Kondisi Negara Semrawut, Politisi Saling serang, Partai saling menjatuhkan, Lembaga Negara saling tuduh, MK bilang lembaga yudikatif paling korup, KPK membedakan perlakuan antar elite partai yang jadi tersangka, Ketua Umum Partai yang menjabat menteri sudah tidak fokus jelang pemilu. Politik Hukum saling menyandra, Kerusuhan dimana2. Korupsi makin meluas tidak terawasi.

Kondisi Negara Semrawut, Hanura Usulkan Pemilu Dipercepat
Rabu, 6 Februari 2013 | 16:51

JAKARTA] Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Akbar Faizal melihat kondisi negara saat ini sudah semakin semrawut. Antrlembaga negara saling melemahkan, saling menjegal, dan tidak ada lagi yang bisa dipercaya, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena menjadi instrumen politik penguasa.

Untuk mengatasi semuanya itu, tidak ada cara lain kecuali pemilu dipercepat.

“Sudah tak ada lagi kejelasan antarlembaga negara, mereka saling menciderai, dan cenderung menjadi instrumen kekuasaan. Setiap hari anggota DPR RI ada yang ditangkap KPK, sedangkan KPK memperlakukan berbeda antar elite partai yang tersandung korupsi. Penanganan kasus yang menimpa Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ternyata berbeda dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai anggota Setgab koalisi, lalu mau kemana negara ini?” tanya anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Hanura, Akbar Faizal pada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/2).

Akbar Faizal mengatakan hal itu saat meluncurkan laporan pertanggungjawaban sebagai anggota DPR selama periode 2011-2012. Laporan pertanggungjawaban itu langsung diserahkan ke Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Menurut Akbar, negara ini harus membuat terobosan di tengah ketidakpastian kepemimpinan nasional.

“Presiden kerjanya mengeluh, Mahkamah Konstitusi (MK) bilang lembaga yudikatif paling korup, KPK dijadikan instrumen politik kekuasaan, dan lemahnya DPR RI akibat anggotanya banyak yang tersandung korupsi,” katanya.

Perlakuan diskriminasi KPK, kata dia, tampak pada penangkapan Luthfi Hasan Ishaaq, yang begitu cepat dan langsung ditahan. Kenapa berbeda dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar?

“Kasusnya sama bahkan lebih besar dengan istilah kardus durian senilai Rp 2 miliar? Jadi, KPK harus menjelaskan dan menegakkan keadilan dan hukum secara tidak diskriminatif,” katanya. [L-8]

sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kondisi-negara-semrawut-hanura-usulkan-pemilu-dipercepat/30353

---------------

Komentar saya :
SIAPA YANG MASIH KONSENTRASI PENUH MEMIKIRKAN RAKYAT DAN NEGARANYA ???
Tanya, siapaaaaa ??????
Jawabnya : Komentator2 dibawah inilah yang masih peduli