- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
ex-Menko Perekonomian RI: Asal Tahu aja, 15% APBN itu Sudah di Korupsi di Level DPR
TS
karmila
ex-Menko Perekonomian RI: Asal Tahu aja, 15% APBN itu Sudah di Korupsi di Level DPR
Rizal Ramli: 15 Persen Korupsi Sudah Terjadi Pada level Pembahasan dengan DPR
Mon, 03/06/2013 - 18:21 WIB
RIMANEWS- Sebelum era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, korupsi biasanya senilai 30 persen dari anggaran pembangunan dan banyak terjadi pada tahapan implementasi. Dan di era SBY ini angka tersebut makin menggelembung. "Tapi di era SBY, justru sebanyak 15 persen korupsi sudah terjadi pada level pembahasan dengan DPR. Korupsi berjamaah karena semua partai ikut," jelas mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, dalam Talkshow "Pemuda Anti Korupsi (Peak): How Corrupt Are We?" di Kampus B, London School of Public Relations, Jakarta, Senin (3/6).
Ditambahkannya, perbuatan korupsi itu lebih banyak terjadi pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), seperti yang sedang dibahas oleh DPR dengan pemerintah saat ini. Saat itu biasanya prosedur pencairan lebih cepat karena anggaran bersifat dadakan dan hampir semua kasus besar terjadi pada tahap itu.
Sementara, korupsi di level pegawai negeri sipil bawahan banyak terjadi di dalam perjalanan dinas. Rizal juga menjelaskan, korupsi perjalanan dinas pun melonjak di era kepemimpinan Presiden SBY. "Era pemerintahan SBY telah meningkatkan biaya perjalanan politisi dan aparatur negara dari Rp 4 triliun naik jadi Rp 20 triliun, naik 5 kali lipat" pungkasnya.
http://www.rimanews.com/read/2013060...san-dengan-dpr
Jadi Sarang Koruptor, Bubarkan Banggar DPR!
Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara meminta MK membubarkan Banggar DPR karena dinilai bertentangan dengan pasal 23 ayatt 1 UUD 1945
9 Maret 2013 jam 06:13
Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Bunker koruptor?
JAKARTA - Langkah Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara untuk membubarkan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tak main-main. Mereka pun kini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus UU Keuangan Negara dan UU tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3). Mereka menilai Banggar bertentangan dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945. "Kita ingin UU itu dikoreksi terutama yang mempunyai potensi korupsi yang tinggi. Karena akhir-akhir ini banyak terjadi korupsi dari Banggar DPR dan banyak norma yang harus dikoreksi disana," kata perwakilan ICW, Febridiansyah kepada wartawan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (8/3).
Selain meminta Banggar dibubarkan, mereka juga meminta MK untuk menghapus praktek perbintangan dan menghapus kewenangan DPR dalam membahas anggaran, serta melarang proyek-proyek baru pada APBN-P. "Misalnya dalam kasus Hambalang, ada tanda bintang dari Banggar. Hal ini akan sangat mudah untuk digiring oleh kelompok-kelompok tertentu. Padahal pemberian tanda bintang ini tidak diatur dalam UU," ujar Febri.
Tim advokasi ini terdiri dari gabungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Fitra, IBC, PUSAKO Universitas Andalas, PUKAT Korupsi FH-UGM dan Indonesian Corruption Watch (ICW). "Tidak semua yang kami minta dibatalkan tapi ada juga yang kami minta uji materi lagi oleh MK," kata penggiat ICW lainnya, Abdullah Dahlan. Dalam judicial review setebal 41 halaman itu, pasal-pasal yang diuji materikan adalah pasal 15 ayat 5, pasal 71 huruf g, pasal 107 ayat 1, pasal 156 butir c angka 2, pasal 157 ayat 1, pasal 159 ayat 5 huruf c, dan pasal 161 ayat 4 dan 5 UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3) serta pasal 15 ayat 5 UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara.
http://www.berita99.com/berita/6343/...an-banggar-dpr
Banggar Dinilai Bisa Langgengkan Korupsi
15 April 2013 | 01:14 wib
JAKARTA, suaramerdeka.com - Keberadaan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI digugat sejumlah elemen masyarakat yang tergabung Koalisi Penyelamatan Uang Rakyat. Mereka menilai Banggar DPR RI bisa melanggengkan korupsi terutama yang terjadi di DPR. Koalisi yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), ICW (Indonesia Corruption Watch), IBC (Indonesia Budget Centre), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Perludem, Pukat Faklutas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada, PuSako FH Universitas Andalas pun mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap 11 pasal dalam UU Nomir 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan meminta pembubaran banggar.
