Dinilai Kemendagri Arogan, Ahok: Banyak yang Bilang, Oke LahLiputan6.com, Jakarta : Kementerian Dalam Negeri menilai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama arogan. Terutama saat Ahok mengkritik program e-KTP. Namun, pendapat Kemendagri itu ditanggapi santai Ahok. Dia bahkan menerima dan menganggap biasa penilaian arogan tersebut.

"Udah terlalu banyak yang bilang aku arogan. Oke lah," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (10/5/2013).

Pernyataan arogan ini terlontar dari mulut Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek. Pria yang akrab disapa Donny ini menganggap Ahok tidak mengerti aturan e-KTP yang telah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2006 serta sudah melalui pembahasan DPR RI.

"Dalam pengamatan kami, Ahok tidak bekerja dengan sistem dan Ahok arogan, tidak tahu aturan. Urusi persoalan kinerja Anda," tegas Reydonnyzar.

Untuk itu, Ahok pun kemudian menjelaskan kembali maksud dari pernyataan yang dia lontarkan pada beberapa hari yang lalu itu. "Kan saya bilang, secara pribadi maksud saya, saya setuju ada e-KTP. Cuma bisa dilakukan dengan cara murah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD). Itu aja. Aku ngomong gitu," ujar Ahok.

Seperti yang diberitakan, sejak dulu Ahok mengaku memang kurang setuju dengan pemberlakuan sistem Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau e-KTP karena ia telah meprediksi kerumitan penggunaan e-KTP. Malah dirinya menyarankan agar KTP dibuat seperti kartu mahasiswa (KTM) yang berfungsi rangkap, sebagai identitas sekaligus ATM dan diproduksi oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sehingga dapat dengan bebas difotokopi.

Salah satu alasan dirinya tidak setuju adalah biaya pembuatan e-KTP yang mencapai triliunan. "Ngapain bikin begitu, uang triliunan. Karena seluruh Indonesia punya KTP kasih jadi nasabah BPD aja, selesai," kata Ahok, Selasa 7 Mei 2013 lalu. (Ary)

Basuki: Kalau Enggak Tegas, Enggak Jalan Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa ketegasannya perlu untuk memimpin Jakarta. Jika tidak tegas, Jakarta tidak akan jalan.

"Dengan tidak ada ketegasan seperti itu, tidak jalan Jakarta. Jakarta itu semua persoalan sudah lengkap, solusi sudah lengkap. Yang dibutuhkan itu pemimpin yang tidak punya kepentingan pribadi," kata Basuki saat bincang-bincang dengan Rosi, seperti dilansir dari Youtube.

Wakil Gubernur DKI Jakarta itu merasa ketegasannya bisa diterima oleh masyarakat, juga PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, semua PNS di Balaikota bisa dengan bebas menemuinya di ruangan, dari pagi hingga malam, juga menghubunginya via telepon ataupun Blackberry Messenger.

"Kalau tidak efektif, semua orang enggak ada yang mau nemuin saya. Masyarakat juga enggak mau nemuin saya. Saya turun dari mobil, orang sudah nongkrong minta diselesaikan masalahnya, kok. Yang enggak senang, ya, yang kami tidak bisa memenuhi keinginan dia. Kami tidak berdasarkan konstituen, tapi berdasarkan konstitusi," papar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Karena ketegasannya pula, lanjut Basuki, sekarang orang yang bermain-main dengan aset milik Pemprov DKI Jakarta mulai takut, misalnya memiliki unit rusun lebih dari satu, pasti akan disita oleh Pemprov DKI.

Begitu juga dengan PKL yang kerap tidak mendapat jatah dari PD Pasar Jaya. Kini, mereka bisa memiliki unit untuk berjualan.

Basuki tidak sepakat jika ketegasannya disebut marah-marah. "Saya enggak marah, saya sehat-sehat saja. Kalau saya marah-marah, saya bisa stroke. Saya lebih sehat sekarang, lebih langsing, he-he-he, karena makan nasi merah," ujarnya sambil terkekeh.

"Saya sekarang sudah lebih jinak daripada dulu karena bergaul dengan orang Solo," ucapnya lagi.