Jakarta - Petinggi PKS berbeda sikap soal rencana pemerintah menaikan harga BBM. Ada yang menolak tegas, ada juga yang mendukung. Sebagai Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) dan sebagai Presiden, SBY bisa memecat menteri-menteri asal PKS jika tak lagi sejalan.

"Bahwa sistem kita ialah presidensialisme, artinya SBY is the big boss. Tak usah menunggu sikap resmi PKS, SBY berhak untuk memecat menteri dari partai manapun bahkan tanpa alasan apapun. Pemecatan bisa dilakukan terhadap siapapun, kapanpun, tanpa alasan apapun, itu sistem presidensil," ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina Rico Marbun saat berbincang dengan detikcom, Jumat (7/6/2013).

Melihat rekam jejak PKS di koalisi, menurut Rico, partai berlambang bulan sabit kembar itu ingin menunjukan sebagai partai menengah yang berprilaku partai besar. Bahasa anak mudanya mungkin PKS ingin dilihat sebagai 'tough guys in the neighbourhood'," ungkapnya.

PKS sendiri, lanjut Rico, tidak pernah menyinggung soal rencana keluar dari koalisi. Yang ada mereka satu suara bulat di legislatif menolak kenaikan harga BBM.

"Hanya menurut saya PKS sedang berusaha keras menunjukkan sikap dan menarik perhatian publik, bahwa 'core business' partai itu ya public approval," ungkap pria berkacamata ini.

Jika PKS dikeluarkan dari koalisi, partai tersebut akan mendapat citra positif karena menolak kenaikan BBM. Selain itu parpol lain anggota koalisi akan berebut kursi menteri yang ditinggalkan PKS.

"Karena kalau kavling PKS berkurang di kabinet, itu kan berarti ada kursi lebih untuk partai partai yang lain," terangnya.

SBY diminta segera menentukan sikap dalam kasus PKS ini. Apakah SBY menerima sikap PKS yang menolak atau justru masih bisa menerima.

"Yang harus menentukan sikap ya presiden. Apakah dia masih bisa menerima penolakan PKS atas kebijakan kenaikan BBM atau merasa sudah cukup bersama PKS selama 4 tahun ini," kata Rico.

Rico juga memberi saran untuk PKS agar konsisten dengan sikapnya. Apa yang menjadi keputusan harus dipertahankan.

"Seberat apapun keputusan yang diambil jika sudah menjadi sikap harus dipertahankan. Karena publik menghargai keteguhan. Kedua, berpihak kepada rakyat, langkah yang diambil tidak boleh mempertimbangkan untung rugi politis, tapi apa untung ruginya untuk rakyat," tutupnya.
[URL="http://news.detik..com/read/2013/06/07/081544/2266712/10/sby-bisa-pecat-menteri-menteri-pks-jika-tak-sejalan-di-koalisi"]sumber[/URL]