Anggota koalisi dari ICW, Donal Fariz mengatakan, menjelang pemilu mendatang banggar dikhawatirkan akan menjadi alat politik untuk menghasilkan uang bagi partai politik. ''Kita khawatir Banggar akan menjadi mesin uang partai politik. Sebab darimana partai bisa mengumpulkan uang menjelang pemilu kalau tidak memanfaatkan APBN,'' tegas Donal di kantor YLBHI, Minggu. Selama ini pun banyak kasus yang telah terungkap membuktikan adanya praktik korup yang melibatkan sejumlah anggota Banggar. Belum lagi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2012 menunjukkan adanya 2.000 transaksi mencurigakan yang terkait dengan anggota DPR, khusunya anggota Banggar.
Sebelumnya, Koordinator Hukum dan Pemantau Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menyatakan, ragam motif Pencurian uang rakyat terus terjadi yang dilakukan oleh para politisi melalui kewenangan yang terkesan konstitusional. Kasus Wisma Atlet, Kemendiknas, Pengadaan Al-Qur’an, DPID, PLTS dan lainnya merupakan rangkaian kasus yang menggunakan lembaga negara sebagai ladang subur pencurian uang rakyat. ''Pencurian itu terjadi, salah satunya, disebabkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang absolut,'' kata Febri yang juga anggota koalisi.
Lebih lanjut, dia berpendapat, penataan kembali anggaran negara melalui APBN-P tentu membuka ruang baru bagi DPR dan partai politik penyokongnya untuk mendapatkan aliran dana baru (fresh money) bagi partai. Padahal kewenangan DPR melalui undang-undang itu jauh dari misi konstitusionalnya untuk memperjuangkan anggaran berbasis semangat kerakyatan. ''Bahkan pasal-pasal undang-undang tersebut bertentangan dengan semangat yang dikehendaki oleh Pasal 23 ayat (1) UUD 1945,'' tegasnya.
http://www.suaramerdeka.com/v1/index...engkan-Korupsi
Quote:
Koruptor Al-Qur'an, Zulkarnaen dan Kisah Kuasa Banggar DPR
Selasa, 7 Mei 2013 | 08:27 WIB
Dendy Prasetya (kiri) dan Zulkarnaen Djabar (kanan), dua beranak yang korupsi al-Qur'an, adalah politisi GOLKAR.Liputan6.com
JAKARTA, KOMPAS.com— Akhirnya, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (6/5/2013) dengan meyakinkan menuntut Zulkarnaen Djabbar dengan pidana penjara 12 tahun kurangi masa tahanan dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan. Zulkarnaen adalah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR terakhir yang akan menghadapi vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.
Anggota Komisi VIII DPR nonaktif ini juga menyeret putranya terlibat dalam pusaran korupsi, yaitu Dendy Prasetya. Dendy dituntut pidana penjara 9 tahun kurangi masa tahanan dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Dalam surat tuntutan setebal 924 halaman, Zulkarnaen bersama-sama putranya dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan cara intervensi di Kementerian Agama untuk menggolkan perusahaan yang mereka usung. Zulkarnaen dan Dendy juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 14,3 miliar.
Jika tidak dibayar setelah 1 bulan, maka hartanya akan dilelang untuk negara. Jika tak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing tiga tahun. Zulkarnaen adalah satu dari sekian anggota Banggar yang pernah mewarnai persidangan kasus korupsi di Indonesia. Sebelumnya, tersebutlah nama-nama yang tak asing bagi kita, di antaranya Muhammad Nazaruddin, Wa Ode Nurhayati, dan Angelina Sondakh.
Dalam persidangan sebelumnya, sulit untuk diingkari bahwa Zulkarnaen adalah bagian dari penggiring anggaran yang lazim atau khas dilakukan oleh orang-orang Banggar DPR sebelumnya. KPK memiliki banyak bukti berupa rekaman penyadapan percakapan melalui telepon antara terdakwa dan berbagai pihak. Mendengarkan percakapan telepon mereka, sulit untuk membantah bahwa Nazauddin begitu memiliki pengaruh kuat. Atau setidaknya, ia begitu berusaha untuk memastikan pengaruhnya bisa menembus dan mengintervensi Kementerian Agama, bahkan berusaha menembus Kementerian Keuangan.
