VIVAnews - George Soros, miliarder bisnis investasi, mendesak agar High Level Panel (HLP) of Eminent Person PBB di Nusa Dua yang akan digelar Senin 25 Maret 2013, memasukkan akses terhadap hukum dan keadilan dalam agenda Millenium Development Goals (MDGs).

"Salah satu penyebab kemiskinan adalah tidak adanya keadilan hukum bagi masyarakat yang tidak diuntungkan. Maka, akses terhadap hukum dan keadilan harus jadi salah satu agenda MDGs," kata Soros dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Minggu 24 Maret 2013.

Soros adalah pendiri dan pendana Open Society Foundation (OSF), salah satu organisasi yang didanai oleh Soros Foundation. OSF memiliki lembaga di Indonesia bernama Yayasan Tifa, yayasan yang membiayai banyak kegiatan lembaga swadaya masyarakat, termasuk mendanai kegiatan-kegiatan akses terhadap hukum dan keadilan.

Untuk mendorong akses terhadap hukum dan keadilan, Soros menekankan dibutuhkannya tenaga paralegal, yakni relawan bukan pengacara yang dilatih untuk menjalankan pekerjaan pengacara di luar pengadilan. "Ini dibutuhkan, karena tenaga pengacara cukup mahal," ujar Soros. George Soros sendiri merupakan peserta HLP for Eminent Person PBB di Bali, mewakili sektor swasta.

Sementara itu, Mas Achmad Santosa dari Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mendukung agenda Soros. Ia yang juga anggota board Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan, akses terhadap hukum dan keadilan merupakan salah satu cara untuk menghapus kemiskinan. "YLBHI sudah lama menjalankan bantuan-bantuan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan tujuan agar masyarakat memiliki akses terhadap hak-hak hukum, hak-hak ekonomi, dan hak-hak budaya," tegasnya.

Di tempat terpisah, Global CSOs Forum on Post-2015 Development Agenda (Pertemuan Global Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil Sedunia untuk Agenda Pembangunan) juga menekankan pentingnya akses terhadap hukum dan keadilan bagi masyarakat terpinggirkan agar mereka lebih sejahtera yang menjadi agenda untuk diadopsi oleh pertemuan HLP for Eminent Person PBB.

HLP of Eminent Person adalah panel yang menjalankan konsultasi-konsultasi publik untuk agenda pembangunan pasca-MDGs. Sidang HLP akan berlangsung, Senin 25 Maret 2013 hingga Rabu 27 Maret 2013 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan HLP akan dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf yang ditunjuk Sekjen PBB Ban Ki-moon sebagai pimpinan HLP. (ren)