JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan KebudayaanMohammad Nuh beserta jajarannya akibat kegagalan melaksanakan Ujian Nasional (UN) secara serentak se-Indonesia. Herlini juga mengkritisi kinerja Kemdikbud yang semakin mengkhawatirkan.

"Dengan tertundanya UN di sebelas provinsi ini, semakin melengkapi "hattrick" keteledoran Kemdikbud selama enam bulan terakhir. Saya berpendapat, Presiden SBY harus lebih tegas mengevaluasi kinerja Mendikbud dan jajarannya, agar tidak terus mengulang keteledoran serupa," ucapnya kepada "PR", di Jakarta, Senin (15/4/13).

Dia menambahkan, keteledoran yang ketiga dalam tempo enam bulan jelas telah mengecewakan masyarakat pendidikan Indonesia.

"Mulai dari uang tunjangan sertifikasi guru, kemudian beasiswa bidik misi, dan sekarang UN gagal serentak. Ketiga-tiganya macet dan mengecewakan," katanya.

Untuk itu, ia pun meminta Presiden SBY agar berani menjewer Mendikbud dan jajarannya. Itu karena bagi dia, keteledoran itu tidak layak ditolerir.

Menurut dia, semua pihak terkait, mencakup pemenang tender dan unsur Kemdikbud harus diberi sanksi tegas. Jangan sampai mereka terlibat lagi dalam tender ataupun program Kemdikbud yang sangat strategis ini.

"Ini adalah pelajaran berharga bagi masyarakat pendidikan Indonesia, agar tidak terbuai lagi dengan pernyataan-pernyataan Kemdikbud yang tidak opersional. Jika UN tertunda di 11 propinsi, namanya kan bukan ujian nasional lagi, melainkan 'UN-11'. Sekali lagi ini baru UN yang sejatinya rutin tiap tahun dengan anggaran sekira 600 milyar rupiah, dimana hampir seperenamnya habis untuk mencetak soal UN. Bagaiamana ceritanya nanti pengadaan buku penunjang dadakan, Kurikulum 2013, senilai Rp 1 triliun lebih? Waktunya mepet lagi," ucapnya. (A-194/A-88)***


Sumber



Subhanallah...

entahlah negeri ini mau jadi apa?

mungkinkah ini salah satu protokol penghancuran negara?



semoga saja tidak seperti iitu dah