Korban Lapindo bantah 99 persen berterima kasih kepada Ical
Reporter : Moch. Andriansyah
Kamis, 4 April 2013 13:04:48


Aburizal Bakrie mengklaim bahwa 99 persen warga korban lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur berterima kasih atas kebaikannya. Namun, statemen Ical ini dibantah oleh warga korban peta terdampak. Menurut mereka, masih ada sekitar 20 persen lebih dari korban bencana Lapindo yang belum menerima ganti rugi.

"Tidak semua apa yang dikatakan Aburizal Bakrie itu benar. Masih ada 20 persen lebih warga yang belum menerima ganti rugi. Itu hanya pernyataan sepihak saja," tegas koordinator warga korban peta terdampak, Yudho Wintoko, Kamis (4/4).

Kalau ada warga yang mengatakan itu (terima kasih pada Ical), mungkin itu warga yang tidak termasuk dalam peta terdampak. "Mereka semua sudah mendapat ganti rugi dari PT Lapindo Brantas. Sementara warga yang masuk dalam peta terdampak, hingga saat ini belum 100 persen menerima ganti rugi. Kalau Bakrie mengatakan 99 persen warga korban Lapindo berterima kasih kepadanya, ya itu sah-sah saja, wong itu hanya sepihak," ungkap dia.

Sementara ditanya soal pernyataan Ical terkait keputusan pengadilan yang menyatakan luapan lumpur di Sidoarjo murni bencana alam bukan akibat pengeboran minyak yang dilakukan PT Lapindo Brantas, Yudho mengatakan, tidak perlu melihat masa lalu.

"Ungkapan itu adalah masa lalu, kalau kita melihat ke belakang, persoalan tidak akan pernah selesai. Kalau kita melihat ke depan, yaitu bagaimana masalah ganti rugi ini diselesaikan Bakrie, ya persoalan akan cepat selesai. Kalau Bakrie ingin lepas tanggung jawab, itu hak dia. Tapi kami akan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini," tegas dia lagi.

Yudho juga menegaskan, pemerintah sebagai pengayom rakyat, mestinya peka akan persoalan ini. "Kalau Bakrie sengaja tidak ingin bertanggung jawab, ya tentunya kita akan mendesak pemerintah selaku pelindung rakyat, untuk menyelesaikan kasus ini. Entah bagaimana caranya, ganti rugi wajib dilunasi. Karena warga sudah cukup menderita dengan adanya masalah ini," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, meskipun dituding menjadi penyebab bencana yang tak berkesudahan tersebut, Aburizal Bakrie sebagai pemilik perusahaan tersebut mengaku bahwa hampir semua keluarga di Sidoarjo berterima kasih kepadanya.

"Masyarakat di sekitar kejadian lumpur Sidoarjo, 99 persen dari mereka, berterima kasih kepada saya dan keluarga. Karena mereka mendapatkan lebih dari apa yang mereka punyai sebelumnya (sebelum bencana)," ujar ARB saat wawancara dengan Financial Times.

Bakrie mengaku bahwa kejadian lumpur Lapindo itu tidak akan menghalangi ambisinya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden 2014 nanti.

Source


Ganti Rugi Tak Jelas, Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo Kian Merana
Posted on 3 April 2013 by admin in BERITA, Featured, Sosial with 0


Kasus ganti rugi Lumpur Lapindo semakin tak jelas. Lantaran tidak adanya kejelasan soal pelunasan ganti rugi, Pansus Lumpur berencana mengirimkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Itu dilakukan karena beberapa pertemuan antara korban lumpur, baik itu warga maupun pengusaha dengan pansus lumpur serta PT Minarak Lapindo Jaya, tidak kebijakan yang mempercepat realisasi pelunasan ganti rugi korban lumpur.

“Kita meminta Presiden SBY untuk mengantor dan berkunjung ke Sidoarjo selama lima hari untuk mengetahui perkembangan penanganan sosial,” ucap Emir Firdaus di sela-sela rapat dengan pengusaha dan korban lumpur di gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (2/4).

Ditambahkan Emir, pihaknya juga meminta kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih kasus pembayaran ganti rugi. Karena PT MLJ selaku juru bayar ganti rugi Lapindo Brantas Inc dirasa sudah tidak sanggup melunasi sisa ganti rugi korban lumpur dalam Peta Area Terdampak (PAT) sesuai Perpres 14 Tahun 2007 dan pengusaha yang pabrik dan gudangnya terendam lumpur.

“Kami tidak ingin kecemburuan korban lumpur dalam PAT tanggungan Lapindo terjadi karena adanya sudah lunasnya korban lumpur luar peta yang dibayar dengan uang APBN,” terang dia.

Ritonga juru bayar pengusaha korban lumpur juga meminta tidak boleh ada aktifitas ditanggul, sebelum adanya kejelasan soal pelunasan ganti rugi.

Sebelum aset tanah dan bangunan dibayar lunas, lanjutnya, Badan Pelaksana BPLS tidak boleh melakukan pembuangan lumpur ke Kali Porong, perbaikan tanggul dan lainnya. “Area endapan lumpur atau tanggul kolam penampungan, masih berdiri di atas tanah kami yang belum dibayar ganti ruginya oleh Lapindo,” terangnya.

Lanjut dia, pemerintah juga diharapkan juga segera mengambil alih masalah ganti rugi dalam PAT yang sampai saat ini belum ada kejelasan. “Kami harap kalau Lapindo sudah tidak sanggup, memberikan pernyataan dan ganti rugi diserahkan kepada pemerintah,” tukasnya. Bm/sg

Source

Tanggal 1 April sudah lewat, Ical masih berbohong juga.