Senin, 20 Mei 2013 | 09:59 WIB
Warga Ingin Terlibat Normalisasi Waduk Pluit


TEMPO.CO, Jakarta - Warga sisi barat Waduk Pluit berharap dilibatkan dalam pembongkaran bangunan usaha yang mulai berlangsung Senin, 20 Mei 2013. Alasannya, mereka belum mendapat indikasi diberi uang kerohiman dari proyek normalisasi. "Warga ingin membantu pembongkaran ini, terutama mereka yang pengangguran. Tentunya dibayar," ujar Sahroni kepada Tempo.

Sahroni melanjutkan, berdasarkan pertemuannya dengan warga hari Sabtu dan Ahad pekan lalu, penghuni Waduk Pluit mulai melunak soal proyek normalisasi. Mereka sadar menempati tanah negara. Oleh karena itu, mereka ingin terlibat dalam normalisasi ini, namun dengan upah.

Sahroni berkata, ia belum tahu berapa upah yang diminta warganya. Alasannya, pertemuan hanya menghasilkan keputusan untuk melibatkan warga dan diberi upah. Ia mengaku harus membicarakan hal itu dulu dengan pihak camat dan lurah.

"Sayangnya, pas pertemuan kemarin, sekretaris kecamatannya enggak mau ketemu kami. Lah, padahal kan enggak mau diapa-apain, kami hanyak ingin menyampaikan aspirasi kami," ujar Sahroni, yang mengaku permintaan warga ini adalah murni inisiatif warga.

"Warga tahu ini tanah negara, mereka tahu kalau ini adalah kebijakan pemerintah. Warga tidak akan melawan kebijakan pemerintah selama itu memang untuk rakyat dan warga dilibatkan," Sahroni menegaskan.

Tentang alasan lain, Sahroni berkata, warga minta dilibatkan agar pembongkaran bangunan usaha ini tidak terkesan seperti pembongkaran paksa. Selain itu, untuk memastikan pembongkaran bangunan usaha ini tidak bablas hingga ke bangunan-bangunan rumah di belakangnya.

Source


Warga Waduk Pluit Inisiatif Bongkar Tempat Tinggal
oleh Hanz Jimenez Salim
Posted: 20/05/2013 11:29


Liputan6.com, Jakarta : Rencananya eksekusi warga yang tinggal di Waduk Pluit akan dilakukan hari ini. Namun, eksekusi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara ternyata tidak dilakukan secara paksa. Warga Muara Baru yang menolak dilakukan pembongkaran, akhirnya membongkar sendiri bangunan yang selama ini mereka jadikan tempat tinggal dan posko warga. Mereka membongkar tanpa dibantu oleh petugas.

Rosnita, salah seorang warga RT 19 RW 17, Muara Baru, Jakarta Utara, yang tinggal di bantaran Waduk Pluit mengatakan, dia dan beberapa warga lainnya yang sebelumnya menolak pembongkaran memilih unuk membongkar bangunannya sendiri pada hari ini.

"Tadi kami dengan pihak Pemda sudah ada kesepatakan, itu lapangan futsal bongkar dulu. Kalau ini (posko warga) masalah kecil, nanti kami yang bongkar," ujar Rosnita di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (20/5/2013).

Pantauan Liputan6.com, sebanyak 20 warga terlihat sedang mempreteli bangunan tempat tinggal mereka. Mulai dari kusen-kusen jendela, mencopoti baut-baut pintu, dan membawa keluar barang-barang yang berada di dalam gedung, seperti meja dan kursi.

Mereka membongkar bangunan tersebut dengan menggunakan cara manual, tanpa menggunakan alat berat. Para warga yang bekerja membongkar bangunan yang selama ini dijadikan posko warga mendapatkan bayaran untuk pembongkaran sebesar Rp 120 ribu per orang dari pemkot.

Sekretaris Camat Penjaringan, Jakarta Utara, Yani Wahyu Purwoko menyatakan, saat ini warga sekitar Waduk Pluit yang sebelumnya menolak untuk digusur tempat tinggalnya, sudah mau digusur.

"Kesepakatannya, warga ingin membongkar sendiri. Warga dengan kesadaran sendiri ingin bongkar," terang Yani di Waduk Pluit.

Menurut Yani, proses penggusuran dan pembongkaran yang dilakukan pemkot, difokuskan untuk pembongkaran pengusaha-pengusaha yang berada di sekitar Waduk Pluit.

"Fokusnya adalah, pembongkaran pengusaha alat-alat berat ini. Selain itu kita juga akan melakukan pembongkaran kantor pengusaha, pengusaha futsal, usaha las tangki, usaha batu alam, dan tanaman hias. Pembongkaran itu kita lakukan karena sudah 3 kali kita kasih surat peringatan dan sejak kemarin sudah dikosongkan oleh para pengusahanya," pungkas Yani.

Dalam proses penggusuran ini, pihak Pemkot Jakarta Utara mengerahkan sebanyak 200 personel dari Satpol PP, 100 personel dari Brimob Polda Metro Jaya, 75 personel dari Polsek dan Polres Jakarta Utara, serta 75 personel dari TNI. (Frd/*)

Source
Intinya mereka mau membongkar asal dibayar dengan upah.

Semoga pemprov DKI konsisten tidak dibayar uang ganti rugi (kerohiman) agar mereka tidak berani lagi menempati dan memanfaatkan lahan waduk.