http://www.waspada.co.id/index.php?o...edan&Itemid=27
KPK diminta usut dugaan korupsi Plt Gubsu
(sekarang sudah menjabat gubernur sumut)
MEDAN - Dugaan penyimpangan anggran perjalanan dinas Gatot yang bersumber dari kas Biro Umum Pemprov Sumut yang berjumlah miliaran rupiah telah dilaporkan oleh DPP LSM Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) ke KPK pada 4 September 2012.

Dalam laporannya LSM SAKTI telah menyerahkan bukti fotocopi kwitansi pengambilan uang di kas Biro Umum Pemprov Sumut untuk perjalanan dinas Gatot saat menjabat Plt Wakil Gubsu dan Plt Gubsu yang serahkan oleh biro umum melalui ajudan Gatot yang bernama Ridwan Panjaitan.
“Bukti-bukti berupa kwitansi sudah kita serahkan ke KPK dan kita minta lembaga hukum tersebut segera memeriksa Gatot,” ujar Ketua DPP LSM SAKTI Tongam Siregar kepada Waspada Online.
Seperti diketahui dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran di kas Biro Umum Pemprov Sumut tersebut sebelumnya telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Tetapi Polisi hanya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Biro Umum tersebut dan saat ini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Medan.

Tongam juga menyebutkan kalau dalam pekan ini pihaknya akan segera ke KPK untuk menanyakan kejelasan kasus tersebut . “ Dalam pekan ini kita akan ke KPK guna menanyakan kasus tersebut. Dan kita akan mendesak lembaga tersebut segere mengusut kasus ini dan segera memeriksa Gatot, bila perlu kita akan buat unjuk rasa di KPK guna mendesak pengusutan kasus tersebut,” ujar Tongam.
Bahkan kata Tonggam saat Gatot menjabat wakil Gubernur Sumut juga diduga ada penggunaan anggran yang diduga menyimpang.

“Ada data fotokopi kwintansi pengambilan dana hanya dicantumkan sebagai keperluan pengeluaran panjar untuk keperluan Bapak Wagubsu, bahkan ada juga yang tidak dicantumkan (tidak jelas) keperluan pengeluarannya yang berlangsung sejak 19 Januari 2010 hingga Juli 2011 dengan rincian untuk APBD 2010 terdapat 30 fotokopi kwitansi pembayaran senilai Rp.1.512.650.000, dan APBD 2011 terdapat tujuh fotokopi kwitansi pembayaran senilai Rp.407.500.000 dengan jumlah keseluruhan Rp.1.920.150.000,” ujar Tongam .

Lanjut Tongam pada fotokopi kwitansi pembayaran tersebut, tercantum dan ditandatangani sebagai penerima adalah Ridwan Panjaitan yang saat itu CPNS yang belum memiliki NIP bertugas sebagai sekretaris pribadi Wagubsu Gatot Pujonugroho, Rajali, (Ka Biro Umum) selaku kuasa pengguna anggaran dan Aminuddin sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada biro umum Setdaprovsu.

Dalam laporanya ke KPK, DPP LSM SAKTI telah mendapat tanggapan dari KPK melalui surat nomor: R-4141/40-43/10/2012 ditandatangani Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Handoyo disertai dengan tanda bukti penerimaan laporan dugaan tindak pidana korupsi nomor: 2012-09-000037 ditandatangani penerima laporan pengaduan masyarakat Sugeng Basuki tertanggal Jakarta 04-09-2012.

“Saya menilai kalau Polda Sumut tidak serius menangani kasus tersebut. Yang dijadikan tersangka hanya pejabat bawahan saja, sementara mantan Kepala Biro Umum seperti Rajali yang diduga terlibat dalam kasus tersebut tidak dijadikan tersangka. Selain itu Polda juga tidak menyentuh Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho untuk diperiksa terkait hal ini, makanya kita laporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gatot tersebut ke KPK dan laporan kita telah dijawab dan dalam jawabannya bahwa, laporan kita yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK akan menjadi bahan untuk kegiatan koordinasi dan supervise atas penangan kasus korupsi di Biro Umum Pemprov Sumut tersebut,” ujar Tongam.

Sebagaimana diberitakan, kasus korupsi biro umum Setda Pemprovsu yang merugikan negara hingga Rp13 miliar dalam kasus tersebut, Ditreskrimsus Poldasu sempat memanggil istri Samsul Arifin dan istri Gatot Pujo Nugroho.


Kapolda pastikan istri gubernur Sumut segera diperiksa
MEDAN - Kepolisian Daerah Sumatera Utara memeriksa Sutias Handayani, isteri Pelaksana Tugas Gubernur Gatot Pujo Nugroho terkait dugaan korupsi di Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi setempat.
Sutias Handayani tiba di Mapolda Sumut di Medan, Sabtu sekitar pukul 07.30 WIB dan menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus sekitar dua jam.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho mengatakan, Sutias Handayani diperiksa sebagai saksi dan mendapatkan 16 pertanyaan terkait dugaan korupsi sebesar Rp13 miliar di Biro Umum Pemprov Sumut.

Pemeriksaan itu dilakukan karena terdapat enam kuitansi pengeluaran di Biro Umum Pemprov Sumut dengan nilai masing-masing Rp20 juta yang ditandatangani Sutias Handayani.

Dalam pemeriksaan itu, Sutias Handayani mengakui tanda tangan dan menyatakan dana tersebut digunakan untuk membayar gaji pelayan dan untuk kebutuhan rumah tangga. “Ia mengakui ada menandatangani enam lembar kwitansi dengan nilai total Rp120 juta itu,” katanya.

Menurut dia, berdasarkan hasil audit BPKP, terdapat penggunaan dana sekitar Rp13 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di Biro Umum Pemprov Sumut dari anggaran Rp25 miliar pada tahun 2011.

Diantara dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu terdiri dari biaya kendaraan pengawalan sebesar Rp150 juta, biaya konsumsi Rp 2miliar, biaaya listrik sebesar Rp1 miliar lebih, dan belanja sehari-hari di rumah dinas. Gubernur Sumut sebasar Rp50 juta.

Sebelum Sutias Handayani, pihak kepolisian juga memeriksa Fatimah Habibi yang merupakan istri Gubernur Sumut Nonaktif Syamsul Arifin pada Rabu (25/7) lalu.
ini linknya:
http://www.waspada.co.id/index.php?o...ama&Itemid=131

eh, yang lama belum kelar malah terkait kasus sapi psk
Gatot Pujo Nugroho dipanggil KPK
http://www.antaranews.com/foto/45172...-dipanggil-kpk
Plt. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho seusai menjalani pemeriksaan KPK di Jakarta, Kamis (16/5). Gatot diperiksa sebagai saksi terkait kasus kuota impor daging sapi di Kementrian Pertanian dengan tersangka Lutfi Hasan Ishaq. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Sumatera Utara Paling Banyak Korupsi
http://nasional.kompas.com/read/2011...Banyak.Korupsi
bupati mandailing dah ditangkap kpk..
walikota medan dapat nomor antri..


Pasangan yang kompak
cuman kasus si ibu kagak terdengar lage sejak bapak terpilih lage jadi gubsu.
kalo gubernur "diangkat" kpk diganti wakil. kalo wakil juga 'diangkat' kpk trus siapa dongpenggantinya?