Kisruh PD Diduga jadi Pengalih Kejanggalan pajak SBY
Jum'at, 08 Februari 2013 , 20:38:00

JAKARTA – Kisruh internal yang melanda Partai Demokrat (PD) akhir-akhir ini diduga sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian publik atas informasi dugaan penyelewengan pajak keluarga Presiden Susila Bambang Yudhoyono (SBY). Tujuannya, agar publik lupa ada kasus besar yang juga menjerat SBY dan keluarganya. “Saya menduga, ribut-ribut ini disengaja untuk mengalihkan perhatian publik dari dugaan pajak itu. Coba bayangkan, berita soal pajak diberitakan, tiba-tiba saja muncul kasus LHI (Luthfi Hasan Ishaaq), Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang ditetapkan sebagai tersangka kasus impor sapi. Lalu kemudian muncul kasus-kasus perpecahan di tubuh PD,” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, di sela-sela diskusi yang digelar Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Jakarta, Jumat (8/2).

Menurutnya, jika dalam sebulan ini saja perhatian publik teralihkan, maka dengan sendirinya kasus terkait pajak keluarga SBY, akan memudar. Namun begitu Ray tidak berani kasus-kasus yang belakangan muncul itu benar-benar sebagai pengalih beredarnya Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) SBY dan keluarganya. “Ini hanya dugaan saya saja. Karena bisa saja faktanya berbeda,” ujarnya.

Yang pasti, kata Ray, PD memang tengah didera persoalan internal. Yaitu antara kubu Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD, dengan kubu Presiden SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat. “Kalau perpecahan, itu jelas sekali. Puncaknya tadi malam (Kamis,red). Satu ngumpul di Duren Sawit (kediaman Anas,red). Sementara yang satunya lagi ngumpul di Cikeas (kediaman Presiden SBY,red)," ucapnya.

Sebelumnya sebuah koran nasional berbahasa Inggris, baru-baru ini memberitakan adanya penyimpangan pajak yang dilakukan keluarga Presiden SBY. Namun dengan tegas SBY menampik pemberitaan tersebut. "Keluarga saya, saya sendiri, anak pertama saya Agus Harimurti Yudhoyono dan anak kedua saya Edhie Bhaskoro, adalah orang-orang yang patuh membayar pajak. Saya sebagai kepala negara juga harus memberi contoh yang benar," ujar Presiden di Jeddah, Senin (4/2) lalu.
http://www.jpnn.com/read/2013/02/08/...lan-pajak-SBY-

Anas Dipreteli Majelis Tinggi
Jum'at, 08 Februari 2013 , 23:13:00

JAKARTA - Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akhirnya memutuskan untuk mengambilalih pimpinan partai yang didirikannya itu. SBY memutuskan hal itu agar Anas Urbaningrum yang kini duduk sebagai Ketua Umum PD, fokus menghadapi dugaan korupsi. SBY menyatakan, segala keputusan kebijakan PD dijalankan oleh Majelis Tinggi. "Anas yang tetap jadi Wakil Majelis Tinggi, sementara (PD) saya pimpin langsung. Saya berikan kesempatan (ke Anas, red) untuk lebih memfokuskan diri mengahdapi persoalan dugaan korupsi di KPK," ucap SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Jumat (8/2) malam.

Keputusan itu diambil setelah Majelis Tinggi PD menggelar rapat. Hadir pula dalam rapat itu Anas, Syarif Hasan, Johny Allen Marbun, Max Sopacua, Jero Wacik dan Nurhayati Ali Assegaf. SBY mengatakan, diharapkan keadilan ditegakkan dalam kasus korupsi yang diduga menyeret Anas. Karenanya, PD akan memberikan bantuan hukum untuk mantan anggota KPU itu. Dari keputusan itu, SBY menetapkan langkah-langkah penyelamatan partai. Selain itu, diputuskan pula tentang solusi bagi PD yang menurut SBY kian terpuruk karena tidak dikelola secara baik.

Untuk tindakan penyelamatan PD, SBY akan melakukan penertiban dan pembersihan kepada kader-kader yang bermasalah. Bagi kader yang tak nyaman dengan upaya itu, diminta segera keluar dari PD. Disebutkan pula, upaya penertiban dan pembersihan PD dari unsur negatif itu berlaku hingga kader yang diduga bermasalah terbukti tidak bersalah, ataupun diputus mendapat sanksi dari partai. "Partai Demokrat mengutamakan pembersihan partai dari unsur-unsur negatif," tegasnya. Sementara untuk tindakan solusi, SBY memerintahkan seluruh pengurus hingga tingkat pengurus cabang, untuk menandatangani pakta integritas yang harus sudah tuntas pada Februari ini. "Bagi yang tidak bersedia tanda tangan, akan langsung kita berhentikan," tegasnya. Tak hanya itu, sebagai solusi untuk penertiban maka kepengurusan PD akan mengalami reposisi. "Reposisi sejumlah pengurus partai untuk mencegah terjadinya penyimpangan baru, temasuk kader di Badan Anggaran. Acuannya integritas, kapasitas, dan the right person on the right place," tegasnya. http://www.jpnn.com/read/2013/02/08/...ajelis-Tinggi-



-------------------------

Semakin panas aja kisah 'sinetron politik' yang berjudul "Jelang Suksesi 2014" . Sudah menjadi 'kutukan' di tanah jawa ini, yaitu apabila akan ada suksesi kepemimpinan di level nasional/kenegaraan/kerajaan, maka pulau jawa akan bergejolak di jagad politik kekuasaannya, terutama di tataran elitnya. Ki Dalang menyebutnya 'bumi gonjang-ganjing', dan kisah tentang itu ada dimuat lengkap dalam kitab "Babad Tanah Jawi'.