Pasien Kartu Jakarta Sehat Akan Dibatasi

Pemerintah DKI Jakarta akan membatasi jumlah pasien yang bisa mendapatkan layanan pengobatan gratis lewat program Kartu Jakarta Sehat. Pembatasan dan kenaikan premi adalah bentuk evaluasi dari pelaksanaan program yang telah berjalan enam bulan itu.

Rencananya, premi hanya akan dibayarkan kepada 1,2 juta warga yang dianggap benar-benar tidak mampu. Sedangkan 3,5 juta lainnya, yang selama ini ikut dijamin, akan diminta membayar premi sendiri. "Harus urunan dengan prinsip gotong royong," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kemarin.

Saat ini, pemerintah DKI Jakarta membayarkan premi sebesar Rp 23 ribu untuk setiap warga per bulan. Dengan premi sebesar itu, setiap warga bisa berobat gratis, asalkan dengan layanan kelas III. “Sekarang ini memang bisa dibilang bulan promosi,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emawati mengatakan pemerintah pusat akan menghitung ulang pola pembayaran klaim dari rumah sakit peserta program KJS. Langkah diambil setelah 16 rumah sakit mengeluh merugi dan dua di antaranya menyatakan mundur dari program itu.

“Clinical pathway-nya akan dihitung lagi oleh tim di Kementerian Kesehatan,” kata Dien melalui pesan pendek kemarin. Clinical pathway adalah standar kendali mutu dan biaya yang berlaku bagi rumah sakit dalam menangani penyakit. Pola ini menetapkan satu standar yang sama bagi setiap rumah sakit dalam menangani pasien.

Pola ini berbeda dengan yang sebelumnya berlaku, yakni fee for services—klaim dibayar per tindakan. Menurut Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Mus Saida, rumah sakit sering kali harus nombok karena biaya yang dikeluarkan untuk menangani pasien tak sepenuhnya diganti oleh PT Askes sebagai pengelola dana program KJS. "Kalau sebulan mungkin belum terasa, tapi lama-lama sulit karena rumah sakit swasta tidak ada yang mensubsidi," katanya.

Mus menuntut pihaknya dilibatkan dalam evaluasi dan hitung ulang yang sedang dilakukan.

SUMBER.............