Eks Warga Waduk Pluit: Enak Tinggal di Rusun Marunda
Gan, ini dua berita yang mengungkapkan kenyamanan warga eks Pluit yang telah menempati Rusun Marunda. Selama ini kita cuma membaca konflik yang terjadi antara Pemprov DKI dengan warga yang masih bertahan di Waduk Pluit. Ada baiknya kita juga membaca pengakuan warga yang sudah menempati Rusun Marunda. Semoga bisa dibaca oleh warga yang masih menolak untuk direlokasi ...
Para penghuni baru Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, memasang lemari dan sejumlah perabot lainnya yang disediakan cuma-cuma oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat (15/2/2013). Selain perabotan lengkap seperti televisi, kulkas, meja, ranjang, dan lemari, ratusan warga eks penghuni kawasan Waduk Pluit juga akan mendapat subsidi khusus sewa rusun itu dan berbagai fasilitas lainnya
JAKARTA, KOMPAS.com — Warga yang sebelumnya tinggal di bantaran Waduk Pluit, Muara Baru, mengaku senang setelah pindah ke Rusun Marunda. Di sana, mereka mengaku hidup tenang, jauh dari kebisingan.
Taufik Ramli, penghuni Klaster B, Blok 3, mengaku lebih nyaman tinggal di rusun tersebut ketimbang saat tinggal di RT 18 RW 19 Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
"Enak di sini, tidak ada debu, tenang, dan anak-anak banyak teman bermainnya," kata pria yang telah dikaruniai seorang putra ini, Kamis (16/5/2013).
Senada dengan Taufik, Juanita juga berpendapat sama. Walaupun lebih jauh dari tempat ia bekerja, tinggal di Rusun Marunda, menurutnya, lebih enak karena jauh dari kebisingan dan ancaman banjir. Wanita yang tinggal di Blok 1, Klaster B, ini bekerja di salah satu perusahaan kargo di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa.
Untuk pergi ke tempat ia bekerja, Juanita menggunakan speed boat yang telah disediakan oleh Gubernur DKI sebagai sarana transportasi warga Rusun Marunda, tanpa dipungut biaya.
"Saya juga enggak ngerti kenapa banyak yang enggak mau pindah. Padahal, di sini nggak kena banjir dan enggak ada intimidasi," kata Juanita.
Menurut Yosep, pengelola Rusun Marunda, warga Muara Baru mulai menghuni rumah susun ini sejak Januari 2013 ketika banjir besar melanda Ibu Kota. Sekitar 80 persen, mereka menjadi penghuni Klaster B.
Untuk biaya sewa unit rumah susun, mereka dikenakan biaya sebesar Rp 128.000 sampai Rp 159.000. Mereka dikenakan biaya sewa program karena merupakan korban bencana alam.
"Yang pindahan dari Muara Baru, semuanya ditempatkan di Klaster B. Mereka menempati delapan dari sebelas blok yang ada di klaster ini," kata Yosep.
RUSUN MARUNDA : "Kami Merasa Lebih Nyaman" Rabu, 15 Mei 2013 | 03:55 WIB
K09 dan Mukhamad Kurniawan
Mereka sama-sama dari kawasan Waduk Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara. Kini mereka terpisah. Sebagian pindah ke rumah susun, tetapi tak sedikit yang bertahan tinggal, bahkan mati-matian menolak pengosongan lahan.
Dengan terburu-buru, Hotmauli Situmorang (42) meninggalkan rumahnya di Rusun Marunda Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (14/5) siang. Ia mengambil ijazah sekolah dan sertifikat kecakapan sebelum kembali ke lokasi kerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung.
”Ada peluang jadi anggota satpam. Upahnya lebih tinggi ketimbang tenaga kebersihan yang dibayar Rp 75.000 per hari,” kata Hotmauli.
Ia adalah satu dari 250 warga baru Rusun Marunda, mantan penghuni Waduk Pluit, yang difasilitasi PT KBN (Persero) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja di KBN Cakung dan Marunda. Sebagian besar bekerja sebagai tenaga kebersihan kawasan.