"....saya juga telepon Banggar...Nanti anggaran akan dibintangi, itu pesan teman-teman...Kemkeu ini kan ada pejabat baru sok-sokan. Saya sudah telepon dengan Pak Syam, katanya ancam saja Pak Zul. Akan kami bintangi dan 20 persen anggaran itu, tidak akan jalan itu anggaran," begitu bunyi percakapan telepon yang disadap KPK.
Percakapan diambil 1 agustus 2011. KPK menyatakan, percakapan terjadi antara Anggota DPR Komisi VIII Zulkarnaen Djabbar dan pengusaha Fahd el Fouz. Fahd akan membrokeri pekerjaan proyek miliaran rupiah di Kementerian Agama. Entah Fahd yang memilih Zulkarnaen sebagai backing, ataukah Zulkarnaen yang menawari Fahd pekerjaan, hingga kini masih misteri.
Namun, KPK berkeyakinan, Zulkarnaen adalah pemberi support atau backing untuk Fahd yang akan mengikuti tender di Kemenag. Di persidangan, Zulkarnaen mengaku, ia hanya membantu yunior-yuniornya tanpa ada pretensi apa pun. Fahd adalah Ketua Umum Gema MKGR, sedangkan Zulkarnaen adalah senior MKGR yang pernah menjadi Ketua Umum MKGR dan pernah juga menjad Sekjen MKGR. "Pak Syam sekarang ini berlindung di balik DPR, di balik saya.....DPR akan melawan, akan membintangi," kata Zulkarnaen. "Oh siap," jawab suara yang dianggap sebagai Fahd. "Kasih tahu ke kawan-kawan, luar biasa itu perjuangan Bang Zul," begitu pesan Zulkarnaen kepada Fahd mengakhiri pembicaraan.
Pak Syam yang dimaksud adalah Syamsuddin, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama. Zulkarnaen menjelaskan, Syam setuju agar Zul mengancam Kemkeu karena Kemenag berkepentingan meningkatkan dana pendidikan agama yang sudah lama timpang dibanding pendidikan umum. Zulkarnaen adalah anggota DPR RI yang juga anggota Banggar. Jaksa penuntut umum pada KPK, Kemas Abdul Roni, mengatakan pembicaraan itu begitu jelas maksud dan tujuannya. Percakapan itu makin mengindikasikan peran Zulkarnaen yang memiliki pengaruh sebagai anggota Banggar.
Zulkarnaen dan rekan-rekannya di Banggar DPR akan membintangi (memberi tanda bintang) pada anggaran pendidikan 20 persen dari Kemkeu. Istilah membintangi anggaran berarti DPR akan memblokir dana tersebut sampai kesepakatan akhir tercapai. Inilah momok paling menakutkan bagi pihak yang dananya dibintangi Banggar DPR. Namun demikian, Zulkarnaen berkelit bahwa percakapan itu hanya memperdebatkan soal anggaran pendidikan yang dimaknai berbeda antara Kemkeu dan DPR.
Kemkeu menganggap 20 persen adalah batas maksimal yang disediakan untuk pendidikan, sementara, kata Zulkarnaen, Banggar beranggapan 20 persen adalah angka minimal sehingga jumlahnya bisa lebih dari itu. Pembatasan 20 persen dana pendidikan diduga akan menyulitkan pengurusan proyek yang diajukan Fahd yang rencananya akan memanfaatkan dana pendidikan. Dari Kemkeu, Kemenag memang mendapat dana optimalisasi Rp 130 miliar, tetapi dialokasikan bagi dana nonpendidikan.
Kiprah Banggar dalam menentukan anggaran sudah sering terdengar di sidang-sidang korupsi, semisal sidang Muhammad Nazaruddin, Wa Ode Nurhayati, hingga Angelina Sondakh. Karena begitu kuasanya Banggar, banyak pihak menamai hulu korupsi adalah Banggar yang sudah menjadi mafia anggaran tingkat tinggi. Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal, mengatakan, membintangi anggaran adalah kuasa Banggar tertinggi yang sering digunakan. "Banggar bisa memblokir anggaran sebuah kementerian, dari situlah awal dari negosiasi yang sering berujung korupsi," katanya.
