Quote:
JOKOWI MUTASI PEJABAT: Walikota Jaksel Jadi Kepala Perpus dan Arsip
JAKARTA– Gubernur DKI Jokowi kembali memutasi pejabat. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bakal mencopot kepala SKPD maupun pejabat unit pemerintahan jika tidak mau mengikuti cara kerja pasangan Jokowi-Ahok dalam mempin Jakarta.
“Kan Pak Gubernur pernah berpesan, dua hari setelah pelantikan dulu, bahwa kita ingin melupakan masa lalu, kita tutup buku, yang tidak mau ikuti cara kami, ya terpaksa kami tinggal (copot),” ujar Ahok di Balai Kota, Kamis (14/2/2013).
Pernyataan tersebut dilontarkan Ahok terkait pergeseran sejumlah posisi pejabat eselon II lingkup Pemprov DKI.
Di mana diantaranya merupakan satuan perangkat kerja strategis dalam mendukung pembangunan ibu kota, yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Penanaman Modal, Dinas Perumahan, Dinas Tata Ruang, Badan Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, Wali Kota Jakarta Selatan.
“Mau nggak mau memang harus ada perubahan (mutasi), sebenarnya kita bukan mengganti dengan muka baru, tapi hati baru. Kalo hatinya (pejabat) nggak mau baru, ya diganti dengan muka dan hati yang baru. Tapi memang beberapa posisi ada yang pensiun dan ada yang memang ingin kita perkuat,” ungkap Ahok.
Adapun dalam daftar pejabat eselon II yang di lantik hari ini, terdapat nama Wali Kota Jaksel Anas Effendi yang digeser menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Sementara untuk posisi Kadis Perumahan yang sempat kosong beberapa hari terakhir menyusul pengunduran diri Novizal, diisi oleh Yonatan Pasodung. Amri Nur Rahmat/JIBI/Bisnis
Sumber
Quote:
Dari Wali Kota Pimpin Perpustakaan, Maukah Anas?
Anda mungkin masih ingat dengan kasus sebelumnya, dimana seorang Staff Ahli Walikota MENGAMUK saat dimutasi ke Perpustakaan, dan beberapa kasus serupa juga terlalu sering terjadi. Memang teramat sangat miris jika mendengar pejabat-pejabat bermasalah secara terus menerus di kirim ke perpustakaan.
Tentunya ini oleh sebagian pustakawan dianggap sebagai “penghinaan” atas profesi pustakawan dan menganggap bahwa profesi pustakawan merupakan profesi rendahan ?
Seperti dikutip dari merdeka.com (15/2/13), Jabatan wali kota dinilai lebih bergengsi dan memiliki prestise lebih, dibandingkan posisi kepala perpustakaan. Wali kota memiliki banyak pengaruh karena merupakan pimpinan di suatu wilayah, apalagi sekelas Jakarta. Tentu amat menggiurkan dan menjadi posisi yang banyak dilirik semua pihak.
Untuk potensi-potensi daerah dan sejumlah proyek-proyek yang akan dibangun, peran wali kota amatlah memiliki pengaruh. Wali kota ibarat komandan yang siap memberikan instruksi segala perintah kepada bawahannya. Camat-camat, lurah dan suku dinas tentunya tunduk dan manggut-manggut jika wali kota yang memerintah. Pimpinan ibarat komandan yang setiap kali dan setiap waktu dapat menginstruksikan perintah terhadap bawahannya, namun sekarang ini harus bergelut dengan buku-buku dan arsip-arsip daerah.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat di bawahnya. Salah satunya adalah jabatan wali kota Jakarta Selatan. Anas Effendi digeser Jokowi dari wali kota Jakarta Selatan menjadi kepala badan perpustakaan dan arsip daerah.
Dengan alasan formalitas, Jokowi mengaku jika Anas digeser karena ada kekosongan jabatan di bagian perpustakaan dan arsip daerah. Bukan karena tidak sesuai dengan visi misi Jokowi-Ahok.
“Ya karena di perpustakaannya kosong. Memang di arsip itu kosong kok, gimana sih? Kan yang di arsip sudah pensiun,” kata Jokowi usai melantik sejumlah pejabat Pemprov di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/2).
Jokowi menilai kinerja Anas dalam penguasaan dan penanganan permasalahan Jakarta Selatan sudah dinilai bagus. Jadi Anas bukan diganti karena tidak sigap bekerja.
