Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum bisa memastikan adanya uang ganti rugi untuk warga yang tinggal di dalam area Waduk Pluit, Jakarta Utara. Meski begitu, dengan tegas, ia tetap bersikukuh akan merelokasi warga yang tinggal di tempat tersebut.

Dijumpai di Balaikota Jakarta, Jokowi menjelaskan bahwa sekitar 17.000 jiwa dari 7.000 keluarga tinggal di area setempat. Atas dasar itu, Jokowi mengaku tak akan memberikan ganti rugi untuk warga yang tinggal di tempat yang bukan peruntukkannya.

"Itu tinggal di tanah siapa? DKI. Ya sudah, masa harus ganti rugi," kata Jokowi, Rabu (13/2/2013).

Namun, Jokowi memastikan bahwa dirinya menjamin kelangsungan warga yang menghuni Rusun Marunda dengan bukti sejumlah dokumen dan peraturan. Saat ditanya mengenai uang kerohiman untuk ganti rugi bangunan warga di area waduk tersebut, mantan Wali Kota Surakarta ini belum bisa memastikan. Ia mengaku akan mempelajarinya, baru kemudian memberikan putusan terkait hal itu.

"Mungkin saja (uang kerohiman), ini baru mungkin, ya," ujarnya.

Dari penelusuran Kompas.com, warga yang bermukim di area Waduk Pluit menolak direlokasi ke Rusun Marunda karena "termakan" beberapa isu. Misalnya, informasi yang beredar bahwa relokasi warga dimaksudkan untuk memberi celah pada pengembang properti untuk membangun mal dan hotel.

Selain itu, warga juga merasa khawatir akan kelangsungan menghuni di Rusun Marunda hanya sebatas masa kepemimpinan Jokowi-Basuki. Warga juga menolak direlokasi dengan alasan korban terdampak banjir. Pasalnya, hal itu rentan diutak-atik oleh pengelola di masa yang akan datang. Terakhir, warga juga meminta ada ganti rugi untuk bangunan yang telah dibangun sedikit demi sedikit sejak beberapa tahun lalu.

Luas Waduk Pluit mencapai 80 hektar. Namun, sekitar 20 hektarnya telah dicaplok warga untuk dijadikan permukiman. Akibatnya, fungsi waduk tak lagi optimal, ditambah lagi kedalaman air yang dangkal. Dari kedalaman ideal 10 meter, Waduk Pluit saat ini hanya memiliki kedalaman tak lebih dari 5 meter.