Pengamat: Abraham Merancang Kudeta Dirinya Sendiri
Minggu, 31 Maret 2013 | 16:19 WIB

inilah..com, Jakarta - Pengajar hukum dari Universitas Indonesia Ganjar Laksmana Bondan menegaskan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad terlalu berlebihan jika beranggapan adanya kudeta terhadap dirinya sebagai ketua komisi itu. "Kudeta terburu-buru bilangnya, kalaupun benar, berarti dia merancang kudetanya sendiri," ujar Ganjar dalam konferensi pers YLBHI di Jl. Diponegoro Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2013).

Sebelumnya, Abraham mengatakan ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan dirinya sebagai ketua KPK karena selama kepemimpinannya KPK banyak berprestasi. Namun dikatakan Ganjar, prestasi-prestasi KPK tersebut bukan karena Abraham seorang melainkan kinerja tim. "Apapun temuan KPK kan kolektif kolegial, siapapun yang berprestasi kan bukan karena individu," katanya. "Baik atau buruk, berhasil atau tidak merupakan milik KPK bersama bukan milik pribadi" tambahnya.

Abraham Samad merupakan pimpinan yang dicurigai berbagai pihak dalam membocorkan draft surat perintah penyidikan (sprindik) Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Terkait hal itu, Ganjar mengatakan jika Komite Etik telah mengumumkan pembocor draft sprindik Anas tersebut, maka sanksi yang diberikan harus dilihat dari pelanggaran hukumnya. "Jika pelanggaran hukum masuk ke ranah korupsi, maka sanksinya berada di KPK, jika pelanggarnnya pada pidana, baru masuk ke polisi" jelasnya.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/1973011/pengamat-abraham-merancang-kudeta-dirinya-sendiri#.UVgsZqKeP44[/url]

Pemeriksaan Komisi Etik KPK Jangan Pecah-Belah KPK
Saturday, 30 March 2013 20:55

Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi III DPR mengharapkan, pengumuman hasil pemeriksaan Komisi Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas bocornya dokumen surat menuju perintah penyidikan (Sprindik) mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaninrum dalam kasus Hambalang, diharapkan tidak memecah-belah KPK. "Terkait pemeriksaan Komite Etik KPK atas bocornya sprindik kasus Anas yang akan diumumkan pekan depan, saya berharap keputusan Komite Etik KPK dapat mendorong atau menciptakan soliditas atau kekompakan di antara pimpinan KPK," harap Anggota Komisi III DPR tersebut, Bambang Soesatyo (Bamsat), di Jakarta, Sabtu (30/3).

Menurutnya, keputusan Komite Etik harus dapat menghindari terjadinya gesekan atau bibit perpecahan di antara pimpinan KPK. Pasalnya, harus diwaspadai adanya upaya-upaya pihak luar yang tidak menginginkan KPK kuat, yakni dengan melakukan infiltrasi atau penyusupan ke dalam dan kemudian memecah belah dengan berbagai intrik agar pimpinan KPK satu sama lain saling curiga dan saling menghancurkan. "Yang paling penting kedepan adalah, bagaimana aturan main (SOP) dan hukum ditegakkan tanpa mengesampingkan hak-hak individu dan azas praduga tak bersalah," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Komite Etik KPK menemukan potensi penyimpangan kode etik terkait pengusutan bocornya draft Sprindik Anas Urbaningrum. Namun Komite Etik masih harus mengkaji lagi temuan tersebut dan belum bisa mengungkap siapa "sang pembocor" Sprindik tersebut. "Jadi kira-kira begini, sudah sampai kepada kesimpulan ada temuan baru dan karena ada temuan baru itu kami merasa perlu untuk mendalami sebelum membuat keputusan final dan disampaikan pada pimpinan, sekaligus juga disampaikan pada publik," ungkap Ketua Komite Etik KPK, Anies Baswedan, di Jakarta, Sabtu.

Rektor Universitas Paramadina itu menegaskan bahwa Komite Etik sudah menemukan pelanggaran. "Iya sudah, tapi belum bisa saya sampaikan."
Namun ia belum menjelaskan apa temuan baru yang dimaksud. "Saya belum bisa sampaikan apa temuan yang baru itu, sesuatu yang penting dalam konteks KPK, tapi saya tidak bisa sebutkan," jelas Anies. Cendekiawan Muslim itu hanya menjelaskan bahwa temuan tersebut menyangkut kode etik pimpinan. "Tidak ada unsur tindak pidana, tapi menyangkut kode etik pimpinan," jelas Anies.