Aktivis antikorupsi berusaha mengedukasi publik akan bahayanya mafia anggaran di Banggar. Mereka telah membentuk koalisi bernama Koalisi Selamatkan Uang Rakyat dengan target mendesak agar Banggar dipangkas keberadaan dan kewenangannya. Langkah hukum untuk memangkas kewenangan dilakukan dengan judicial review atau uji materi terhadap dua undang-undang yang dianggap melegalkan korupsi.
Koordinator Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Maulana, mengatakan, dua undang-undang yang sudah dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi adalah Pasal 157 Ayat (1) dan Pasal 159 Ayat (5) huruf c UU No 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan Pasal 15 Ayat (5) UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keberatan UU tersebut terutama pada penetapan Banggar menjadi badan tetap di DPR, sehingga menciptakan sebuah badan yang kewenanganannya begitu besar. "Tidak hanya membahas dan menyetujui anggaran namun justru menjadi ajang negosiasi proyek di hulu dengan melobi anggota Banggar DPR agar menyetujui anggaran tertentu," kata Maulana.
Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, memastikan, jika kewenangan Banggar terus dipertahankan, ia yakin di tahun politik ini Banggar akan semakin menjadi mesin uang partai politik. "APBN adalah cara instan untuk mendapatkan dana politik. APBN pasti akan menjadi sumber bancakan. Tahun ini dan 2014 adalah tahun yang rawan," kata Donal. Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, mengatakan, kondisi korupsi yang masif di Banggar telah menciptakan mafia yang tak tersentuh hukum karena mereka berlindung dibalik regulasi yang lemah.
Karena itu, koalisi yang digalang berusaha mengajak publik, termasuk MK, turut peduli terhadap bahayanya mafia anggaran, dan karena itu kewenangan Banggar harus dipangkas. Koalisi tersebut beranggotakan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, Indonesia Budget Center, Indonesian Corruption Watch, Indonesian Legal Roundtable, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Pusat Studi Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Yayasan Lembaga Bantuah Hukum Indonesia.
http://nasional.kompas.com/read/2013...68/twitter.com
Selasa, 7 Mei 2013 | 08:27 WIB
Dendy Prasetya (kiri) dan Zulkarnaen Djabar (kanan), dua beranak yang korupsi al-Qur'an, adalah politisi GOLKAR.Liputan6.com
JAKARTA, KOMPAS.com— Akhirnya, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (6/5/2013) dengan meyakinkan menuntut Zulkarnaen Djabbar dengan pidana penjara 12 tahun kurangi masa tahanan dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan. Zulkarnaen adalah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR terakhir yang akan menghadapi vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.
Anggota Komisi VIII DPR nonaktif ini juga menyeret putranya terlibat dalam pusaran korupsi, yaitu Dendy Prasetya. Dendy dituntut pidana penjara 9 tahun kurangi masa tahanan dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Dalam surat tuntutan setebal 924 halaman, Zulkarnaen bersama-sama putranya dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan cara intervensi di Kementerian Agama untuk menggolkan perusahaan yang mereka usung. Zulkarnaen dan Dendy juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 14,3 miliar.
Jika tidak dibayar setelah 1 bulan, maka hartanya akan dilelang untuk negara. Jika tak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing tiga tahun. Zulkarnaen adalah satu dari sekian anggota Banggar yang pernah mewarnai persidangan kasus korupsi di Indonesia. Sebelumnya, tersebutlah nama-nama yang tak asing bagi kita, di antaranya Muhammad Nazaruddin, Wa Ode Nurhayati, dan Angelina Sondakh.
Dalam persidangan sebelumnya, sulit untuk diingkari bahwa Zulkarnaen adalah bagian dari penggiring anggaran yang lazim atau khas dilakukan oleh orang-orang Banggar DPR sebelumnya. KPK memiliki banyak bukti berupa rekaman penyadapan percakapan melalui telepon antara terdakwa dan berbagai pihak. Mendengarkan percakapan telepon mereka, sulit untuk membantah bahwa Nazauddin begitu memiliki pengaruh kuat. Atau setidaknya, ia begitu berusaha untuk memastikan pengaruhnya bisa menembus dan mengintervensi Kementerian Agama, bahkan berusaha menembus Kementerian Keuangan.
"....saya juga telepon Banggar...Nanti anggaran akan dibintangi, itu pesan teman-teman...Kemkeu ini kan ada pejabat baru sok-sokan. Saya sudah telepon dengan Pak Syam, katanya ancam saja Pak Zul. Akan kami bintangi dan 20 persen anggaran itu, tidak akan jalan itu anggaran," begitu bunyi percakapan telepon yang disadap KPK.
