Ada Dana 'Suap' 5 T ke DPR Untuk Amankan BBM Naik?
Kamis, 13-06-2013 18:32


Haris Rusly Moti

JAKARTA, PESATNEWS - "Ada dana Rp5 trilyun rupiah yang disediakan untuk amankan politisi senayan dan parpol oleh petinggi Istana negara (DA) untuk amankan kenaikan harga BBM oleh SBY."

Demikian dugaan kongkalikong pihak DPR dengan penguasa yang dikirimkan melalui BlackBerry Massenger (BBM) kepada Koordinator Petisi 50 Haris Rusly Moti atasnama Reza, yang diforward ke pesatnews.com, Kamis (13/6/2013). Dugaan ini, menurutnya, merupakan berita yang membuat hati dan perasaan kita teriris-iris serta tersayat-tersayat, karena penghianatan lagi-lagi terjadi di Lembaga Negara, yang harusnya membela rakyat karena sebagai wakilnya.

“Tapi ternyata politisi senayan, yang nyaman dengan sebutan Dewan terhormat, malah berkhianat kepada rakyatnya, majikannya dengan menjadi pembunuh bayaran rakyat. Keadaan ini sama dengan proyek pembunuhan missal,” paparnya. "KPK harus segera turun tangan awasi Fraksi Parpol di DPR Yang menerima sogokan untuk mendukung kenaikan harga BBM!" seru mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.

Ia pun mempertanyakan, subsidi BBM yang katanya dikurangi dengan kebijakan menaikan harga BBM dari Rp 4.500 menjadi Rp6.500 per liter. “Harusnya alokasi subsidi BBM di RAPBN menurun atau berkurang. Tapi kok aneh, subsidi BBM di RAPBN-P juga meningkat dari Rp194 triliun menjadi Rp210 triliun,” bebernya.
http://www.pesatnews.com/read/2013/0...ankan-bbm-naik



Terungkap, Istilah Subsidi Ternyata Kebohongan!
Kamis, 13-06-2013 19:43

JAKARTA, PESATNEWS - Direktur Eksekutif Petromine Watch Indonesia, Urai Zulhendri, mengaku mendapat kabar dari salah seorang sumber di Pertamina, yang mengungkapkan bahwa istilah Subsidi ternyata hanya kebohongan Pemerintah dan Pertamina. “Saya sendiri juga perih menyaksikan kerakusan para pejabat di Pertamina. Harga premium & solar dari Russian oil itu cuma 425 USD per metrik ton atau sekitar kurang dari Rp 4.300,- per ltr,” ungkap sumber tersebut seperti dikutip Zulhendri yang diforward ke pesatnews.com, Kamis (13/6/2013). “Melalui Petral angka 425 tsb dimark up 300 USD sehingga menjadi 725 USD, & oleh Pertamina disempurnakan mark up-nya menjadi 950 USD, angka inilah yg kemudian disebut sbg harga pasar yg mengharuskan adanya istilah subsidi tsb. Luar biasa bajingan mas!!" tambah sumber di Pertamina.

Apakah hal tersebut benar? “Jika benar, artinya mark up yang dilakukan mencapaui 100%, dari harga 425 USD menjadi 950 USD, yakni Petral mengambil keuntungan 300 USD dan Pertamina mengambil keuntungan 125 USD,” jawab Zulhendri. Hal ini, menurutnya, tidak mungkin terjadi Mark Up jika Petral langsung membeli minyak ke Produsen (NOC). Jelas bahwa ini mengindikasi PT Pertamina Energy Trading (Petral) anak usaha PT Pertamina (Persero) masih menggunakan Perantara (Mafia Minyak) dalam melakukan pembelian Minyak Mentah. “Tidak hanya itu, bahkan ada dugaan kuat juga Mark Up yg dilakukan PT Pertamina (Persero) sebesar 125 USD dicurigai sebagai bentuk Upeti/Commitment Fee dari Karen Agustiawan (Dirut Pertamina) yang diduga diberikan kepada Ani Yudhoyono utk mempertahankan posisinya sebagai Dirut Pertamina,” bebernya pula.

