Persekutuan Dosa dengan Grup Bakrie; Tiga Pemda NTB Tanggung Utang Rp8,6 Triliun
8 Mar 2013 14:15:27


Jakarta, Aktual.co - Ibarat "sudah jatuh tertimpa tangga". Itulah pepatah untuk menggambarkan nasib rakyat Nusa Tenggara Barat. Daerah yang sangat kaya emas telah menjadi lahan jarahan kapitalis rakus. Saat yang sama menjadi daerah termiskin di Indonesia, dengan tingkat kesenjangan yang terus melebar, konflik antar sosial yang semakin sering meledak.

Gubernur NTB, Bupati Sumbawa dan Bupati Sumbawa Barat adalah biang kerok jatuhnya kekayaan rakyat ke tangan kapitalis rakus. Kekayaan Emas yang sebelumnya dikuasai PT Newmont Nusa Tenggara, kini telah berpindah tangan sebagian kepada Grup Bakrie melaui anak perusahaannya Multicapital yang juga merupakan perusahaan modal asing lain di Indonesia.

Proses jatuhnya kekayaan emas NTB ke tangan Grup Bakrie terjadi melaui proses divestasi saham Newmont. Divestasi merupakan kewajiban Newmont untuk melepaskan sahamnya hingga 51 persen hingga tahun ke - 10 kepada Pemerintah Indonesia sebagaimana amanat UU dan Kontrak Karya (KK).

Namun pemerintah daerah justru menyerahkan saham ini kepada Bakrie Grup dengan meminjam uang untuk membeli saham sekaligus membentuk perusahaan patungan dengan Bakrie Grup.

Divestasi yang seharusnya untuk memperkuat peran negara dalam pengelolaan tambang, malah menjadi alat untuk memperkaya diri pejabat daerah dengan bekerja sama dengan pihak swasta dengan cara yang merugikan negara.

Pengkhianatan Pemda NTB terlihat sejak awal proses divestasi. Kuat indikasi bahwa mereka terlibat kong kalikong dengan Grup Bakrie untuk bersama-sama menjarah kekayaan emas daerah dan kekayaan APBD.

Akibatnya rakyat NTB tidak menerima hasil yang berarti dari divestasi Newmont. Justru yang terjadi sebaliknya rakyat malah harus menanggung utang senilai Rp8,6 trilun kepada Grup Bakrie. Jumlah yang tidak akan terbayarkan hingga tujuh turunan.

Source


Bakrie Tangguk Untung dari Divestasi Newmont
"Deviden yang dibagikan Newmont kepada Grup Bakrie tidak pernah sampai secara benar ke tangan Pemda dan rakyat NTB."
Priyatno / VHRmedia
Jum'at, 8 Maret 2013


VHRmedia, Jakarta – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng mengkritik Pemda Nusa Tenggara Barat dan Grup Bakrie terkait divestasi Newmont.

Salamuddin menganggap Grup Bakrie dianggap paling diuntungkan dengan kolaborasi untuk divestasi itu. “Janji manis Gubernur NTB dan Grup Bakrie kepada rakyat terkait kolaborasi mereka dalam pembelian saham Newmont tampaknya harus dibuang ke tong sampah,” kata Salamuddin, Jumat (8/3).

Dia menambahkan, faktanya semua janji manis terkait pembagian deviden hanyalah isapan jempol. Deviden yang dibagikan Newmont kepada Grup Bakrie tidak pernah sampai secara benar ke tangan Pemda dan rakyat NTB.

“Tahun 2011 PT Newmont Nusa Tenggara, membagi deviden sebesar US$ 200 juta dolar. Multicapital Bakrie Grup menerima 24 % atau sekitar US$ 48 juta yang setara dengan Rp 456 miliar,” ungkapnya.

Namun, deviden 2011 tersebut baru dibayar ke Pemda NTB pada tahun 2013 yakni sebesar US $1,5 juta atau hanya 3 persen dari total deviden yang dibagikan Newmont.

“Mengapa deviden NTB sangat kecil? Apakah hak pemerintah NTB telah habis dipotong oleh Bakrie Grup sebagai pembayaran utang pemda kepada Grup Bakrie? Itu tidak pernah terjawab,” katanya.

Salamuddin menyebut divestasi yang tidak transparan dan penuh skandal kata dia, membuka peluang terjadinya korupsi secara ugal-ugalan.

“Mengapa pembagian deviden sangat terlambat? Apakah ini bukan penipuan sebuah korporasi kepada pemerintah? Apakah ada kong kalikong antara Pemda NTB dengan Group Bakrie? Apakah pembayaran deviden 2011 yang dilakukan pada 2013 ada kaitannya dengan pemilihan Gubernur NTB yang sebentar lagi akan dilaksanakan?” kata Salamuddin mempertanyakan.

“Padahal divestasi adalah mega proyek triulan rupiah. Selain itu kekayaan emas NTB memang sangat berlimpah,” kata dia.(E2)

Source

Grup Bakrie memang benalu dalam negeri sendiri.