Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo, Jepang

TRIBUNNEWS.COM - Cicilan pembayaran pertama pinjaman Jepang untuk proyek MRT di Jakarta sudah harus dimulai tahun 2019. Hal ini karena pencairan Pertama, pinjaman bersama kerjasama kedua negara Indonesia-Jepang dilakukan Maret 2009 dengan jumlah total pinjaman 48,2 miliar yen.

Bunga 0,2 persen per tahun, plus commitment charge 0,1 persen apabila dana tidak terpakai. Pencairan Kedua dan seterusnya belum diketahui kapan, sehingga jumlah akhir menjadi 120 miliar yen untuk proyek MRT, belum dapat dikonfirmasikan lebih lanjut. Demikian hasil wawancara khusus Tribunnews.com, Rabu (5/12/2012) sore, dengan sumber Tribunnews.com di pemerintahan Jepang, yang tak mau disebutkan namanya.

"Awal mulanya pihak pemerintah Indonesia yang meminta, mengajukan agar Jepang dapat meminjamkan dana bagi proyek MRT di Jakarta, lalu pemerintah Jepang mengabulkan sepenuhnya," paparnya.

Menjawab mengenai jumlah pinjaman, menurutnya pencairan pertama dilakukan Maret 2009 sebesar 48,2 miliar yen. Akan ada pencairan kedua dan seterusnya, "Kita belum tahu jumlah nantinya berapa karena menunggu jumlah pencairan kedua dan seterusnya.

Kalau di Jakarta menyebutkan angka 120 miliar yen, mungkin itu berdasarkan perhitungan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk proyek MRT di Jakarta. Bunga 0,2 persen per tahun dan commitment charge (CC) sebesar 0,1 persen. Karena sudah dicairkan 2009, pembayaran cicilan sudah harus dimulai 10 tahun kemudian berarti tahun 2019 untuk dana 48,2 miliar yen tersebut."

Sumber menjelaskan mengenai CC, "Jepang tidak mengenakan denda atas pinjaman yang diberikan. Ada tenggang waktu 10 tahun belum perlu bayar dari tanggal pencairan dana. Setelah 10 tahun itu, di tahun berikutnya barulah dimulai cicilan pertama. CC adalah biaya yang dikenakan apabila dana pinjaman tersebut tak digunakan."

Misalnya, 100 juta yen dana pinjaman disahkan dan dicairkan, setelah 10 tahun tetap sama tidak dipakai, maka saat pembayaran di tahun ke-10 itu hanya dikenakan CC, bukan bunga 0,2 persen. Sedangkan bunga pinjaman hanya dikenakan atas pencairan dana yang telah digunakan. Jadi kalau jumlah pinjaman 100 juta yen, yang dipakai hanya 50 juta yen, maka pembayaran bunga 0,2 persen hanya kepada 50 juta yen, plus CC 0,1 persen kepada sisa dana yang tidak terpakai itu.

Pemberian CC itu dimaksudkan agar penerima pinjaman dapat segera menyelesaikan proyek dan menggunakan dana dengan baik, tepat sesuai jadwal perencanaan yang ada. Kalau dana yang telah dicairkan semua dipakai dan proyek selesai dilakukan sesuai rencana, maa tidak akan ada CC. Jadi kami berharap proyek MRT agar dilakukan sesuai rencana yang sudah disepakati bersama.

Mempersoalkan peninjauan ulang kontra, menueutnya, pada hakekatnya kontrak yang sudah dibuat dan ditandatangani kedua negara itu tak bisa diubah lagi. Sedangkan tanggungjawab MRT apakah pada Gubernur Jakarta, menurutnya, pihak Jepang melakukan kontrak dan tandatangan pinjaman hanya dengan pemeritah pusat Indonesia, "Kalau misalnya nantinya ada soal kesalahan MRT dan tanggungjawab Gubernur Jakarta, kami kurang tahu hal tersebut."

Pembagian beban Pemerintah Pusat 42 persen dan Pemda Jakarta 58 persen dianggap bukan masalah Jepang, "Kami rasa itu masalah dalam negeri Indonesia. Dari pihak Jepang hanya berharap proyek MRT dapat berjalan segera sesuai dengan perencanaan yang ada."

Demikian pula harga tiket merupakan masalah dalam negeri Indonesia, "Kami hanya melihat bahwa MRT dibangun salah satu maksud dan manfaatnya untuk menanggulangi kemacetan, sebanyak mungkin orang menggunakan MRT bukan sebaliknya. MRT dibangun untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia sendiri tentunya, khususnya penduduk Jakarta."

Penggunaan kereta api bekas atau baru yang akan dipakai di MRT nanti sepenuhnya keputusan pengelola MRT Jakarta.

Keharusan kereta api dari Jepang ditanggapinya bahwa karena pinjaman ini sepenuhnya datang dari Jepang, tentu Jepang berharap kereta api dari Jepang. Mungkin bisa mengacu kepada isi kontrak pinjaman tersebut, tambahnya.

Keluhan masyarakat mengenai kebisingan kereta api, sumber itu merujuk kepada pihak JICA yang telah melakukan berbagai macam penelitian dan juga memiliki Guideline mengenai Lingkungan MRT, memperkecil dampak lingkungan agar efek negatif sekecil mungkin, semua sudah ada tertulis, "Kami rasa Guideline tersebut sudah disampaikan kepada pihak Indonesia."

Kemungkinan Gubernur Jakarta ke Jepang untuk berdiskusi langsung dengan pihak Jepang mengenai MRT dipersilakan sumber tersebut, "Silakan saja, kami akan menerima semua tamu dengan terbuka dan baik. Tentu kami akan siapkan dengan tim penuh bersama JICA serta pihak-pihak lain yang terkait mengenai MRT."

Pada akhirnya pihak Kemlu Jepang hanya berharap proyek MRT dapat lancar berlanjut segera dan dilaksanakan sesuai rencana yang ada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Harta kekayaan Fauzi Bowo yang dicatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai Rp 59.389.281.068 miliar dan USD 325 ribu. Nilai tersebut menurun dibandingkan dengan jumlah yang dilaporkan Fauzi sebelumnya ke KPK pada 14 Maret 2012, yaitu senilai Rp 62.323.619.076 miliar.

KPK mencatat koreksi nilai kekayaan dari laporan yang telah diberikan Foke sebelumnya sebesar RP 2.943.338.008 miliar rupiah.

Penurunan ini, kata Foke, disebabkan, nilai surat berharga yang ia miliki ternyata tidak begitu besar. Lalu ada duplikasi pencatatan pada beberapa surat berharga.

Namun, menurut catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), nilai kekayaan Foke meningkat Rp 13 miliar, dibanding tahun 2010, yang hanya mencapai Rp 46, 93 miliar.

Cahya Harefa, Direktur LHKPN mengatakan pemeriksaan yang berlangsung dari pukul 09.20 WIB merupakan pengecekan dan verifikasi dari laporan kekayaan yang telah dimasukkan Foke, 14 Maret 2012 lalu.

"Apa yang sudah diperiksa belum tentu bebas korupsi. Kami masih menerima masukan dari masyarakat jika mengetahui harta gubernur yang belum dilaporkan," ujarnya di rumah dinas Foke, Jalan Taman Suropati Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/6).

Pemeriksaan yang berlangsung sekitar dua jam itu dilakukan oleh lima orang staf KPK-LHKPN. Koordinator Unit Pemeriksaan LHKPN, Aldinsyah Nasution, menjelaskan harta kekayaan calon gubernur incumbent ini didominasi oleh benda-benda antik bernilai tinggi. Seperti, lukisan, karpet, guci dan mobil antik.