Ahok.Org – Pasangan pemimpin Jakarta, Jokowi-Basuki memenuhi janjinya untuk terus melakukan transparansi. Termasuk transparansi APBD DKI 2013.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2013 kini sidah bisa diakses masyarakat luas melalui situs resmi Pemprov, Jakarta.go.id.
Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Masyarakat DKI Jakarta Eko Hariadi seperti yang dilansir dari Kompas.com mengatakan bahwa akses APBD DKI melalui website itu merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam hal transparansi dan keterbukaan.
“Dengan bisa diaksesnya APBD melalui website, masyarakat jadi bisa ikut mengawasi dan mengawal penggunaan anggaran,” kata Eko di Balaikota Jakarta, Kamis (28/2/2013).
Sedangkan informasi APBD melalui Poster yang akan ditempet dibanyak tempat strategis seperti Kantor Kelurahan, Eko mengatakan proses pencetakkan poster-poster APBD itu sedangkan dilakukan, setidaknya membutuhkan waktu sepekan kedepan.
Spoiler for Pie Chart:
Spoiler for Tabel Anggaran:
Spoiler for Contoh Detail Anggaran dari Dinas Perhubungan:
untuk Akses Detail semua Anggaran ke SKPD :Anggaran 2013
PERTAMA KALI DALAM SEUMUR HIDUP GW BISA SAKSIKAN APBD TINGKAT PROPINSI
Biasanya paling mentok LPJ tingkat kegiatan Kampus
Panasbung Beraksi :
Quote:
Original Posted By cheguevara.4th►sudah jelas APBD DKI Jakarta melanggar UU Sisdiknas yang mensyaratkan minimal 20% anggaran untuk pendidikan. gimana sih?? kok ga nyampe 20% anggaran pendidikan-nya??? capedehhh...
Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sudah baca teliti link menkeu yg agan kasih belum?
Quote:
Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Yg dimaksud anggaran pendidikan 20% itu termasuk gaji guru PNS.
Nah kalau agan teliti APBD pendidikan itu adakah komponen gaji guru disitu?
Spt yg sering dibilang wagub dlm bbrp kesempatan, gaji guru PNS DKI itu total 6.7 T! Malah lbh gede dari anggaran pendidkan sendiri.
Jadi kalau angka 20% mah sdh lewat jauh kalau gaji guru dimasukkan seperti keputusan MK
Nih itungannya; 5.7 + 6.7 T = kira² 12.4 T dibandingkan total APBD 49T sudah 25%gan