Komite Etik KPK beranggotakan Anies Baswedan sebagai ketua, Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK) yang menjabat sebagai wakil ketua merangkap anggota, Abdul Mukhtie Fajar (mantan wakil ketua Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi), Bambang Widjojanto (pimpinan KPK) dan Abdullah Hehamahua (penasihat KPK) sebagai anggota.
http://www.gatra.com/hukum/27191-pem...belah-kpk.html

KPK Diminta Hormati Keputusan Komite Etik
Minggu, 31 Maret 2013 18:22 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Etik meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berbagai pihak untuk menghormati hasil putusan terkait bocornya draf sprindik tersangka Anas Urbaningrum. "Jika ditemukan indikasi pidana maka berlaku prinsip equality before the law sehingga dapat diproses berdasarkan aturan hukum yang berlaku," kata Psikolog UI Tamrin Amal Tamagola di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2013).

Menurut Tamrin, seluruh lapisan masyarakat mendukung proses dan hasil Komite Etik untuk menegakkan kredibilitas institusi KPK dan dapat memberikan contoh pada institusi lain. Dia menjelaskan, KPK harus terus berusaha membenahi sistem pengelolaan dan pengawasan internal untuk menutup celah adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang pimpinan dan pagawai KPK. "Komite Etik menjadi penting sebagai sarana untuk menjaga kresibilitas KPK yang telah berhasil diraih sejauh ini, dan untuk menyelamatkan institusi dari adanya pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK. Khususnya mereka yang bermasalah di KPK. Kredibilitas institusi ini adalah modal utama yang sangat penting dan strategis untuk memberantas korupsi secara berkesinambungan," kata Tamrin. Seperti diketahui, pada Senin (1/4) besok, Komite Etik akan mengumumkan hasil penyelidikan kasus bocornya draft sprindik Anas Urbaningrum. Komite Etik sendiri telah bekerja sejak 25 Februari 2013 lalu.
http://www.tribunnews.com/2013/03/31...an-komite-etik


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.

Isu Kudeta Penghinaan Terhadap Komisi Etik KPK
Minggu, 31 Maret 2013, 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengatakan dibentuknya Komite Etik merupakan skenario untuk menjatuhkan dan membungkam dirinya dari KPK. Salah satu anggota Komite Etik, Abdullah Hehamahua mengatakan hal tersebut merupakan penghinaan. "Itu penghinaan terhadap Komite Etik," kata Abdullah Hehamahua melalui pesan singkat kepada Republika, Ahad (31/3). Abdullah menambahkan Komite Etik memastikan akan mengumumkan hasil keputusan akhir terkait pelaku pembocoran draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum. Komite Etik tinggal melakukan analisis terhadap pemeriksaan sejumlah saksi yang sudah diperiksa Komite Etik. "Mungkin sudah tidak ada lagi yang diperiksa karena Komite Etik hanya menganalisis hasil temuan yang ada," jelas Penasihat KPK ini.

Sementara itu, Ketua Komite Etik, Anies Baswedan menyatakan pihaknya tidak terpengaruh dengan isu kudeta yang digulirkan Abraham Samad. Menurutnya Komite Etik akan tetap fokus dalam tugas yang diberikan pimpinan KPK dalam mengungkap pelaku pembocoran dokumen KPK itu. Dengan adanya Komite Etik, lanjutnya, diharapkan tidak akan terjadi lagi masalah terkait kebocoran dokumen KPK ke depannya. Selain itu, ia juga meminta dengan keberadaan Komite Etik tidak mengganggu kesolidan pimpinan KPK. "Kita tetap berharap pimpinan KPK semakin solid, kerja KPK menjadi semakin efektif dalam memberantas korupsi," tegas Rektor Universitas Paramadina ini.
http://www.republika.co.id/berita/na...omisi-etik-kpk

-----------------------------

Keberhasilan Mafia Koruptor ... KPK lama-lama mati suri dengan sendirinya dalam penanganan kasus-kasus korupsi, terutama korupsi yang banyak melibatkan politisi dan parpol