Jakarta - Pertemuan tokoh kontroversial Eyang Subur dengan sejumlah politisi telah usai. Apa saja yang dibahas dalam obrolan santai sembari menikmati kopi hitam tersebut?

Salah satu yang dibicarakan adalah niat Eyang Subur ikut konvensi capres. Eyang Subur tanpa malu-malu berniat ikut konvensi capres PD. Meskipun tak ada petinggi PD diundang dalam pertemuan yang digelar di kediaman Eyang Subur di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (27/5/2013) itu.

"Katanya siap ikut konvensi capres PD," kata salah seorang politisi yang diundang, eks Ketua DPC PD Cilacap, Tri Dianto, kepada wartawan, usai pertemuan.

Menurut Tri, Eyang Subur bisa saja mendaftar konvensi capres PD. Meskipun mekanisme konvensi capres PD jelas tidak membuka pendaftaran.

"Siapapun yang daftar boleh-boleh saja itu hak setiap warga negara. Saya datang diskusi. Apa saya sebagai capres, eyang jadi cawapres," katanya.

Lalu apakah eks ketua umum PD Anas Urbaningrum tahu loyalisnya itu sowan ke Eyang Subur? "Ya saya kira. Pertemuan yang akan datang saya minta izin ke Pak Anas," katanya.

Politisi lain yang diundang yakni eks politisi PAN Hatta Taliwang juga mengutarakan dukungannya ke Eyang Subur. Menurutnya, Indonesia butuh capres yang ahli supranatural.

"Karena benar Indonesia butuh capres supranatural suapaya melihat Indonesia ke depan bagaimana. Barangkali ada kekuatan lain, butuh kekuatan lain untuk bisa selamatkan Indonesia," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Farhat Abbas menggugat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dia merasa haknya terbatasi karena UU tersebut tidak membolehkan adanya pasangan capres dan cawapres yang maju lewat jalur independen. "Ini kan negara demokrasi. Orang tak harus menjadi kaya untuk menjadi presiden. Sedangkan beli partai politik kan mahal," kata pria yang berprofesi sebagai pengacara itu saat dihubungi, Kamis, 16 Mei 2013.

Sidang perdana gugatan UU tersebut dilakukan hari ini, Kamis, 16 Mei 2013, oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal di UU Pilpres yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 ayat 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13, terhadap Pasal 28 C ayat 2 UUD 1945.

Menurut Farhat, siapa pun bisa maju sebagai calon presiden, tak harus bergantung kepada tokoh-tokoh yang diusung partai politik. Menurut dia, yang berhak menentukan presiden adalah rakyat. "Kembalikan saja pilihan kepada rakyat. Rakyat pasti akan memilih pemimpin yang baik," ujar dia.

Farhat mencontohkan, di negara lain, calon presiden tak harus dari partai politik. "Itu tolak ukur negara maju," kata dia. "Tapi saya lupa negara apa."

Sebelumnya, Farhat menyatakan akan maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Umum 2014. Dia berjanji akan melakukan sumpah pocong dan tak korupsi bila terpilih menjadi presiden. Suami penyanyi Nia Daniati itu kemudian akan menyumpah pocong para pimpinan polisi dan hakim.

TEMPO.CO, Jakarta - Raja dangdut Rhoma Irama menjadi calon presiden alternatif paling populer versi Lembaga Survei Jakarta (LSJ). Dia mampu merebut tingkat popularitas sebanyak 89,9 persen.

Survei diadakan oleh Lembaga Survei Jakarta (LSJ) terhadap 1.225 responden dari 33 provinsi melalui wawancara dengan pedoman kuesioner dengan metode random sampling. Survei dilakukan pada 4 Februari-16 Maret 2013.

"Survei ini dibuat untuk mengetahui siapa saja tokoh yang berpotensi menjadi presiden namun tidak punya kendaraan politik," ujar peneliti senior LSJ Igor Dirgantara dalam pemaparan hasil survei calon presiden alternatif, di Jakarta, Kamis, 28 Maret 2013.

Dia mengatakan ada apatisme masyarakat terhadap partai politik yang identik dengan kader yang terjebak kasus korupsi. "Masyarakat mendambakan calon yang tidak terafiliasi dengan partai," kata Igor. Indikasi itu berdasarkan hasil survei mengenai siapa tokoh dambaan masyarakat yang sebelumnya sudah beberapa kali dilaksanakan oleh LSJ.

Pengamat politik The Indonesia Institute, Hanta Yuda, mengatakan tidak aneh jika Rhoma menjadi capres alternatif yang paling populer. "Tetapi bisa saja kan yang paling populer belum tentu disukai," ujarnya.

Dia juga mengatakan popularitas Rhoma bukan jaminan tingkat elektabilitas. "Survei ini harus digabungkan dengan kandidat lainnya, baik yang bukan berasal dari partai maupun dari partai politik," kata Hanta.

Berada di belakang Rhoma, tokoh yang populer berdasarkan survei ini adalah Dahlan Iskan dengan tingkat popularitas 65,3 persen. Menurut Hanta, Menteri Badan Usaha Milik Negara ini dinilai bersih dan merakyat.

Di peringkat tiga adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dengan tingkat popularitas 63,2 persen. "Mahfud sering membuat letupan yang meramaikan dinamika poltik".