Percakapan diambil 1 agustus 2011. KPK menyatakan, percakapan terjadi antara Anggota DPR Komisi VIII Zulkarnaen Djabbar dan pengusaha Fahd el Fouz. Fahd akan membrokeri pekerjaan proyek miliaran rupiah di Kementerian Agama. Entah Fahd yang memilih Zulkarnaen sebagai backing, ataukah Zulkarnaen yang menawari Fahd pekerjaan, hingga kini masih misteri.
Namun, KPK berkeyakinan, Zulkarnaen adalah pemberi support atau backing untuk Fahd yang akan mengikuti tender di Kemenag. Di persidangan, Zulkarnaen mengaku, ia hanya membantu yunior-yuniornya tanpa ada pretensi apa pun. Fahd adalah Ketua Umum Gema MKGR, sedangkan Zulkarnaen adalah senior MKGR yang pernah menjadi Ketua Umum MKGR dan pernah juga menjad Sekjen MKGR. "Pak Syam sekarang ini berlindung di balik DPR, di balik saya.....DPR akan melawan, akan membintangi," kata Zulkarnaen. "Oh siap," jawab suara yang dianggap sebagai Fahd. "Kasih tahu ke kawan-kawan, luar biasa itu perjuangan Bang Zul," begitu pesan Zulkarnaen kepada Fahd mengakhiri pembicaraan.
Pak Syam yang dimaksud adalah Syamsuddin, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama. Zulkarnaen menjelaskan, Syam setuju agar Zul mengancam Kemkeu karena Kemenag berkepentingan meningkatkan dana pendidikan agama yang sudah lama timpang dibanding pendidikan umum. Zulkarnaen adalah anggota DPR RI yang juga anggota Banggar. Jaksa penuntut umum pada KPK, Kemas Abdul Roni, mengatakan pembicaraan itu begitu jelas maksud dan tujuannya. Percakapan itu makin mengindikasikan peran Zulkarnaen yang memiliki pengaruh sebagai anggota Banggar.
Zulkarnaen dan rekan-rekannya di Banggar DPR akan membintangi (memberi tanda bintang) pada anggaran pendidikan 20 persen dari Kemkeu. Istilah membintangi anggaran berarti DPR akan memblokir dana tersebut sampai kesepakatan akhir tercapai. Inilah momok paling menakutkan bagi pihak yang dananya dibintangi Banggar DPR. Namun demikian, Zulkarnaen berkelit bahwa percakapan itu hanya memperdebatkan soal anggaran pendidikan yang dimaknai berbeda antara Kemkeu dan DPR.
Kemkeu menganggap 20 persen adalah batas maksimal yang disediakan untuk pendidikan, sementara, kata Zulkarnaen, Banggar beranggapan 20 persen adalah angka minimal sehingga jumlahnya bisa lebih dari itu. Pembatasan 20 persen dana pendidikan diduga akan menyulitkan pengurusan proyek yang diajukan Fahd yang rencananya akan memanfaatkan dana pendidikan. Dari Kemkeu, Kemenag memang mendapat dana optimalisasi Rp 130 miliar, tetapi dialokasikan bagi dana nonpendidikan.
Kiprah Banggar dalam menentukan anggaran sudah sering terdengar di sidang-sidang korupsi, semisal sidang Muhammad Nazaruddin, Wa Ode Nurhayati, hingga Angelina Sondakh. Karena begitu kuasanya Banggar, banyak pihak menamai hulu korupsi adalah Banggar yang sudah menjadi mafia anggaran tingkat tinggi. Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal, mengatakan, membintangi anggaran adalah kuasa Banggar tertinggi yang sering digunakan. "Banggar bisa memblokir anggaran sebuah kementerian, dari situlah awal dari negosiasi yang sering berujung korupsi," katanya.
Aktivis antikorupsi berusaha mengedukasi publik akan bahayanya mafia anggaran di Banggar. Mereka telah membentuk koalisi bernama Koalisi Selamatkan Uang Rakyat dengan target mendesak agar Banggar dipangkas keberadaan dan kewenangannya. Langkah hukum untuk memangkas kewenangan dilakukan dengan judicial review atau uji materi terhadap dua undang-undang yang dianggap melegalkan korupsi.
