- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
POLRI LARANG JILBAB - WAKALPOLRI : PENSIUN ATAU TIDAK JADI POLWAN. MANA KOMNASHAM?
TS
benbenbenben
POLRI LARANG JILBAB - WAKALPOLRI : PENSIUN ATAU TIDAK JADI POLWAN. MANA KOMNASHAM?
welcome to
simpleTHREAD benbenbenben
Sebelum 
Ke TKP Yuks Baca
Enam Kunci Sukses
Ke TKP Yuks BacaEnam Kunci Sukses
Spoiler for KUNCI SUKSES:
1. Baca Doa Sebelum Baca Thread
2. Tinggalkan Jejak aka KOMENG
3. Bantu Thread TS dengan
4. Jangan Ragu-ragu Buat Nimpuk TS Dengan
5. Hindari Dan Buang Jauh-jauh
6. Gosok Gigi dan Wudhu Sebelum Tidur
Sebelumnya Ane Mau Pesen Sama Momod & Mimid Jangan Di Delete Or Close Thread Ane
Quote:
Polri Larang Jilbab, Wakapolri: Pensiun atau Tidak Jadi Polwan!
JAKARTA (voa-islam.com) - Korps kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa Polisi Wanita (Polwan) dilarang mengenakan jilbab. Hal itu disampaikan Wakapolri Komjen Nanan Sukarna di Mabes Polri.
Nanan menyatakan bagi Polwan yang mengenakan jilbab silahkan keluar dari kepolisian atau pensiun.
“Kalau keberatan, kita serahkan kepada yang bersangkutan, pensiun atau memilih tidak menjadi Polwan," tegas jenderal bintang tiga ini seperti dikutip detik..com, Jum’at (14/6/2013).
Aturan ini, menurut Nanan, ada karena kesepakatan internal kepolisian sehingga tidak tertulis. Meski marka tersebut tidak tertulis dan hanya tersirat, namun Polri tegas menuntut anggotanya, khususnya kaum Hawa, menjalankan aturan itu.
"Tidak boleh melanggar aturan pakaian,"kata Nanan.
Polri mengkhawatirkan, dengan berjilbab pelayanan bisa terkendala. "Jangan sampai pelayanan kepolisian terkendala, sehingga tidak imparsial," ujarnya. [Widad/dtk]
Quote:
Kompolnas Minta Maaf Soal Hijab Polwan. Kenapa?
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) buka suara terkait larangan Polwan untuk mengenakan hijab. Dikatakan, aturan seragam di Polri memang belum memberikan ruang bagi penggunaan jilbab yang dianggap sebagai atribut di luar standar.
"Dengan diiringi kata maaf sebelumnya, kami minta agar jangan dibahasakan kalau Polri melarang, tidak ada yang demikian," ucap anggota Kompolnas M Nasser kepada Republika Kamis (6/6).
Nasser mengaku sudah memeriksa Peraturan Kapolri (Perkap) dari pimpinan sebelumnya hingga yang sekarang. Hasilnya, tak pernah ditemukan adanya larangan berhijab kepada Polwan.
Sehingga, aturan seragam bersifat universal dan harus dipatuhi oleh setiap anggotanya dalam lingkup yang sama.
Dia menyontohkan aturan seragam yang dianut oleh Polda Aceh. Di sana, seluruh Polwan diperkenankan menggunakan hijab, bahkan diwajibkan. Sehingga tampak ada keselarasan antara semua Polwan saat mengemban tugasnya di depan masyarakat.
Jika berhijab, katanya, maka polwan akan terlihat tidak selaras. "Pelayanan kepada masyarakat pun bisa berjalan lebih baik dengan penggunaan seragam yang selaras,"kata dia.
Quote:
Din : Polwan yang Ingin Berjilbab Tak Boleh Dilarang
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin, mengecam aturan yang melarang polisi wanita (polwan) untuk berjilbab.
“Itu adalah kebijakan yang tidak bijak,” ujarnya Din kepada Republika Online menanggapi aturan Polri yang tak membolehkan polwan mengenakan jilbab, Rabu (12/6).
Menurut dia, kebijakan yang melarang polwan berjilbab melanggar konstitusi. Din menegaskan, dalam UUD 1945 Pasal 29 negara menjamin hak-hak warga negaranya dalam menjalankan ibadah sesuai agama yang dipeluknya.
Pemakaian jilbab, kata Din, merupakan ibadah, karena itu merupakan salah satu pelaksanaan dalam syariat Islam bagi perempuan.
Jika seorang Muslimah ingin mengenakan jilbab, menurut Din, tidak boleh ada yang melarang. Aparatur negara, seperti kepolisian ini harus bisa memberikan dispensasi melalui ketentuan umum.
“Jika itu bisa dilaksanakan berarti kepolisian bisa menjalankan amar dari konstitusi,” tuturnya.
Petugas polwan yang ingin memakai jilbab, kata dia, harus dihormati, dihargai, dan tidak dianggap sebagai pelanggaran.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin menegaskan, keinginan polisi wanita (polwan) untuk mengenakan jilbab adalah hak asasi seorang perempuan dalam memperkuat identitas keislamannya.
Namun, kata Din, jika berjilbab bagi polwan dianggap melanggar Undang-undang di Kepolisian, hal itu patut diperjuangkan.
“Aturan ini tidak sesuai dengan sumber hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945,”katanya.
Jika kepolisian masih bersikukuh mempertahankan aturan ini, Din berpendapat berarti Polri out of date, ketinggalan zaman.