Seperti mantan penghuni Waduk Pluit yang direlokasi pemerintah, Hotmauli sedang memulai hidup baru di Marunda. Pekerjaan, sekolah bagi anaknya, hunian, juga lingkungan yang baru. Mei ini adalah bulan ketiga mereka tinggal di Rusun Marunda. Anak sulungnya, Febrina Christi (21), dapat kesempatan yang sama bekerja di KBN. Sementara anak keduanya, Riris Novita Sari (12), memulai sekolah di lokasi baru, SMP Negeri 162 Jakarta Utara.
Tak berhak
Sebelum pindah ke rusun, Hotmauli sebenarnya tergolong mapan di Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Di sisi utara Waduk Pluit, ia memiliki enam unit kos yang setiap unit disewakan Rp 200.000 per bulan. Ia juga punya tempat tinggal permanen di atas lahan 6 meter x 23 meter yang dia beli Rp 15 juta tahun 1990-an.
Akan tetapi, Hotmauli dan suaminya, Jamlihar Damanik (45), memutuskan ikut pemerintah saat diminta meninggalkan Waduk Pluit. Selain terlarang bagi hunian, kapasitas waduk jauh menurun dibandingkan dengan desain awalnya. Luas awalnya 80 hektar, tetapi 20 hektar di antaranya telah ditumbuhi hunian liar. Kedalamannya juga tinggal 1-3 meter dari seharusnya 7-8 meter.
”Kami tinggal di tanah negara. Karena itu, saat diminta pemerintah untuk mengosongkan lahan, kami langsung pindah meski ada beberapa warga yang melarang. Kami tak berhak tinggal di lahan negara,” tuturnya.
Saat ditawari mengosongkan lahan ketika banjir melanda Pluit, Januari-Februari 2013, tak banyak penghuni Waduk Pluit bergegas pindah. Alasannya macam-macam, terutama karena jauh dari lokasi kerja atau sekolah. Seorang warga Muara Baru lain menyatakan, ada kepentingan bisnis di balik usaha sebagian warga melarang tetangganya pindah ke rusun. Mereka khawatir usaha kos semakin sepi dan tak laku lagi.
Padahal, pemerintah mengiming-imingi mereka dengan sejumlah fasilitas, yakni gratis biaya sewa tiga bulan, air dan listrik, serta rumah berperabot lengkap, termasuk kulkas, kompor gas, televisi, kasur, dan meja kursi.
Lebih nyaman
Seperti Hotmauli, Iis (28), penghuni Rusun Marunda, menilai, tinggal di Rusun Marunda jauh lebih nyaman ketimbang di sekitar Waduk Pluit. Selain lingkungan yang lebih bersih, biaya sewa jauh lebih murah dari kontrakannya di Muara Baru. Iis dikenai tarif subsidi Rp 151.000 per bulan, sedangkan sewa rumah sebelumnya Rp 300.000 per bulan.
Hunian di Muara Baru umumnya berdiri di atas perairan yang bewarna hitam, penuh sampah, dan berbau busuk. Saat banjir, rumah-rumah di sekitar Waduk Pluit terendam berhari-hari hingga ketinggian 1,6 meter. Tidak hanya itu, penghuni baru Rusun Marunda diberi pelatihan keterampilan gratis, seperti tata rias kecantikan, tata boga, dan servis elektronik. Mereka juga diberi modal dan lokasi usaha.
Pemerintah juga membuka rute kapal Marunda-Muara Baru dan menyediakan bus untuk membantu transportasi warga Muara Baru yang direlokasi ke Marunda. Pemerintah juga menambah pusat kesehatan, tempat ibadah, dan sekolah untuk anak usia dini di Rusun Marunda.
Selain itu, pemerintah juga merelokasi warga di kawasan Waduk Pluit ke Rusun Buddha Tzu Chi di Muara Angke dan Cengkareng, Rusun Pinus Elok di Penggilingan Cakung, dan Rusun Waduk Pluit Penjaringan. Diperkirakan telah lebih dari 1.200 keluarga pindah ke rusun.
Meski demikian, tak sedikit warga yang bertahan tinggal di Waduk Pluit. Jumlah penghuni lahan waduk diperkirakan masih sekitar 8.000 keluarga. Hingga Rabu, warga Muara Baru menolak kehadiran aparat dan alat berat yang akan membongkar bangunan. ”Kami khawatir rumah warga digusur,” kata Rose (34), koordinator warga waduk Pluit, terkait aksi itu.
Rose dan warga, khususnya di RT 019 RW 017 Penjaringan yang kini menentang pengosongan lahan, berharap ada dialog sebelum penggusuran. Apalagi, sebagian warga yang dijanjikan rusun hingga kini belum dapat. Padahal, hunian mereka di sekitar Waduk Pluit telah rata dengan tanah.
Pemerintah daerah berencana membangun 100 tower per tahun di sejumlah kawasan, antara lain Muara Angke, Muara Baru, dan Marunda. Hingga akhir tahun ini, ditargetkan 40 tower dengan 4.000 unit rumah terbangun.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam beberapa kesempatan mengatakan, pembangunan rusun baru mendesak untuk menampung warga yang kini tinggal di lahan terlarang, seperti bantaran sungai, waduk, serta kolong jembatan dan jalan layang.
”Kami sampaikan pesan agar jangan ada lagi warga yang menduduki lahan negara serta mengambil untung dengan membangun rumah dan menyewakannya kepada orang lain,” kata Basuki.
kabar terakhir warga sana da pasrah kalo digusur, yg ptg rusunnya bisa ditempati dl... daripada digusur tp ga ada tempat tinggal.... bisa2 rusuh nanti....
ada kabar angin kalo rusun MB, pas mau masuk mst nyetor.... ga tau bnr apa ngga...
JAKARTA- Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila, berkunjung ke perkampungan warga Kebon Tebu Muara Baru, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dia mendengarkan keluh kesah warga yang akan digusur oleh Pemprov DKI.
Dalam kesempatan itu, Siti juga membantah tuduhan Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama, yang mengatakan bahwa Komnas HAM membela warga yang menduduki tanah negara.
"Kami bukan membela, Komnas HAM itu fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan negara dalam melakukan kegiatan-kegiatannya apakah melanggar HAM atau tidak," kata dia di Kebon Tebu, Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (13/5/2013).
Original Posted By rorogogo►klo merasa ga salah ya datang aja.
nnt kan publik bisa menilai.
dalam otak warga milih jokowoh kan emang pgn ga ada gusur menggusur,walaupun tanah negara mereka ga mau tau,tp stlh jadi gubernur ternyata mereka malah digusur.
knp jokowoh adem ayem aja y pdhl kan doi yg dipanggil komnas HAMsyong,,malah koh hoak yg ribet
datengin aja terus jok warga pluit..1x ga bs ya 10x..100x..1000x sampe mereka mau sendiri pindahin barang2 mereka dari sana
1. bukan di gusur, tapi di relokasi.
2. datengin terus? mpe 100x....emg jokowi gak ada kerjaan lain selain ngurusi warga yg nempatin waduk pluit yg gak tau diri?? :capede
Original Posted By RebelsYell► ni yg belogok orang KOMNAS apa Pejabat pembuat akte nya ya
klau bayar PBB kan brarti mrka memiliki akte tanah nya
Gak semua penrbitan PBB pake akta gan, selama diketahui siapa yg menempati tanah dan diketahui oleh perangkat pemerintah setempat, bisa dapat NOP PBB. Tapi itu bukan sbg bukti kepemilikan.
1. bukan di gusur, tapi di relokasi.
2. datengin terus? mpe 100x....emg jokowi gak ada kerjaan lain selain ngurusi warga yg nempatin waduk pluit yg gak tau diri?? :capede
Emang kalo waduk da kosong dari warga, jakarta bebas banjir, ga macet...???
masih banyak pr buat si jokohok, selaen program baru, harus ada pemantauan utk program dari gubernur seblomnya... spt TJ..
Original Posted By MrMomentz►
Emang kalo waduk da kosong dari warga, jakarta bebas banjir, ga macet...???
masih banyak pr buat si jokohok, selaen program baru, harus ada pemantauan utk program dari gubernur seblomnya... spt TJ..
