may dayJAKARTA, KOMPAS.com — Polda Metro Jaya tengah proaktif melakukan koordinasi dengan berbagai elemen buruh yang berencana untuk berunjuk rasa pada perayaan Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada 1 Mei. Polisi siap melayani para buruh agar pelaksanaan unjuk rasa berlangsung tertib dan lancar.

"Intinya kita akan melayani Hari Buruh, baik yang sifatnya unjuk rasa atau perayaan. Kita koordinasikan supaya perayaan Hari Buruh ini berjalan tertib," kata Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal Polisi Sudjarno saat ditemui di Balai Polda Metro Jaya, Selasa (23/4/2013).

Polda Metro Jaya juga telah mengantisipasi gelombang buruh yang mungkin datang dari luar Jakarta untuk bergabung melakukan unjuk rasa di Ibu Kota.

"Sudah dikoordinasikan juga jika ada kedatangan buruh dari Jawa Barat dan sekitarnya. Nanti tergantung pemberitahuan yang masuk ke kita, mungkin teman buruh di Bekasi, di Cikarang, Tangerang. Dari pemberitahuan bisa kita mapping dan akan dilayani," kata

Menurutnya, polisi terus berupaya memberikan pemahaman aksi unjuk rasa yang baik agar para buruh dapat menyampaikan aspirasinya dalam suasana tertib dan aman.

Rencananya, pada peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei mendatang, atau yang dikenal dengan May Day, ribuan buruh dan aktivis pekerja di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan dan Gedung DPR/MPR serta enam kantor kementerian. Enam kantor kementerian itu adalah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Kesehatan.



[url]JAKARTA, KOMPAS.com [/url]— Menjelang unjuk rasa besar pada peringatan Hari Buruh atau May Day, 1 Mei mendatang, Polda Metro Jaya mengkhawatirkan terjadinya kekacauan yang ditimbulkan oleh pihak di luar elemen buruh.

"Yang jadi ancaman justru elemen di luar buruh," kata Direktur Intel Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sutanto dalam pertemuan dengan pimpinan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Dugaan itu, kata Sutanto, timbul akibat kekacauan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat May Day tahun lalu. "Tahun 2012 kan terjadi chaos di depan DPR dan itu bukan dari elemen buruh," kata Sutanto.

Persiapan Polda Metro Jaya dalam menghadapi unjuk rasa buruh, menurut Sutanto, sudah optimal. Kapolres bertindak proaktif memberi aprisiasi kepada buruh, mengadakan outbound, dan sebagainya.

Selain itu, Polda Metro juga berkoordinasi dengan para kapolres. Kapolres diminta untuk mengadakan acara di wilayah masing-masing sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah buruh yang akan ikut berunjuk rasa.
Editor :
Ana Shofiana Syatiri




JAKARTA, KOMPAS.com— Selain menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) juga akan mengajukan tiga tuntutan lain dalam aksi peringatan Hari Buruh atau "May Day" pada 1 Mei 2013.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh menuntut adanya jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia secara serentak pada 1 Januari 2014. "Pesan kita jelas, jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat pada 1 Januari 2014, bukan bertahap pada tahun 2019," kata Said dalam acara jumpa pers di ruang rapat MPBI, Plaza Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2013).

Serikat buruh akan meminta revisi atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan uang.

Said mengatakan, buruh telah menggugat beberapa gubernur yang mengabulkan permintaan penangguhan upah minimum pada beberapa perusahaan. Menurutnya, upah minimum merupakan kebijakan untuk menaikkan kesejahteraan buruh dan tidak mungkin ditangguhkan.

"Penangguhan upah minimum itu adalah jaring pengaman, safety net. Kalau jaring pengaman saja ditangguhkan, apalagi instrumen untuk menjaga orang tidak menjadi miskin?" ujar Said.

Buruh juga menuntut dicabutnya sistem tenaga kerja alih daya atau outsource. Said berpendapat bahwa BUMN sebagai perusahaan negara dan harus menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk tidak menerapkan sistem outsourcing.

"Kalau perusahaan negara saja masih pakai buruh outsourcing, perusahaan swasta akan melakukan hal yang sama," katanya.

Serikat buruh yang tergabung dalam MPBI mengancam akan mengorganisasi pemogokan umum khusus buruh outsourcing jika tuntutan mereka untuk penghapusan buruh outsourcing tidak dipenuhi. Serikat pekerja juga mengancam akan melakukan mogok nasional pada 16 Agustus jika pemerintah sama sekali tidak menggubris tuntutan mereka soal penghapusan sistem outsourcing ini.

Janji damai, demo tertib yang dijanjikan apakah terealisasi di may day kali ini, kita lihat nanti tapi biasanya janji tinggal janji, rakyat bukan cuma buruh, kami capek, kami lelah kemacetan panjang kami bertambah

bahkan setiap saat kita selalu melihat aksi demo buruh bukan hanya tanggal 1 mei, kata mereka ini adalah pemanasan, kekuatan buruh mengguncang jakarta, apakah hak-hak yang diminta buruh ini keterlaluan atau memang sudah sewajarnya?

perusahaan adalah tempat mereka mencari makan sudah banyak merugi akibat demo yang dilakukan buruh pada jam kerja atau memperlambat proses produksi suatu perusahaan tetapi mereka meminta hak yang lebih dan more more and more..

berujungnya anarkis pada demo buruh bukan sekali atau dua kali saja kita lihat, mengganggu kelancaran jalan, macet, bentrok adalah pemandangan yang sudah dianggap wajaroleh para pengamat yang sebenarnya kurang ajar

tapi kualitas buruh akan meningkat jika peningkatan mutu hidup juga meningkat, lalu dari sini siapa yang salah? siapa yang benar?


monggo disruput