Polri Harus di Bawah Mendagri

itoday - Pemisahan Polri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menempatkannya langsung di bawah Presiden, justru membuat polisi merasa lebih super dan cenderung bertindak sewenang-wenang. Untuk itu, ke depan sebaiknya Polri cukup berada di bawah Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dengan demikian, polisi benar-benar berfungsi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sesuai dengan slogan yang selalu didengung-dengungkan.

"Niat Presiden Gus Dur memisahkan Polri dan TNI pada tahun 1999-an agar keduanya bisa lebih profesional dan manusiawi ternyata tidak terwujud. Polri bertugas memelihara keamanan di masyarakat. TNI mengawal pertahanan dan keamanan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri," ujar mantan Menko Perekonomian Dr. Rizal Ramli dalam rilis kepada itoday, di Jakarta, Selasa (12/3).

Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubaha (ARUP) ini menyatakan sangat prihatin dengan konflik terbuka antara TNI dan Polri yang berkali-kali terjadi. Yang terbaru adalah penyerangan dan pembakaran Markas Polres Ogan Komiring Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Pada banyak kasus, pertikaian itu dipicu hal-hal sepele. Solidaritas korps yang diartikan dengan keliru dan rendahnya disiplin menjadi pemicu konflik terbuka antara keduanya. Panglima TNI dan Kapolri harus menindak tegas anggotanya yang terbukti memicu dan terlibat konflik.

Menurut tokoh nasional yang jadi ikon perubahan ini, sebetulnya Gus Dur punya niat mulia ketika menggagas dan memutuskan pemisahan Polri dari TNI. Dia berharap setelah pemisahan Polri bisa lebih profesional dan manusiawi seperti halnya polisi di Inggris. Di Inggris, polisinya sangat dihormati dan disegani. Hal ini disebabkan karena polisi di sana tidak menggunakan pendekatan kekerasan dan kekuasaan.

"Di Inggris, warganya sangat bersahabat dan mencintai polisinya. Polisi Inggris sangat simpatik dan tidak menggunakan senjata api yang mematikan. Bahkan pentungan yang mereka sandang pun, nyaris tidak pernah digunakan. Polisi Inggris benar-benar melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," papar Rizal yang baru saja pulang dari Sidang Panel Ahli PBB di New York.

Dia berpendapat, dengan meletakkan Polisi di bawah Mendagri, maka Polri tidak lagi merasa super dan bertindak sewenang-wenang dengan pendekatan kekerasan. Selanjutnya diharapkan Polisi benar-benar bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Polri juga tidak perlu punya pasukan khusus yang didoktrin untuk membunuh dan memusnahkan.

Rizal juga menyarankan perlu perubahan mendasar pada pola rekrutmen dan promosi di tubuh TNI dan Polri. Sudah bukan rahasia lagi, bila orang harus membayar dalam jumlah tertentu untuk bisa menjadi anggota TNI dan atau Polisi. Selanjutnya, mereka juga harus mengeluarkan uang lagi jika bermaksud melanjutkan sekolah atau pendidikan kedinasan. Dalam tugas sehari-hari, para bawahan juga harus memberi setoran kepada komandannya.

Berbagai biaya itu dianggap sebagai ‘investasi’ yang harus kembali plus keuntungannya. Ujung-ujungnya, masyarakat juga yang dirugikan.

Di sisi lain, dia melihat faktor perbedaan pendapatan antara TNI dan Polri yang sangat timpang. Kondisi ini yang antara lain menjadi pemicu konflik terbuka keduanya. Ditambah dengan interaksi langsung antara polisi dan masyarakat, membuka peluang adanya penghasilan tambahan bagi polisi. Akibatnya, tingkat kesejahteraan polisi secara umum jauh di atas tentara.

"Untuk itu, pemerintah harus menaikkan gaji tentara agar lebih layak. Dengan begitu prajurit yang bertugas di lapangan bisa lebih konsentrasi dan profesional karena tidak dibebani dengan berbagai kebutuhan sehari-hari. Perbaikan pendapatan juga bisa mengikis kecemburuan sosial tentara kepada polisi," pungkasnya.


Read more about Konflik by http://www.itoday.co.id/politik/polr...bawah-mendagri

--

Ya akhi/ukthi yang disayangi Don Hilmy.

Ana setuju kalo polkis dibawah menteri tertentu, karena kalo langsung ke presiden seperti saat ini, polkis jadi terlalu super-power. Kalo nanti polkis ada dibawah menteri, kan partai kita biar kader-kadernya aman, tinggal minta aja posisi menteri yang membawahi polkis itu, aman deh kita..... Nggak akan ada kejadian panutan kita diseret-seret masuk sel gara-gara soal sapi bewokan