Menurut dia, kepolisian harus mengikuti perkembangan zaman yang telah terjadi. Di berbagai instansi pemerintah dan swasta, jilbab sudah diizinkan.
“Aturan tersebut harus diganti karena sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang,” katanya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin menyeru kepada seluruh perempuan muslim di Indonesia agar bisa peduli kepada polisi wanita (polwan) yang ingin berjilbab.
Hingga saat ini, anggota polwan masih belum diizinkan untuk mengenakan jilbab.
"Para polwan yang ingin berjilbab ini harus ditolong,” ujar Din kepada Republika Online, Rabu (12/6).
Perempuan Indonesia, menurutnya, harus bersuara dan melakukan pembelaan bagi perempuan yang ingin menjalankan syariat agamanya.
''Nanti perlu juga melakukan audensi ke DPR,'' ungkapnya.
Din mencontohkan, bahkan di negara-negara yang muslim menjadi minoritas, jilbab pun dibolehkan.
''Tengok saja di Kota London, Inggris, muslim di sana diperbolehkan memakai pakaian kerja yang sesuai syariat Islam, memakai jilbab salah satunya.
Di Turki pun, kata dia, aturan pelarangan pemakaian jilbab secara bertahap telah digugurkan.
Quote:
Polwan Dilarang Berjilbab, Yusuf Mansur Minta SBY Turun Tangan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Surat Keputusan Kepala Polri No.Pol: Skep/702/IX/2005 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri melarang polisi wanita (polwan) mengenakan hijab. Padahal, tidak sedikit di antara mereka yang ingin memakai hijab, dan keluhan itu disampaikannya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ustaz Yusuf Mansur menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan mengatasi persoalan itu. Karena sudah menggelinding menjadi isu besar, ia khawatir jika orang nomor satu di negeri ini tidak lekas ambil tindakan, masalah jilbab bisa memunculkan hal-hal di luar prediksi.
"Saya senang dengan kalimat ini: Mudah-mudahan Presiden turun tangan soal Jilbab. Sehari kelar dah sama Presiden atas izin Allah. Sebelum jadi liar urusannya,"kicaunya lewat akun twitter, @Yusuf_Mansur.
Menurutnya, di tengah terpuruknya citra polisi di mata masyarakat, keputusan membolehkan polwan berjilbab merupakan solusi untuk memulihkan institusi Polri. Pasalnya, keputusan membolehkan polwan menutup auratnya pasti diridloi oleh Allah SWT.
"Cakep banget juga buat citra polisi yang lagi banyak dihajar, ketika ramai-ramai petinggi polisi membolehkan jilbab. Allah juga pasti senang," ujar pendiri Ponpes Tahfidz Daarul Quran itu.
Quote:
Ini Ungkapan Polwan dan Wanita TNI Soal Larangan Jilbab
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontroversi soal aturan Kapolri yang melarang polisi wanita (polwan) berjilbab mendapat reaksi dari Wadah Silaturahim Muslimah Wanita TNI-Polwan.
Dalam suratnya kepada Harian Republika, edisi Rabu, 12 Juni 2013, seorang perwakilannya yang bernama Flora Eka Sari mengungkapkan protesnya terhadap larangan tersebut.
"Apa yang menjadi diskusi diantara masyarakat dan anggota wanita TNI dan polwan adalah sesuatu yang sulit untuk dibicarakan, yaitu kebolehan menggunakan jilbab bagi wanita TNI dan polwan.
Lingkup pekerjaan luas yang membutuhkan rasa aman, penjagaan fitrah disertai sikap profesional dalam bertugas tentu tidak terhalangi oleh jilbab. Pendidikan taruni wanita TNI, penanganan narkoba, penjaga ketertiban berlalu lintas, sampai penugasan ke luar negeri merupakan bagian tugas insan pada kedua institusi tersebut.
Jati diri dan profesionalitas adalah harga diri suatu bangsa. Dan, hal itu lebih mulia jika diisi dengan nilai ketakwaan. Alquran, pancasila, dan UUD 1945 serta nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Tribrata harus dihormati kedua institusi besar itu.
Percayalah, justru sejarah telah membuktikan dengan nilai religiusitas yang tinggi, TNI dan Polri dapat menjaga pertahanan dan keamanan negara."
Dalam suratnya kepada Harian Republika, edisi Rabu, 12 Juni 2013, seorang perwakilannya yang bernama Flora Eka Sari mengungkapkan protesnya terhadap larangan tersebut.
"Apa yang menjadi diskusi diantara masyarakat dan anggota wanita TNI dan polwan adalah sesuatu yang sulit untuk dibicarakan, yaitu kebolehan menggunakan jilbab bagi wanita TNI dan polwan.
Lingkup pekerjaan luas yang membutuhkan rasa aman, penjagaan fitrah disertai sikap profesional dalam bertugas tentu tidak terhalangi oleh jilbab. Pendidikan taruni wanita TNI, penanganan narkoba, penjaga ketertiban berlalu lintas, sampai penugasan ke luar negeri merupakan bagian tugas insan pada kedua institusi tersebut.
Jati diri dan profesionalitas adalah harga diri suatu bangsa. Dan, hal itu lebih mulia jika diisi dengan nilai ketakwaan. Alquran, pancasila, dan UUD 1945 serta nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Tribrata harus dihormati kedua institusi besar itu.
Percayalah, justru sejarah telah membuktikan dengan nilai religiusitas yang tinggi, TNI dan Polri dapat menjaga pertahanan dan keamanan negara."
Spoiler for sumber:
tien212700 memberi reputasi
1
15.6K
Kutip
360
Balasan
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan