Mon, 20/05/2013 - 22:09 WIB
jAKARTA-Keengganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam korupsi proyel Hambalang, Bogor, mengundang kecurigaan. Apakah KPK takut?

Pengamat hukum Margarito Kamis menantang KPK untuk berani menerapkan UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam korupsi Hambalang yang menyeret bekas Menpora Andi M Mallaranggeng.

"Wajar kalau publik termasuk saya, mempertanyakan masalah ini. Kenapa KPK tidak gunakan UU TPPU dalam kasus Hambalang. Siapa yang dilindungi KPK? Atau KPK takut," ungkapnya kepada inilah..com, Senin (20/05/2013).

Kali ini, lanjutnya, KPK tidak bisa menghindari kesan tebang pilih dalam menangani perkara korupsi. "Dalam korupsi Hambalang, KPK belum bisa tentukan, berapa kerugian negara yang diderita. Sepertinya, KPK main-main dalam menangani korupsi Hambalang," ujar Margarito.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat trengginas dalam membongkar kasus suap impor daging sapi. Namun, tidak sebanding ketika KPK mengurai korupsi di proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Penangangannya lamban dan cenderung tak tegas.

"Saat menyidik kasus suap impor daging sapi yang menyeret PKS, KPK begitu menggelegar. Kata anak sekarang, cetar membahana. Namun untuk korupsi Hambalang, KPK terlihat sunyi senyap. Ini ada apa? Aneh sekali," tutur pengamat hukum Margarito Kamis, kepada inilah..com, Senin (20/05/2013).

Menurut Margarito, sikap ini justru akan mengerdilkan kredibilitas KPK di mata publik. Lalu, apa bedanya KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya apabila masih tebang pilih dalam mengungkap suatu perkara korupsi.

"Ini berbahaya sekali. KPK harus tetap form dalam memberantas segala bentuk korupsi. Kalau tidak, KPK sendiri yang akan menghancurkan kredibilitasnya," tandasnya.
sumber http://www.rimanews.com/read/2013052...hanya-pks-yang

KPK Banci, Takut Sama SBY & Istana, Akibatnya Emoh Bongkar skandal Century!
27/08/2012 - 09:14 WIB
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardie menilai penyelidikan kasus skandal bailout Bank Century di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus terkendala lantaran KPK banci, sebab takut pada istana.

Setelah mantan ketua KPK, Antasari Azhar mengeluarkan testimoni bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengetahui pengucuran dana talangan itu, Adhie pesimistis penyidilikan Bank Century bisa menjerat pihak-pihak yang diduga telah merugikan dana senilai Rp6,7 triliun tersebut.

"Pengusutan kasus Bank Century bakal gelap. KPK sendiri tidak akan berani mengungkap kasus itu," kata Adhie Massardie di Jakarta, Senin (27/8/1202).

Menurut Adhie, internal KPK ada kecenderungan enggan mengungkap kasus Century. Setidaknya, ada dua pimpinan KPK yang tidak bersedia untuk membuka kasus tersebut. Dua pimpinan itu Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.

"Busyro Muqoddas punya utang budi dengan Partai Demokrat, sedangkan Bambang Widjojanto adalah bekas pengacara LPS," kata Adhie.

Adhie memperkirakan skandal Bank Century bisa terungkap jika ada perubahan politik di puncak kekuasaan eksekutif. Atau, lanjut dia, skandal Century bisa terungkap apabila politisi DPR mengeluarkan kebijakan membentuk jaksa independen yang hanya punya satu tugas, yakni, mengusut Bank Century.

"Selama SBY masih menjadi presiden, tidak mungkin Century bisa diungkap. Sampai 2014, Century tidak bisa diungkap. Karena itu kita harus dorong DPR membentuk jaksa independen yang mengusut kasus tersebut," tandas Adhie.

Secara terpisah,Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Demokrat, Mirwan Amir.

"Jika memang benar, silahkan saja KPK untuk menindaklanjutinya," ujar Marzuki di Jakarta, Minggu (26/8/2012).

Dikatakan Marzuki, tugas KPK adalah memberantas korupsi, termasuk persoalan TPPU karena itu sudah jelas Undang-undangnya jadi KPK dipersilahkan untuk menindaklanjutinya. "Itu sudah tugas KPK, jadi tidak usah dipermasalahkan lagi," tandas Marzuki.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan serius mendalami dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan mantan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat berinisial MA.

