Facebook dukungan untuk Pemda jakarta mengatasi Banjir



Yuk mari kaskuser semua kita dukung agar Jakarta lebih tertib.
Gerah pasti dengan nama nya banjir.




bosan pasti kan

hujan datang, banjir pun datang
aliran sungai tidak lancar
banjir melanda ibukota jakarta
semua porak poranda terkena dampak nya

ketika ada gubenur yang tegas ingin mencarikan solusi dengan normalisasi waduk yang seharus nya digunakan untuk menampung air agar tidak meluap malah di pakai untuk pemukiman ilegal.

apakah kita harus diam saja kah? bukankah mereka para penghuni ilegal di tanah yang seharus nya adalah waduk mendapatkan pengganti di rumah susun bahkan beserta perabotan.

mereka menempati lahan yang seharus nya menjadi benteng terakhir banjir yang malah ngotot tidak ingin pergi dan meminta ganti rugi 3jt permeter.

WARGA WADUK PLUIT MINTA GANTI RUGI 3 JUTA PER METER

JAKARTA, — Warga Muara Baru yang tinggal di bantaran Waduk Pluit setuju rumah mereka dibongkar. Tetapi, mereka minta uang kerahiman Rp 3 juta per meter.

Asna, warga Muara Baru RT 19 RW 17, Penjaringan, Jakarta Utara, mengatakan, dirinya tidak menginginkan perelokasian ke rumah susun yang sudah ditawarkan oleh Pemprov DKI. "Percuma kalau di rumah susun, bayar-bayar juga," ujarnya di Waduk Pluit, Kamis (16/5/2013).

Ibu yang sudah dikaruniai dua anak ini mempunyai rumah di bantaran Waduk Pluit seluas 30 meter. "Nanti uangnya mau saya belikan rumah yang bersertifikat sekalian. Biar tidak repot kaya gini," kata Asna.

Rumah Asna yang berupa rumah semipermanen dengan menggunakan seng sebagai atap tidak mempunyi surat-surat, seperti PBB dan lainnya. Wanita berusia 42 tahun ini hanya mempunyai surat pembelian rumah yang sudah ditempatkannya sejak 16 tahun silam.

Saat ini, sejumlah perwakilan warga Muara Baru sedang berada di kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, guna berdialog dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk meminta penjelasan tentang masalah ini. Sementara itu, sejumlah warga Muara Baru masih bertahan di sebuah bangunan yang dijadikan posko warga.

Alat-alat berat masih berada di bantaran waduk tersebut, tepatnya di depan posko warga, tetapi belum terlihat ada kegiatan yang dilakukan dengan alat-alat berat itu. Sejumlah polisi dan Satpol PP juga terlihat masih berjaga di sekitar lokasi.

sumber

bahkan komnas HAM pun tidak bisa melihat secara jeli sebenar nya HAM siapa yang di langgar, HAM para penghuni ilegal ataukah HAM seluruh warga DKI Jakarta yang terserang banjir apabila di musim penghujan tiba?

Komnas HAM Sebut Warga Waduk Pluit Diakui Negara

JAKARTA - Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani menegaskan bahwa hak-hak warga Waduk Pluit harus dijaga. Meski tinggal di tanah milik negara, warga Waduk Pluit bukanlah penduduk ilegal.

"12 ribu warga resmi punya KTP dan KK. Secara kependudukan tidak bisa disebut penduduk liar mereka juga bayar PBB," kata Siane kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Selain itu, lanjut Siane, warga juga tidak pernah mengklaim bahwa tanah yang mereka diami sebagai hak milik. Mereka sadar bahwa tanah tersebut adalah milik negara.

Oleh karenanya, pemerintah dinilai tidak bisa menggusur mereka seenaknya. Siane menegaskan, rencana penggusuran tetap harus dikomunikasikan kepada warga sekitar dan dicari solusi pengganti bersama-sama.

Atas alasan tersebut Komnas HAM melakukan pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sayangnya, sudah dua kali pria ceking itu tidak memenuhi panggilan Komnas HAM. "Yang kita inginkan bagaimana penjelasan rencana terhadap Waduk Pluit dan rencana yang diprogramkan kepada warga," tandas Siane. (dil/jpnn)

sumber

ya memang legal mereka "penghuni tanah waduh pluit" adalah sebagai warga DKI Jakarta, tetapi lahan yang mereka pergunakan itu illegal karena itu dulu nya adalah waduk yang diuruk menjadi tanah agar bisa di bangun rumah, padahal waduk pluit itulah benteng terakhir air sebelum dibuang kelaut.

Komnas HAM disini hanya membuat panas situasi, ya mau di bilang kejam demi kepentingan orang yang lebih luas, mo di apain lagi. toh bukan di gusur seperti pemda sebelum2nya bahkan mereka di relokasi ke rusun muara baru ataupun rusun lainnya. bahkan di berikan perabotan.

Normalisasi Waduk Pluit, PT MCU Ditertibkan Dinas P2B

Terkait normalisasi sisi bagian barat Waduk Pluit, bangunan PT Mandiri Citra Utama (MCU) yang bergerak di bidang penyewaan alat berat akan segera ditertibkan dengan menggandeng dinas terkait, yaitu Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B).

"P2B sudah berikan SP 4 kepada pemilik PT, Teddy. Dan dia minta waktu 3 hari. Kalau belum dibongkar sendiri, kita serahkan ke P2B untuk lakukan pembongkaran," kata koordinator penanggulangan pascabanjir Waduk Pluit, Heryanto di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa (14/5/2013).

Selain itu, masih terdapat bangunan Pluit Futsal yang juga berdiri di sisi bagian barat waduk yang hingga kini belum ditertibkan.

"Tempat futsal masih minta waktu. Kita harap secepatnya. Sementara ini tidak mengganggu pembuatan akses bangun jalan," imbuhnya.

Sebelumnya, pemilik PT MCU, Teddy sudah didatangi Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono terkait normalisasi Waduk Pluit. Saat kunjungan tersebut, Bambang sempat diprotes warga. Karena warga melihat ada tebang pilih dalam proses penggusuran.

"Saya datang ke sini, pengusaha ini juga akan digusur. Maka saya menjelaskan kepada pemilik PT MCU dan supaya bapak ibu tidak terprovokasi," ucap Bambang pada 25 April lalu. (Frd/*)

sumber

apakah warga jakarta harus menanggung akibat karena banyak nya oknum2 yang menempati bahkan membuat perusahaan di waduk yang notabene adalah benteng air untuk banyak warga jakarta agar sedikit banyak mengurangi efek dari banjir.

yuk mari kita dukung kebijakan pemda kali ini agar menuju jakarta yang lebih manusiawi khusus nya di musim penghujan.

tribute to : pencetus pertama gerakan ini