“Sudah bagus kok. Pak wali kota lincah,” terangnya.
Anas merupakan satu-satunya wali kota yang digeser oleh Jokowi. Sejak pelantikan dilakukan, dari awal hingga usai rangkain acara pelantikan, Anas tidak memperlihatkan diri. Anas memilih rapat dari pada menghadiri pelantikan yang dilakukan Jokowi. Namun, belum tahu rapat apa dan di mana Anas menggelarnya.
“Bapak lagi rapat,” kata asisten Anas Effendi, saat dihubungi wartawan, Kamis (14/2).
Di ruang kerja wali kota Jakarta Selatan pun terlihat sepi, Anas tidak kelihatan. Hanya salah seorang petugas berpakaian batik berwarna merah keluar dari ruangan Anas dengan membawa tas besar dan beberapa tas jinjing. Saat ditanya, petugas itu mengatakan, hanya diperintahkan oleh Anas untuk mengemasi barang-barang miliknya yang masih berada di ruangan wali kota Jakarta Selatan.
“Iya ini mau beres-beres, pindahan Bapak,” kata petugas itu.
Beberapa bulan lalu, Jokowi sempat mengunjungi Kantor wali kota Jakarta Selatan. Jokowi pernah berpesan kepada pejabat-pejabat di sana agar berubah dalam melayani masyarakat. Jokowi ingin pegawai di lingkungan Jakarta Selatan lebih melayani rakyat.
“Di Petogogan (Kebayoran Lama), kalau banjir, saya duluan yang datang, enggak ada lurahnya, awas. Gampang, paling malam-malam ini ketemu senyum-senyum, tapi besoknya hilang,” kata Jokowi di hadapan pejabat di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan.
Mulai hari ini, Anas tidak lagi menjabat sebagai wali kota Jakarta Selatan. Dirinya harus pindah dan bergelut dengan buku-buku perpustakaan dan arsip daerah. Maukah Anas memimpin perpustakaan setelah sekian lama menjabat sebagai wali kota?
Sumber
Ane besar di jakarta juga mendukung reformasi birokrasi di jakarta ane juga kerja di perpustakaan, tp untuk keputusan pemda DKI baru2 ini ane kecewa menempati pejabat bermasalah/buangan jd kepala perpustakaan, FYI perpustakaan/librarian itu profesi butuh pendidikan profesi yg ditempuh, kalo kebiasaan buruk jadiin perpustakaan sebagai tempat mutasi pembuangan orang2 yang bermaslah/tdk produktif oleh birokrasi di Indonesia gimana perpustakaan di negara kita mau maju kyk di luar negeri? ambil contoh ada pegawai bermasalah lalu di buangnya ke departemen kesehatan yang isinya dokter & perawat sudah pasti kan di protes sm para dokter & perawat yang se-profesi di bidangnya? intinya ane berpendapat kurang setuju perpustakaan selalu jd tempat mutasi pembuangan orang bermasalah / tidak produktif di jabatan sebelumnya, karena perpustakaan/pustakawan termasuk profesi butuh orng yg paham yg mimpinya.
update:
Ini pendapat pribadi ane aja gan boleh setuju boleh jg gak ya sah2 aja
ane melihat minat baca masy k perpust itu rendah perpustakaan jg dipandang sebelah mata parahnya lagi perpustakaan kita jadi tempat sembarang orang mutasi seenaknya mau dia studi ilmu perpustakaan atau nggak mau dia dari organisasi profesi atau bukandi campur aduk semua ya gimana gak kusut perpustakaan kita? karena yg udah2 banyak terjadi pegawai/kepala perpust yang di isi bukan dari backgroundnya di perpustakaan memiliki pemahaman kurang baik ttg perpustakaan ya mana sinkron, jd permasalahanya bukan karena bekas walkot jaksel sama2 dari pejabat eselon II setara dengan kepala Perpus dan Arsip di DKI tp menurut ane pribadi keputusan yg d ambil mengisi kekosongan kepala perpust daerah di isi dari oranga di luar background/profesi perpustakaan tdk tepat, memangnya nggak ada orang yg benar2 pantas Kepalai Perpus dan Arsip di DKI?
Kutipan:
"Pasal 30
Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah,
perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum
kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi
dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam
bidang perpustakaan."
UU Tentang Perpustakaan