Tim investigasi TNI Angkatan Darat mengungkapkan 11 anggota Kopassus terbukti terlibat penyerangan LP Cebongan, Sleman, yang menewaskan empat tahanan beberapa waktu lalu.

TNI AD memastikan ke-11 oknum Kopassus itu akan menjalani proses hukum di pengadilan militer. Namun, anggota Komisi III Fraksi PDI-Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, pesimistis bahwa peradilan militer bisa menegakkan keadilan dalam kasus ini.

Pasalnya, berdasarkan sejumlah kasus yang melibatkan anggota militer, Eva yakin peradilan militer selalu bersifat tertutup.

"Sayangnya, para pelaku kemudian akan disidang tertutup, seperti yang lalu-lalu, termasuk geng motor dan penyerangan Mapolres OKU. Maka kita tahu jika akar masalah tidak diselesaikan, kita harus siap mental akan terulang kembali," ujar Eva saat dihubungi pada Jumat (5/4/2013).

Eva menambahkan, dual system yang mengakomodasi superioritas TNI harus diakhiri melalui revisi Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer (RUU Peradilan Militer).

DPR, kata Eva, harus mengajukan penyelesaian RUU ini, apalagi panitia khusus RUU menyatakan hanya tersisa tujuh masalah dalam daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Aksi-aksi melanggar hukum dari TNI ini harus membuka mata pemerintah, terutama Kemenhan agar legowo dan ksatria bahwa memboikot RUU Peradilan Militer memberikan kontribusi bagi perilaku-perilaku pasukan yang sudah melembaga sejak zaman Orba. Tendensi superioritas ini harus diakhiri," imbuh Eva.

Prajurit TNI, lanjutnya, tidak boleh membebani rakyat dengan ketakutan-ketakutan perilaku aparatnya yang merasa superior dan tidak mematuhi hukum di Indonesia yang adalah sebuah negara hukum.

"Hasil investigasi ini memang sebuah keniscayaan, untuk membuka mata semua orang, terutama TNI, akan akar persoalan yang terjadi di tubuh TNI," ucap Eva.

http://nasional.kompas.com/read/