Koordinator Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Maulana, mengatakan, dua undang-undang yang sudah dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi adalah Pasal 157 Ayat (1) dan Pasal 159 Ayat (5) huruf c UU No 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan Pasal 15 Ayat (5) UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keberatan UU tersebut terutama pada penetapan Banggar menjadi badan tetap di DPR, sehingga menciptakan sebuah badan yang kewenanganannya begitu besar. "Tidak hanya membahas dan menyetujui anggaran namun justru menjadi ajang negosiasi proyek di hulu dengan melobi anggota Banggar DPR agar menyetujui anggaran tertentu," kata Maulana.
Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, memastikan, jika kewenangan Banggar terus dipertahankan, ia yakin di tahun politik ini Banggar akan semakin menjadi mesin uang partai politik. "APBN adalah cara instan untuk mendapatkan dana politik. APBN pasti akan menjadi sumber bancakan. Tahun ini dan 2014 adalah tahun yang rawan," kata Donal. Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, mengatakan, kondisi korupsi yang masif di Banggar telah menciptakan mafia yang tak tersentuh hukum karena mereka berlindung dibalik regulasi yang lemah.
Karena itu, koalisi yang digalang berusaha mengajak publik, termasuk MK, turut peduli terhadap bahayanya mafia anggaran, dan karena itu kewenangan Banggar harus dipangkas. Koalisi tersebut beranggotakan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, Indonesia Budget Center, Indonesian Corruption Watch, Indonesian Legal Roundtable, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Pusat Studi Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Yayasan Lembaga Bantuah Hukum Indonesia.
http://nasional.kompas.com/read/2013...68/twitter.com
Ketua DPR Marzuki Tak Setuju Banggar Dianggap Biang Korupsi
Kamis, 21 Maret 2013 , 18:48:00
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie mengakui bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memang menjadi salah satu ajang untuk kongkalikong masalah anggaran APBN. Karenanya, Marzuki menyatakan bahwa Banggar DPR harus diperbaiki. "Itu faktanya seperti itu, saya mau tak mengakui, tapi faktanya begitu. Yang terungkap di persidangan kan seperti itu. Ada kerjasama antara kementerian dan Banggar. Jadi fakta inilah yang merupakan permasalahan kita dan itu harus kita benahi," terang Marzuki di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).
Meski begitu Marzuki tidak menyetujui ide dari sejumlah pegiat antikorupsi yang meminta Banggar dibubarkan. Bahkan, para aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara sudah mengajukan permohonan judicial review undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD (MD3) dan UU Keuangan Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (8/3) lalu. Pengajuan judical review itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pencurian uang APBN yang dilakukan politisi di DPR RI melalui Banggar.
Namun menurut Marzuki, Banggar tidak melanggar. Sebab, permainan dalam Banggar itu dilakukan oleh oknum-oknum anggota DPR. "Saya kira banggar itu enggak melanggar kok, hanya memang perlu disempurnakan. Korupsi itu tidak satu pihak. Kan sudah saya sampaikan korupsi di banggar itu karena ada kongkalikong dengan pihak eksekutif. Lah ini mata rantai pertama yang harus diputus," tegas Marzuki.
Banggar, lanjut Marzuki, tetap diperlukan untuk sinkronisasi hasil dari komisi-komisi. Pasalnya, komisi di DPR bersifat sektoral, sehingga harus ada pihak lain yang membantu menyatukan hasil pembicaraan anggaran di setiap komisi. Marzuki juga menyarankan, sebaiknya di Banggar ada perubahan alokasi anggaran. Menurutnya, setiap alokasi dana harus dengan persetujuan komisi-komisi di DPR, sehingga mata rantai korupsi dan kongkalikong bisa diputus. "Jangan seenaknya saja mengalokasikan, termasuk adanya optimalisasi. Dana optimalisasi itu apa sebaiknya dikembalikan ke Kemenkeu untuk mengurangi defisit anggaran atau nanti dikembalikan ke komisi-komisi untuk dialokasi kembali kepada proyek-proyek atau program yang belum bisa dilaksanakan. Kita harus memutus mata rantai kongkalikong," pungkasnya
http://www.jpnn.com/read/2013/03/21/...Biang-Korupsi-
------------------------------
Korupsi berjamaah, kagak di DPR, di Kabinet, bahkan di institusi hukum seperti di Kejaksaan, Polri dan MA. Yang belum itu, tinggal di KPK saja. Kalau di KPK ternyata ada yang korupsi, bubarlah republik ini!
Diubah oleh karmila 04-06-2013 07:03
0
6.5K
81
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan