika politik di DPR akan sulit ditebak. "Tetapi, itu adalah realitas politik yang mana pemerintah harus siap menghadapinya. Sudah mau jadi pemerintah, ya harus siap dengan segala konsekuensinya," kata politisi sekaligus ekonom ini.
Seperti diberitakan, PKS hingga kini kerap menyuarakan penolakan atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap PKS ini berseberangan dengan sikap partai lain di dalam koalisi. Wacana pengeluaran PKS dari koalisi pun menyeruak kencang.
Tanda-tanda renggangnya hubungan PKS dari koalisi terlihat dari beberapa pertemuan yang tak dihadiri petinggi PKS ataupun menteri dari partai itu. Seperti pada rapat Setgab pada Selasa (4/6/2013), Presiden PKS Anis Matta tidak diundang dalam rapat Setgab, padahal semua ketua umum partai hadir dalam rapat membahas BBM di kediaman Wakil Presiden Boediono. Demikian pula pada pertemuan di arena Jakarta Convention Center, Selasa (12/6/2013), ketika Presiden mengumpulkan para petinggi partai koalisi.
Setelah itu, pada Rabu (12/6/2013), Presiden SBY menggelar rapat kabinet. Tiga menteri dari PKS tak terlihat hadir, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.
http://nasional.kompas.com/read/2013...n.Cara.Jawa...
menyedihkan, bahkan satu-satunya di dunia. presiden mau pecat menteri tapi bicara tidak dengan bahasa nasional atau cara konstitusional.
kalau pecat ya pecat saja, kenapa dibuat susah? kenapa pakai buat wacana segala macam yang melukai orang non jawa. lain kali presidennya orang makasar, pakai cara makasar, presidennya orang batak pakai cara batak, dst
cara jawa...... pathetic !
Spoiler for tambahan berita supaya tidak repsol:
Diubah oleh indochinese 14-06-2013 08:13
0
6.1K
108
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan