JAKARTA, KOMPAS.com — Sistem seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan untuk posisi lurah dan camat mendapat kritik pedas dari anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus. Menurut dia, kebijakan itu tak rasional dan harus segera dibatalkan.

Jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sengaja melakukan terobosan ini untuk mendapatkan lurah dan camat yang kredibel, menguasai lapangan, dan bersemangat melayani rakyat, Husein menilai sebaliknya. Ia menganggap semua tak beralasan.

Dia malah menyebut Jokowi belum memahami permasalahan Jakarta yang sebenarnya. Terlebih, kekhawatirannya akan kredibilitas para kandidat yang mengikuti proses lelang.

"Transparan yang mana? Nanti semua PNS ikut daftar, padahal belum tentu bagus. Jokowi dari Solo, Basuki dari Belitung, mereka enggak ngerti situasi, harus dievaluasi atau lelang saja semuanya, gubernur juga dilelang," kata politisi Demokrat ini ditemui di Balaikota Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Pria yang akrab disapa Habib Husein ini juga menyebut sistem lelang jabatan telah mencederai proses pemilihan jabatan lurah dan camat yang selama ini berlaku. Dengan berjalannya sistem ini, manfaat sekolah pegawai negeri (Institut Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN) dianggap sia-sia.

"Ngapain sekolah (IPDN) kalau ada lelang jabatan? Bubarin saja lelang jabatannya atau bubarin saja IPDN-nya," cetusnya.