Maka, tegas dia, BPK harus berani mengaudit proses mark-up yang diduga terjadi dalam pembelian minyak mentah yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dan Petral. “Dan KPK harus berani mengusut tuntas atas dugaan mark-up dalam pembelian minyak mentah yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dan Petral,” harapnya. Oleh katrena itu, aktivis Petromine Watch Indonesia ini pun menyerukan ajaka agar kita bersatu menolak kenaikan harga BBM dengan kompensasi BLSM
http://www.pesatnews.com/read/2013/0...ata-kebohongan

Inilah Kongkalikong Dibalik Pencabutan Subsidi BBM
Kamis, 13-06-2013 20:37


Fuad Bawazier

JAKARTA, PESATNEWS – Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dr Fuad Bawazier yang juga Mantan Menteri Keuangan menilai bahwa di balik pencabutan subsidi BBM bertahap oleh rezim sekarang ini, ada kepentingan asing untuk juga menguasai industri hilirnya (SPBU). “Padahal, hulunya juga sudah dikuasai asing. Coba saja kita bilang setuju penjualan BBM dalam negeri tanpa subsidi TAPI asing dilarang punya/dagang SPBU, pasti pemerintah tidak setuju, tidak berani,” ungkap Fuad dalam pesan BlackBerry Masengasr (BBM)-nya, Kamis (13/6/2013).

Padahal, lanjutnya, dalam hal SPBU, modal dalam negeri sudah lebih dari cukup, SPBU ada di mana-mana, tidak memerlukan modal asing. “Tapi asing kan ingin masuk dan menguasai perdagangan BBM di dalam negeri (SPBU), makanya pemerintah neolib ini akan melayani selera majikannya. Itulah udang di balik batunya!” bebernya pula
http://www.pesatnews.com/read/2013/0...an-subsidi-bbm

Ketua Fraksi Hanura: Naikkan Harga BBM, Pemerintahan SBY Langgar Konstitusi
Kamis, 13 Juni 2013 , 17:28:00 WIB

RMOL. Pemerintahan SBY-Boediono telah melanggar konstitusi karena menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 17 Juni mendatang. "Pasal 33 UUD 45 telah dikhianati, sehingga telah terjadi pelanggaran konstitusi," kata ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Suding di gedung DPR Jakarta, Kamis (13/6). Dia menjelaskan, tidak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Meski di dalam Undang-Undang APBN 2013 pemerintah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan harga BBM, tapi kewenangan itu dilakukan apabila ICP atau harga minyak mentah dunia mencapai 115 dolar per barel. Namun kenyataannya, sekarang ini ICP hanya 90 dolar per barel. "Di sektor produksi juga tidak ada transparansi, berapa besaran konsumsi yang bisa menyebabkan defisit," kata Suding.

Selain itu, lanjutnya, rencana menaikkan harga BBM merupakan upaya untuk menutupi kegagalan pemerintah mengelola keuangan negara. Salah satunya, target pencapaian di sektor pajak yang 20 persen hanya bisa diraih delapan persen. "Jangan lantas kegagalan itu dijadikan jalan pintas dengan menaikkan harga BBM karena sangat membebani masyarakat. Sehingga Hanura konsisten menolak kenaikan BBM," kata Suding yang juga anggota Komisi III DPR.
http://www.rmol.co/read/2013/06/13/1...ar-Konstitusi-

--------------------------

Terus diwacanakannya kenaikan harga BBM, tanpa sikap tegas naik dan tidak naik, hanya semakin menambah banyak issue yang berkembang, kebohongan, rekayasa, dan kongkalikong dibalik kebijakan yang pasti akan menyengsarakan orang banyak itu.