Ribuan keping CD software bajakan produk Microsoft diamankan petugas Kemenkumham dari sejumlah toko di Mal Ambasador,

Razia yang juga rencananya akan dilakukan setiap wilayah, tersebut sempat menjadi tontonan pengunjung mal. Pemilik toko pun, dibuat terkejut dengan adanya kegiatan dadakan itu.

Meski demikian, para pemilik toko yang kedapatan menjualkan software bajakan pasrah tidak melawan. Barang-barang tersebut, pun kemudian didata dan disita petugas.

Dari pantauan Pos Kota di lokasi kejadian, para penjual biasa menjual CD perangkat lunak tersebut seharga Rp50 – Rp60ribu per keping. Mereka, juga menyediakan jasa penginstallan.

Menurut Kasubdit Penyidikan dan Pengaduan Dirjen Hak Kekayaan Intelektuak Kemenkumham, Salmon Pardede, para pemilik toko menjual dibawah jauh harga aslinya.

“Kalau aslinya bisa mencapai Rp1jutaan lebih per softwear,” terangnya kepada wartawan

''dan kalau menurut ane si bisa di bilang masuk akal karna rakyat kita(indonesia) kan banyak yang gak mampu. kalau bicara soal uang pasti dia akan memikir ulang , karna perbandingann nya sangat jauh.
non ORI : 50-60rb
ORIGINAL : 1 JUTAAN . coba bayangin gan.

Nih gan yang bikin ane ngerasa seneng , simak
''''Polisi Diminta Tak Serampangan Razia Software Bajakan''''
TEMPO Interaktif, KEDIRI - Wakil Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar meminta kepolisian setempat tidak serampangan melakukan razia software komputer. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa 90 persen software yang dimiliki masyarakat bisa dipastikan bajakan. “Masyarakat kita belajar dan pintar karena software bajakan itu,” kata Abdullah kepada Tempo, Minggu (13/2).

Bahkan Abdullah mengatakan, hampir seluruh software di lingkungan Pemerintah Kota Kediri juga menggunakan bajakan. “Saya sendiri heran mengapa bisa begini,” ujarnya.

Menurut Abdullah, jumlah pemilik software asli bisa dihitung dengan jari karena harganya yang mahal. Itu sebabnya dia berharap razia software yang akan dilakukan kepolisian harus tetap mengedepankan dampaknya bagi masyarakat.

Lebih jauh Abdullah mengatakan, kepolisian dan kejaksaan harus terlebih dulu menertibkan perangkatnya sebelum melakukan razia keluar. Sebab tak bisa diterima jika kedua institusi tersebut menegakkan aturan sementara mereka justru menikmati software bajakan.

Penggunaan software bajakan, seharusnya bisa dicegah jika setiap instansi pemerintah benar-benar menggunakan alokasi anggaran IT dengan benar. Apalagi setiap tahun, masing-masing instansi, mengajukan anggaran perawatan teknis komputer dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Anggarannya ada, kenapa masih pakai bajakan,” ucap Abdullah.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Kediri Ajun Komisaris Didit Prihantoro membenarkan rencana operasi software bajakan tersebut. Saat ini pihaknya masih menunggu koordinasi dengan pemegang merek dan Polda Jawa Timur. “Sasarannya seluruh masyarakat,” papar Didit.

Salah seorang pemilik warung internet di kawasan Kota Kediri mengaku was-was dengan rencana tersebut. Sebab kegiatan itu kerap disalahgunakan oleh oknum polisi untuk meminta uang kepada pengusaha yang kedapatan menggunakan software bajakan. Bahkan petugas juga cenderung mencari-cari kesalahan agar bisa melakukan penyitaan. “Ujung-ujungnya juga minta duit,” tuturnya. HARI TRI WASONO.