Lu orang ngerti ga kl permasalahan jakarta itu sdh sangat komplek? Mau diberesin cepet cepet gimana caranya? Lu hrs tau ini orang nempatin waduk bertaun-taun udh termasuk pelanggaran dibiarin aja, apa kerja gubernur gubernur sebelum jokohok? Mengoptimalkan waduk pluit adalah slh satu cara mengatasi banjir dan kl sudah berhasil dilakukan tentu saja program jokohok ga akan berhenti sampai di sana saja. Nah kalau semua program ditentang, mau sampe kapan jakarta beresnya? Untuk mencapai keberhasilan pasti ada yg hrs dikorbankan, jokohok sdh berusaha meminimalkan korban dgn cara menyediakan rusun dll. Tp kl warganya gatau diri yah sdh sewajarnya dipaksa dgn cara keras.
Lu orang ngerti ga kl permasalahan jakarta itu sdh sangat komplek? Mau diberesin cepet cepet gimana caranya? Lu hrs tau ini orang nempatin waduk bertaun-taun udh termasuk pelanggaran dibiarin aja, apa kerja gubernur gubernur sebelum jokohok? Mengoptimalkan waduk pluit adalah slh satu cara mengatasi banjir dan kl sudah berhasil dilakukan tentu saja program jokohok ga akan berhenti sampai di sana saja. Nah kalau semua program ditentang, mau sampe kapan jakarta beresnya? Untuk mencapai keberhasilan pasti ada yg hrs dikorbankan, jokohok sdh berusaha meminimalkan korban dgn cara menyediakan rusun dll. Tp kl warganya gatau diri yah sdh sewajarnya dipaksa dgn cara keras.
agan sendiri yakin ga rusun2 yg udah ada bisa memenuhi warga yg mau direlokasikan? u bisa jamin ga nasib masa depan mereka??
lu kira enak maen asal gusur?? coba u yg digusur gmn??
coba u ke daerah sono apa yg sedang diperbaikin di waduk pluit yg dikerjain sama jepang....
kan da gw ketikan lagi tuh masih banyak pr tuh jokohok, u kira kalo waduk ini da kosong, daerah BANJIR seperti grogol lsgs ga banjir?? cengkareng ga banjir?? daerah laen ga??
U liat gimana tuh nasib gorong2 yg dikatakan oleh si JOKOWI sama AHOK di jakarta?? Nunggu masalah waduk kelar??? Jalur bawah tanah kelar?? MRT kelar??
gw juga tau itu ga bakal cepet, soalnya gw tinggal d jakarta dan gw juga kerja di daerah MB... ...
coba situ sekali2 survey ke MB tanya2 ke warga gmn ... makanya gw ketik utk hal yg laen seperti masalah TJ, itu program udah jalan dari gubernur seblomnya... kan syg kalo ga dmaksimalkan.... bgmn tuh jalurnya TJ ga bisa disterilkan?? perawatan TJ oleh operator??? penyedian fasilitas kepada pengguna TJ??
agan sendiri yakin ga rusun2 yg udah ada bisa memenuhi warga yg mau direlokasikan? u bisa jamin ga nasib masa depan mereka??
lu kira enak maen asal gusur?? coba u yg digusur gmn??
coba u ke daerah sono apa yg sedang diperbaikin di waduk pluit yg dikerjain sama jepang....
kan da gw ketikan lagi tuh masih banyak pr tuh jokohok, u kira kalo waduk ini da kosong, daerah BANJIR seperti grogol lsgs ga banjir?? cengkareng ga banjir?? daerah laen ga??
U liat gimana tuh nasib gorong2 yg dikatakan oleh si JOKOWI sama AHOK di jakarta?? Nunggu masalah waduk kelar??? Jalur bawah tanah kelar?? MRT kelar??
gw juga tau itu ga bakal cepet, soalnya gw tinggal d jakarta dan gw juga kerja di daerah MB... ...
coba situ sekali2 survey ke MB tanya2 ke warga gmn ... makanya gw ketik utk hal yg laen seperti masalah TJ, itu program udah jalan dari gubernur seblomnya... kan syg kalo ga dmaksimalkan.... bgmn tuh jalurnya TJ ga bisa disterilkan?? perawatan TJ oleh operator??? penyedian fasilitas kepada pengguna TJ??
