WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dan mitranya berniat memberi tekanan yang jauh lebih keras ke Korea Utara (Korut). AS beserta Uni Eropa dan Jepang akan menggunakan resolusi baru di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melegalkan penyelidikan HAM di Korut.

AS bisa saja mengadukan Korut ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. AS akan menyinggung masalah kamp-kamp kerja paksa di engeri komunis Korea itu dan beberapa tindakan pelanggaran HAM yang pernah dilakukan Korut.

Mantan diplomat AS yang juga merupakan pakar HAM, Robert Joseph, berkomentar mengenai hal ini. Menurutnya, mengadukan tindakan Korut ke Jenewa bisa membantu pemisahan antara isu HAM dan diplomasi nuklir Korut. Demikian, seperti diberitakan Associated Press, Senin (11/3/2013).

Draf informal yang dibuat Uni Eropa dan Jepang mengenai catatan HAM Korut sudah didiskusikan pada pekan lalu di Jenewa, Swiss. Mereka mencoba mendesak Dewan HAM PBB membentuk dua komisi penyelidikan pada tahun ini untuk menginspeksi pelanggaran HAM di negeri komunis Korea itu.

Beberapa negara Asia yang tergabung di Dewan HAM PBB berniat melakukan voting pada setelah pembahasan resolusi itu selesai, tepatnya pada 22 Maret mendatang. Seperti diketahui, tidak pernah ada mekanisme "veto" di Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara.

Aktivis-aktivis HAM dan beberapa organisasi internasional termasuk yang ada di Jepang dan Korea Selatan (Korsel), telah membentuk Koalisi Internasional untuk Menghentikan Kekerasan terhadap Kemanusiaan di Korut. Organisasi itu dibangun pada 2011 lalu dengan harapan untuk menekan proses penyelidikan pelanggaran HAM di Korut.

Meski demikian, Korut tidak pernah bekerja sama dengan para pengawas HAM, mereka juga tidak pernah mengizinkan utusan PBB mengunjungi negaranya. Korut juga tak henti-hentinya menepis tuduhan yang berkaitan dengan isu HAM di negaranya.