"Sebuah informasi dan data yang bisa membuat terang untuk mengungkap sebuah kasus, tentu akan ditindaklanjuti," kata Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, Minggu (26/8/12).

Seperti diketahui, KPK mencium adanya sejumlah aliran dana dan pemindahan aset milik MA ke keluarga dekatnya yang juga suami dari presenter TV berinisial TT.

TPPU tersebut berupa adanya pemindahan dana yang dilakukan beberapa kali pada pertengahan 2011, antara saudara dari MA berinisial OCT yang juga suami dari presenter TT sebesar Rp120juta.

Selain itu, pimpinan Banggar asal partai Demokrat ini, juga tercatat pada akhir 2009 hingga awal 2011 membeli tiga unit mobil mewah di sebuah showroom di kawasan Jakarta Selatan.

Sumber mengatakan, MA yang diduga ikut terlibat dalam kasus DPID dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati itu, membeli mobil Range Rover tahun 2011 dengan harga Rp2 miliar.

Kedua, MA membeli mobil Mercy C200 tahun 2010 seharga Rp600juta. Kemudian pada akhir 2009, pria berkacamata itu membeli mobil BMW seri X3 seharga Rp600juta. Anehnya, ketiga mobil dibeli bukan atas nama MA melainkan atas nama suami TT yakni Oct.[dit][yeh]
http://www.rimanews.com/read/2012082...kandal-century

Aktivis HMI tuding KPK pengecut
Selasa, 26 Februari 2013 − 15:38 WIB
ktivis Himpunan Mahasiswa (HMI) hari ini mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK mengusut dugaan korupsi yang dilakukan anak dan istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono dan ibunya Ani Yudhoyono.

Massa yang menamakan dirinya HMI anti Cikeas itu menganggap, KPK seharusnya menjadi lembaga yang diamanatkan undang undang untuk membasmi korupsi yang sudah mengakar dan menggurita di Indonesia. Namun pada praktiknya, KPK tidak berani dalam menguak kasus korupsi di keluarga istana.

“KPK banci untuk mengusut itu. Malah yang terjadi KPK kini telah terjebak sebagai lembaga yang dikendalikan SBY,“ kata koordinator aksi Andika Febriandanu, saat menggelar orasi di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Andika pun mendesak KPK agar berani untuk segera menangkap dan mengadili kedua orang yang diduga telah menerima uang dari Nazarudin tersebut.

“Kami menolak keras intervensi yang dilakukan oleh istana. Agar pimpinan KPK lebih bisa bersikap arif dan bijak dalam memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia,“ tegasnya.

Dalam aksinya tersebut, mereka juga memberikan sebuah kandang tikus sebagai tanda perlawanan mereka terhadap korupsi yang telah dilakukan keluarga istana.

Ibas memang sempat dikabarkan menerima aliran dana dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin. Kabar ini beredar di jejaring sosial twitter dari akun AbimanyuAbiputro, beberapa hari lalu, pada Minggu 10 Februari 2013.

Akun tersebut memberikan bukti foto yang disebutnya laporan keuangan perusahaan Nazaruddin yang disita KPK. Dalam laporan tersebut, putra SBY yang akrab dipanggil Ibas itu menerima USD900 di kurun waktu 18 Januari-29 Desember 2010.

Selain Ibas, Nazaruddin juga mengalirkan dana ke mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, sebesar USD500 untuk satu proyek. Aliran dana itu dialirkan dalam waktu yang sama dengan Ibas.

Selain itu, berdasarkan pemberitaan salah satu media nasional, kemarahan Presiden SBY terhadap Nazaruddin, sesaat sebelum eks Bendum Demokrat itu melarikan diri ke luar negeri, pada 23 Mei 2011.

Menurut sumber media yang kala itu menyaksikan pertemuan tersebut, Presiden SBY sangat marah, sampai dua kali menggebrak meja. Gebrakan yang pertama, setelah Nazar mengatakan bahwa Edhie Baskoro pernah menerima uang darinya yang diambil dari kas partai.

Gebrakan kedua, yang menyebabkan meja terpelanting, dilakukan sesudah Nazaruddin menyebutkan Ani Yudhoyono pun menerima uang darinya USD5 yang berasal dari kas Demokrat, dan merupakan pemberian Pertamina.
http://metro.sindonews.com/read/2013...g-kpk-pengecut

koment TS= emang enak dibilang banci dan pengecut?