TEMPO.CO, Jakarta - Aksi alih sewa unit Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, oleh Lurah Warakas Mulyadi ternyata membuat warga kecewa. Sophian, 65 tahun, misalnya, warga Warakas Raya RT 1/RW 5, mengaku sedih mendengar lurah yang dibanggakannya itu melanggar aturan.

"Saya sangat kecewa karena selama ini sosok lurah yang kami banggakan justru perbuatannya melanggar aturan pemerintah,"ujar Sophian kepada wartawan, Kamis, 2 Mei 2013

Sophian melanjutkan, menanggapi hal ini pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan para pengurus RT, RW, dan tokoh masyarakat lainnya untuk mengambil sikap bersama.

Ditanyai apakah spanduk dukungan kepada Mulyadi akan dicopot, Sophian mengaku belum bisa memutuskan. Ia berkata, hal itu menunggu hasil pertemuan yang belum jelas kapan. "Kami akan ambil sikap nanti," ujarnya.

Lurah Warakas Mulyadi ketahuan telah melakukan aksi alih sewa unit Rusunawa Marunda nomor 120, Blok Pari, Cluster A Marunda. Ada pengakuan dari warga rusun yang membantu menyewakan unitnya serta dari UPT Rusun Wilayah I Dinas Perumahan DKI Jakarta. Berdasarkan SP Sewa Mulyadi yang dilihat Tempo, tercatat alamat Jalan Raya Plumpang No. 68, RT 13 RW 3, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakut.

Nama Mulyadi mulai ramai dibicarakan sejak memberikan komentar kalau dirinya tidak menyetujui program DKI Jakarta Joko Widodo terkait lelang jabatan. Dirinya memprotes karena merasa masa jabatannya belum habis. Selain itu, dia juga tidak setuju dengan istilah lelang jabatan. Menurut dia, kata lelang lebih tepat diberikan kepada barang-barang bekas.

http://www.tempo.co/read/news/2013/05/03/231477625/Lurah-Warakas-Alih-Sewa-Rusun-Warga-Kecewa

JAKARTA, KOMPAS.com — Program lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ternyata memunculkan riak "perlawanan". Salah satunya datang dari Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lurah Warakas tak datang saat lelang digelar. Belakangan, warga setempat pun membentangkan spanduk dukungan untuk Mulyadi "melawan" Jokowi. Namun, beredar kabar pula bahwa Mulyadi ternyata juga adalah orang yang menyewa Rumah Susun Marunda untuk disewakan kembali.

"Dia (Mulyadi) memang punya banyak kontrakan. Di Rusun Marunda juga ada," kata salah satu tetangga Mulyadi di Koja, Jakarta Utara, yang menolak disebutkan namanya, Kamis (2/5/2013). Jati Waluyo, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, membenarkan informasi tersebut. Satu unit rusun yang disewa Mulyadi disewakan kembali kepada orang lain bernama Tio. Harga sewa yang dia kenakan juga lebih tinggi daripada harga sewa asli rusun itu.

Unit rusun atas nama Mulyadi berada di lantai satu, tepatnya di lantai 1.20 Blok Pari, Klaster A Marunda.Harga sewa per unit Rusun Marunda di lantai satu yang paling mahal seharusnya adalah Rp 371.000 per bulan. Namun, rusun itu "dikemas" ulang oleh Mulyadi sehingga menjadi kamar sewaan dengan harga Rp 1,2 juta per bulan.

Dalam perjanjian sewa dengan UPT Rumah Susun, Mulyadi menggunakan alamat Jalan Semper Plumpang Nomor 68 RT 13 RW 3, Rawa Badak Selatan, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yaitu persis dengan alamat rumah yang ditempatinya sekarang.

Mulyadi diketahui menyewakan kembali unit rusun itu sejak 2009. Penyewa unit itu rata-rata adalah mahasiswa yang kuliah di kampus swasta di dekat Kelurahan Warakas.