Gw tanya dulu nih, kl elo ga mau digusur kenapa lo ga mikir sewaktu make itu tanah negara? Gw kasi analogi yg sedikit kasar yah, apa donk bedanya warga waduk itu dengan rampok? Mereka ngambil tanah negara buat dipake terus ketika diminta pemiliknya pergi malah ngelawan? Sekarang misal elo punya rumah kosong ga dihuni, boleh ga gw pake itu rumah trus pas elo mau pake itu rumah justru gw malahan minta elo bayar gw baru gw mau keluar dr rumah itu? Harap elo pikir pake logika yah, sebenernya ga pantes itu warga yang nempatin waduk pluit dikasi rusun segala, karena sedari awal mereka udah ngelanggar hukum. Lo mau bayar rampok yg ngambil rumah kosong elo? Dikasih rusun itu adalah KEBIJAKAN jokohok yang masih mempertimbangkan nurani, pdhal ga dikasih apa-apa pun pantas bagi mereka.
Lo tanya gmn kalau gw yg digusur? Jujur aja gw sih punya sikap berani berbuat hrs berani bertanggung jawab. Berani rampok tanah orang berarti hrs siap kl digusur. Jadi gw sih ga akan ngerampok tanah orang kl ga siap digusur.
Satu hal lg elo itu keliatan kritis tapi tulisan elo malah memperlihatkan kl elo itu pikirannya sempit. Jokohok banyak PR? Tentu saja banyak, tapi apa bisa elo ngerjain semua PR sekaligus supaya bisa beres bersamaan? Tentu aja hrs ada skala prioritas, dibandingkan membangun MRT, membangun gorong gorong raksasa, mengembalikan fungsi waduk jelas merupakan hal yang paling bisa cepat dibereskan. Apakah pengembalian fungsi waduk pluit pasti menjamin jakarta bebas banjir? Tentu saja jawabannya tidak tp setidaknya itu adalah langkah awal sebelum diteruskan dgn program program lainnya, jadi untuk daerah lain yg elo sebutin itu gw yakin pasti akan ada juga perbaikan ke depannya, coba aja tunggu dgn sabar. Jakarta udh ancur puluhan taun buat ngebenerin jg ga akan cukup lima taun, tapi lo liat donk hanya gubernur skrg yg berani membenahi hal pelanggaran hukum yang dibiarkan begitu saja oleh gubernur terdahulu.
Memakai waduk untuk dijadikan tempat tinggal saja sudah salah, skrg disuruh pindah malah minta dibayar. Coba dipikir yg bener bos apa jokohok salah kalau mereka mau memakai waduk untuk menampung air? Coba cari di om google apa fungsi waduk, emang ada fungsi waduk berubah menjadi lahan tempat tinggal?
Gw tanya dulu nih, kl elo ga mau digusur kenapa lo ga mikir sewaktu make itu tanah negara? Gw kasi analogi yg sedikit kasar yah, apa donk bedanya warga waduk itu dengan rampok? Mereka ngambil tanah negara buat dipake terus ketika diminta pemiliknya pergi malah ngelawan? Sekarang misal elo punya rumah kosong ga dihuni, boleh ga gw pake itu rumah trus pas elo mau pake itu rumah justru gw malahan minta elo bayar gw baru gw mau keluar dr rumah itu? Harap elo pikir pake logika yah, sebenernya ga pantes itu warga yang nempatin waduk pluit dikasi rusun segala, karena sedari awal mereka udah ngelanggar hukum. Lo mau bayar rampok yg ngambil rumah kosong elo? Dikasih rusun itu adalah KEBIJAKAN jokohok yang masih mempertimbangkan nurani, pdhal ga dikasih apa-apa pun pantas bagi mereka.
Lo tanya gmn kalau gw yg digusur? Jujur aja gw sih punya sikap berani berbuat hrs berani bertanggung jawab. Berani rampok tanah orang berarti hrs siap kl digusur. Jadi gw sih ga akan ngerampok tanah orang kl ga siap digusur.
