Pengesahan APBD Molor, DPRD Suruh Jokowi Jelaskan ke Publik
Arief Setyadi - Okezone
Selasa, 29 Januari 2013 07:35 wib wib


JAKARTA- Lambatnya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2013 menjadi APBD DKI Jakarta, menimbulkan persepsi jika keterlambatan tersebut disebabkan DPRD.

"Baru kali ini penetapan (RAPBD) dilakukan satu tahun lebih, ini berdampak pada rumor di masyarakat karena kesalahan anggota dewan secara lembaga yang disalahkan," kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura, Sarianta Tarigan, di tengah rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Senin 28 Januari.

Terkait hal itu, pihaknya meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) untuk menjelaskan kepada masyarakat DKI Jakarta, jika keterlambatan itu bukan karena DPRD melainkan karena setiap program yang diajukan perlu dilakukan pembahasan melalui rapat.

"Tolong Bapak Gubernur menjelaskan bahwa penetapan ini bukan kesalahan anggota dewan. Kalau Raperda ditetapkan sebagai Perda, di dalam operasional di SKPD selalu berubah. Apabila ditetapkan perubahan sekecil apapun angka harus diparipurnakan," terangya.

Seperti diketahui, dalam pembahasan RAPBD 2013 sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengajukan sekira Rp46 triliun, namun di akhir pembahasan pemprov kembali mengajukan tambahan sekira Rp3,1 triliun. Hal tersebut diduga menjadi penyebab molornya pengesahan RAPBD menjadi APBD.

ABPD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 akhirnya diketok palu sebesar Rp49,9 triliun. Dari anggaran tersebut akan dikonsentrasikan kepada program yang pro-masyarakat seperti menyelesaikan macet, banjir, dan penataan kampung, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Source

Anggota DPRD memang malas atau merasa sudah tidak dipercaya publik karena perilakunya?