JAKARTA,KOMPAS-
Mantan Presiden Megawati
Soekarnoputri mengkritisi kondisi
terakhir peta pertambangan dan
energi di Indonesia. Merujuk peta
yang dirilis BPH Migas, hampir
seluruh potensi dan sumber
kekayaan alam terkait tambang,
minyak, dan gas Indonesia sudah
dikuasai perusahaan asing.
"Apakah memang kebijakannya
hanya membagi-bagi dalam blok?"
kecam Megawati, saat menjadi
pembicara kunci seminar menuju
RUU Migas Merah Putih, di Gedung
DPR, Rabu (27/2/2013). Dia pun
mempertanyakan bagaimana bisa
Pertamina masih saja merugi saat
ini.
Menurut Megawati, potensi
kekayaan sumber daya alam di
bidang minyak dan gas tersebar di
seluruh Indonesia. Bila Pertamina
masih saja merugi sampai
sekarang, kata dia, harus ditelisik
masalah manajemen dan persoalan
sumber daya manusia (SDM).
"Kalau terus merugi, itu
manajemennya yang buruk.
Orangnya yang tidak benar. Ini
masalah SDM!" tegas dia.
Megawati pun mengingatkan
bahkan saat Texas, Amerika
Serikat, masih bergejolak karena
baru ada temuan minyak, Indonesia
sudah punya catatan kemampuan
mengebor minyak. "Cek saja. Kita
sudah ada pengeboran minyak di
Wonokromo pada 1886," sebut dia.
Persoalan SDM
Sementara soal SDM, Megawati
pun mengungkit kerugian besar
Indonesia saat rezim pemerintah
melarang pulang para pelajar yang
disekolahkan ke luar negeri oleh
Presiden Soekarno. Padahal, kata
dia, para pelajar tersebut adalah
orang-orang pintar, yang di
belakang hari bahkan dipakai oleh
beberapa negara menjadi tenaga
ahli.
"Seorang duta besar (negara
sahabat) pernah bertanya pada
saya, Indonesia itu bagaimana kok
malah melarang orang-orang pintar
itu pulang," tutur Megawati.
Presiden Soekarno pada saat
memerintah memang mengirimkan
banyak pelajar berbakat ke luar
negeri, terutama ke Rusia dan
kawasan Eropa Timur. Namun
seiring peristiwa G30-S, para
pelajar itu dilarang pulang, dan
sebagian pelajar itu baru bisa
pulang ke Indonesia pada era
pemerintahan Megawati.
Megawati menyebutkan, sebagian
dari 570 orang yang dikirim
Soekarno belajar ke luar negeri
sudah dipakai kepandaiannya oleh
banyak negara lain. Beberapa di
antaranya, sebut dia, menjadi ahli
minyak di kawasan Timur Tengah
dan Kuba.
RUU Migas, kontrak, dan
implementasi
Dengan semua potret buram
kebijakan sektor migas di
Indonesia, Megawati mendorong
revisi RUU Migas harus benar-
benar komprehensif, dan
mencakup persoalan dari hulu
sampai migas. Dia pun berpesan
pada putrinya, Puan Maharani, yang
menjadi Ketua Fraksi PDI-P di
DPR, untuk mengawal RUU ini
jangan sampai memalukan.
"Pu (panggilan Megawati pada
Puan), UU Migas Merah Putih
jangan malu-maluin. Sebagus
apapun di kertas kalau
implementasinya tak bisa
mewujudkan pasal 33 UUD 1945,
omong kosong," tegas Megawati.
Dia pun meminta apa yang
disuarakan harus bisa
diimplementasikan. Bila tidak bisa
demikian, dia menyarankan lebih
baik diam.
Megawati juga menyinggung
masalah kontrak karya yang kerap
menyandera Indonesia dalam
persoalan pengelolaan ini. Menurut
dia, persoalan ada pada kontrak
yang selama ini merupakan buatan
asing.
"Kontraknya bagaimana. Selama ini
kontrak selalu lemah, dan gampang
dibawa sebagai masalah hukum,"
kecam Megawati. Bila sudah
terlanjur terikat kontrak, ujar dia,
revisi pun akan susah dilakukan.
Karenanya, sejak awal RUU Migas
harus mengantisipasi masalah
kontrak ini.
"Saya tidak anti-asing, tapi saya
cinta negeri ini. RUU ini nanti harus
benar-benar atur soal kontrak,"
tegas Megawati. Dia pun
menantang putra-putri terbaik
bangsa yang disebutnya pasti
banyak juga kompeten di bidang
ini, untuk berani kembali
menancapkan bendera Indonesia di
titik-titik potensi dan sumber
kekayaan minyak dan gas.
Mengutip Bung Karno soal kontrak
karya, Megawati mengatakan dari
dulu pihak asing akan selalu
meminta alokasi lebih besar setiap
kali kontrak karya dibuat. Tapi
jawaban Bung Karno mementahkan
semua permintaan yang diajukan
dengan dalih peralatan dan tenaga
ahli. "Mau alat dan tenaga ahli
secanggih apapun, kalau saya tak
izinkan gali kau (asing, red) tak
akan dapat apa-apa," ujar
Megawati menirukan ketegasan
sikap bapaknya.