Satu hal lg elo itu keliatan kritis tapi tulisan elo malah memperlihatkan kl elo itu pikirannya sempit. Jokohok banyak PR? Tentu saja banyak, tapi apa bisa elo ngerjain semua PR sekaligus supaya bisa beres bersamaan? Tentu aja hrs ada skala prioritas, dibandingkan membangun MRT, membangun gorong gorong raksasa, mengembalikan fungsi waduk jelas merupakan hal yang paling bisa cepat dibereskan. Apakah pengembalian fungsi waduk pluit pasti menjamin jakarta bebas banjir? Tentu saja jawabannya tidak tp setidaknya itu adalah langkah awal sebelum diteruskan dgn program program lainnya, jadi untuk daerah lain yg elo sebutin itu gw yakin pasti akan ada juga perbaikan ke depannya, coba aja tunggu dgn sabar. Jakarta udh ancur puluhan taun buat ngebenerin jg ga akan cukup lima taun, tapi lo liat donk hanya gubernur skrg yg berani membenahi hal pelanggaran hukum yang dibiarkan begitu saja oleh gubernur terdahulu.
Memakai waduk untuk dijadikan tempat tinggal saja sudah salah, skrg disuruh pindah malah minta dibayar. Coba dipikir yg bener bos apa jokohok salah kalau mereka mau memakai waduk untuk menampung air? Coba cari di om google apa fungsi waduk, emang ada fungsi waduk berubah menjadi lahan tempat tinggal?
agan sendiri yakin ga rusun2 yg udah ada bisa memenuhi warga yg mau direlokasikan? u bisa jamin ga nasib masa depan mereka??
lu kira enak maen asal gusur?? coba u yg digusur gmn??
coba u ke daerah sono apa yg sedang diperbaikin di waduk pluit yg dikerjain sama jepang....
kan da gw ketikan lagi tuh masih banyak pr tuh jokohok, u kira kalo waduk ini da kosong, daerah BANJIR seperti grogol lsgs ga banjir?? cengkareng ga banjir?? daerah laen ga??
U liat gimana tuh nasib gorong2 yg dikatakan oleh si JOKOWI sama AHOK di jakarta?? Nunggu masalah waduk kelar??? Jalur bawah tanah kelar?? MRT kelar??
gw juga tau itu ga bakal cepet, soalnya gw tinggal d jakarta dan gw juga kerja di daerah MB... ...
coba situ sekali2 survey ke MB tanya2 ke warga gmn ... makanya gw ketik utk hal yg laen seperti masalah TJ, itu program udah jalan dari gubernur seblomnya... kan syg kalo ga dmaksimalkan.... bgmn tuh jalurnya TJ ga bisa disterilkan?? perawatan TJ oleh operator??? penyedian fasilitas kepada pengguna TJ??
Masalahnya jika ini didiamkan, dan kejadian banjir kemarin terulang kembali, ente mau tanggung jawab sama semua warga jakarta yg kena banjir kr waduk tidak terurus? Waduk Pluit hanya tahap awal penyelesaian masalah banjir di Jakarta. Setelah hilir beres, baru ke hulu..
Soal penggusuran, kasian lihat anak2 dari keluarga yg kena gusur. Tapi kalo penggeseran seperti pengrelokasian yg disediakan Pak Jokowi dan Ahok, salahnya dimana? Apa tdk bahaya tinggal di waduk? dan juga cara hidup orang2 di permukiman kumuh yg tidak sehat menunjukkan mereka tidak memikirkan diri sendiri. Kalau mau bahas kesalahan, bgmn dg air dan listrik curian di wilayah permukiman kumuh?
Soal tanah pemerintah, ga setuju sama bangunan apapun yg dibangun diatas lahan hijau, baik bangunan tempat tinggal, lahan parkir, mal ataupun gedung komersial. Karena semenjak tanah serapan berkurang kr dijadikan semen dan beton, banjir ga karu2an di wilayah Pluit. Sebenernya masalah ini sdh lama diketahui warga Pluit, tapi ga bs berbuat apa2 kr ada yg memberi ijin bangunan diatas lahan hijau.
Semua laporan yang masuk akan kami proses dalam 1-7 hari kerja. Kami mencatat IP pelapor untuk alasan keamanan. Barang siapa memberikan laporan palsu akan dikenakan sanksi banned.