Menanggapi informasi ini, Mulyadi membenarkan dia memang menyewa satu unit rusun itu tetapi membantah telah menyewakannya kembali. "Saya memang punya rusun, tapi enggak saya sewakan lagi," tepis dia. Selama ini, Mulyadi diketahui juga punya banyak kontrakan di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam RT 13 saja, dia memiliki tiga rumah dengan empat pintu kamar, yang masing-masing ditawarkan dengan harga sewa Rp 6,8 juta sampai Rp 8 juta per tahun.

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/03/06225016/Lurah.Warakas.Mulyadi.Calo.Rusun.Marunda.

Sikap keras Lurah warakas, Jakarta Utara Mulyadi menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait proses seleksi lelang jabatan Lurah dan Camat berbanding terbalik ternyata berbanding terbalik dengan kelakuannya. Pria kelahiran Solo itu diketahui punya beberapa unit rusun yang disewakan di Rusun Marunda, Cilincing.

Dari penelusuran merdeka.com, Lurah Warakas mempunyai usaha sewa unit Rusun di salah satu blok dengan harga sewa Rp 1.250.000 per bulan. Harga sewanya jauh berbeda dengan yang biasanya dipatok Rp 371.000 per bulan. Aktivitas ini disebut sudah berjalan sejak 2 tahun yang lalu.

"Iya benar dia melakukan praktik alih sewa. Data beliau ada di kami, ini menyalahi aturan, dia merupakan salah satu oknum yang terlibat,"kata Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Jati Waluyo kepada wartawan, Jakarta, Jumat (3/5).

Jati menambahkan pihaknya siap memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dirinya juga sudah berkoordinasi dengan staf Wakil Gubernur untuk melaporkan hal tersebut.

"Kita lihat saat Mulyadi mengajukan pemutihan unit dari pemilik sebelumnya bernama Tio," bebernya.

Jati menambahkan, unit yang dimiliki Mulyadi ada di lantai 1 nomor 20 Blok Pari, Klaster A Marunda.

"Yang pasti, beliau akan kami tindak. Tindakannya adalah mencabut SP (Surat Perjanjian) sewanya. Karena mengalihfungsikan unit rusun kepada orang lain menyalahi aturan yang telah ditetapkan," ujar Jati.

Sebelumnya, di lingkungan rumah pribadinya di Rawabadak Selatan, Koja, Tanjung Priok, Mulyadi dikenal mempunyai beberapa unit usaha kontrakan di sekitar rumahnya. Beberapa warga mengenal sosok Lurah Warakas itu mempunyai kontribusi materi dalam pembangunan swadaya seperti akses jalan di sekitar rumahnya.

http://www.merdeka.com/jakarta/lurah-warakas-pemilik-unit-di-rusun-marunda-disewakan-ke-warga.html

Tidak ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menyewa unit rusun yang disediakan Pemprov DKI. Namun, jika unit rusun itu kembali disewakan, hal itu melanggar peraturan.

Hal itu ditegaskan Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Jati Waluyo terkait langkah Lurah Warakas, Jakarta Utara Mulyadi yang menyewakan unit rusunnya kepada warga.

"Kalau PNS sewa di sini enggak menyalahi aturan, tapi kalau disewakan kembali itu adalah sebuah pelanggaran," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/5).

Jati mengungkapkan bahwa Mulyadi tidak pernah menunggak retribusi sewa unit Rusun tersebut. Dan biasanya, retribusi pembayaran bukan melalui rekening Bank DKI, tapi secara langsung ke pihak pengelola ataupun kepada penyewa unit.

Saat ini unit Rusun yang dimiliki Lurah Warakas tengah dalam proses pemutihan oleh pihak penyewa II bernama Tio untuk menggugurkan kepemilikan unit yang dikuasai oleh Lurah warakas itu.

"Hanya tinggal mengurus pembukaan rekening Bank DKI dan menyetor uang retribusi tiga bulan sebagai jaminan. Begitu penghuninya buka rekening, Surat Perjanjian (SP) Sewa yang baru bisa segera diterbitkan," bebernya.

http://www.merdeka.com/jakarta/sewakan-unit-rusun-di-marunda-lurah-warakas-langgar-aturan.html