VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakart Basuki T Purnama menegaskan lelang jabatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melanggar aturan. Semua PNS DKI harus bersedia ditempatkan di manapun. Karena itu, Ahok menilai, protes yang dilayangkan Lurah Warakas, Tanjungpriok, Jakarta Utara, Mulyadi, tidak patut dilakukan.
Ahok menyebut kemarahan Mulyadi itu bukan tanpa sebab. "Jadi lucu Lurah Warakas protes, marah karena saya cabut tiga rumah dia di Rusun Marunda," kata Ahok saat Rapat Koordinasi dengan para Deputi Gubernur dan Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta seperti dikutip dari video YouTube milik Pemprov DKI, Jumat, 3 Mei 2013.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku telah memiliki bukti kepemilikan rusun itu atas nama Mulyadi. "Namanya langsung dia, dan disewakan ke orang, saya ada buktinya." Rencananya, temuan itu akan diproses lebih lanjut. "Kalau macam-macam, saya tuntut, bisa berhenti dia dari PNS," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lurah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Mulyadi menganggap bahwa lelang jabatan sudah menyalahi Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Rencananya, Mulyadi dan 80 PNS terdiri dari lurah, camat, sekretaris lurah, wakil lurah, sekretaris kota akan mengajukan gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan menggandeng mantan Menkum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.