Dilarang ke Luar Negeri, Komisi III DPR Pasrah

Liputan6.com, Jakarta : Rencana kunjungan luar negeri yang akan dilakukan beberapa komisi di DPR, mengundang banyak sorotan. Pimpinan DPR pun secara tegas melarang anggota DPR untuk melakoni studi bandingnya, apalagi hanya bersifat pengawasan saja.

Setelah dikecam pimpinannya, Komisi III, salah satu komisi yang berencana untuk melangkahkan kakinya ke luar negeri ini mengaku pasrah. Mereka menyerahkan keputusan jadi atau tidaknya studi banding itu kepada pimpinan DPR.

"Kan tergantung pimpinan DPR dan fraksi. Kalau mereka mau membatalkan, ya terserah," kata Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

"Perkembangannya kan sekarang seperti ini," imbuh dia pasrah.

Meski pasrah, Aziz menegaskan, kunjungan itu bukan untuk memperdalam pasal santet seperti yang tertuang dalam RUU KUHP. Tak seperti yang dipikirkan banyak orang. Kunjungan ini dilakukan demi mematangkan 766 pasal di RUU KUHP dan 260 pasal di RUU KUHAP.

"Saya enggak nemu pasal santet. Yang ada di Pasal 293 yaitu setiap orang yang menyatakan punya kekuatan gaib memberikan harapan, memberikan penawaran kepada orang lain. Mungkin di dalam itu ada macam-macam nanti ada pembahasan," ucap Aziz.

Menurutnya, suka tidak suka, Indonesia harus menjalin hubungan diplomatis dengan dunia internasional. Namun dia tetap menghargai pendapat yang selama ini berkembang mengenai rencana studi banding para wakil rakyat ini.

Kunjungan luar negeri ini akan dilakoni Komisi III DPR yang berkunjung ke 4 negara, yakni Rusia, Prancis, Inggris, dan Belanda pada 14-19 April 2013 nanti. Selain itu, Komisi I DPR juga akan melakukan studi banding ke Ukraina dan Turki terkait industri pertahanan pada 13-19 April mendatang. (Ndy)

SUMBER