Ahok mengajak warga korban banjir di Pluit, Jakarta Utara, ke rusun Marunda dengan menggunakan 2 bus besar. Sesampai di rusun, Ahok mengajak pengungsi menempati rusun.

"Jadi Bapak Ibu sewa sini lengkap dengan TV, ranjang, kulkas," ujar Ahok dengan pengeras suara seolah promosi jualan rumah di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Senin (21/1/2013).

Pengungsi bisa menikmati fasilitas 2 kamar tidur dengan TV 19 inch dan kulkas, sprei, dan bantal hingga celana dalam bagi penghuninya. Juga ada dapur dan toilet yang bersih. "Kalau yang tidak mau silakan tolak," tegas Ahok.

Ahok tidak memaksa pengungsi di bantaran waduk Pluit tinggal di rusun Marunda. Yang jelas, Ahok tidak akan membiarkan pemukiman ilegal di waduk Pluit.

"Ini pilihan terbaik bagi warga yang sudah kehilangan segalanya (akibat banjir). Yang belum dapat KTP bisa kita urus, yang mau usaha kita sediakan fasilitas," ujar Ahok.

Ahok menjelaskan disiapkan 1.200 rumah susun full furnished. "Kalau ini tinggal bawa badan saja. Sehingga merasakan kehidupan baru seperti transmigran, listriknya ada," kata Ahok.

Ahok tidak membedakan warga ber-KTP DKI dengan warga non KTP DKI agar dapat rumah susun. Ahok pun memberikan syarat pada warga non KTP DKI.

"Kalau dia tidak punya KTP DKI, saya sudah bicarakan dengan dinas kependudukan. Selama Anda bisa membuktikan Anda punya usaha kan bisa dikasih KTP DKI ini jelas," ujar Ahok.

Hal ini disampaikan Ahok usai membuka rapat kerja daerah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat Provinsi DKI Jakarta 2012 di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ) Jl Raya Bekasi Timur KM 18 Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (20/11/2012).

Menurut Ahok, warga non KTP DKI juga harus mendapatkan pernyataan dari minimal 10 tetangga. Masing-masing tetangga menyatakan jika sudah mengenal selama 10 tahun warga yang ingin tinggal di rusun tersebut.

"Tapi kalau tidak, lain ini ternyata pidana. Itu palsu," kata mantan anggota Komisi II DPR ini.

Ahok berjanji akan membangun rumah sewa untuk warga yang permukimannya disulap menjadi tempat pelelangan ikan di Kampung Baru, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Solusinya akan dibangunkan rumah, kemungkinan rumah susun. Tahun depan akan dibangunnya. Sewa dengan harga sangat murah dan terjangkau. Tanpa batas waktu," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (1/11/2012).

Ahok mengatakan hak tinggal warga Muara Angke korban gusuran akan dijamin oleh Gubernur DKI. Namun, rusun itu tak boleh diperjualbelikan. "Karena ada sanksinya," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sementara rusun itu dibangun, warga yang rumahnya digusur akan ditempatkan di Rusun Buddha Tzu Chi, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. 147 KK yang menjadi korban gusuran bisa tinggal sementara di rusun itu dengan gratis.

"Di rusun di Buddha Tzu Chi ada 200 kamar yang kosong. Akan dicek oleh wagub dan akan ditelepon pengelola RS Muara Angke, jadi mereka tidak akan diundi. Mereka prioritas utama," tutur Ahok.

Sebelumnya, sejumlah warga Kampung Baru, Muara Angke, protes penggusuran yang dilakukan Dinas Perikanan karena lahan milik pemerintah yang mereka tempati akan disulap menjadi tempat pelelangan ikan. Warga mendapatkan Rp 750 ribu untuk kompensasi pembongkaran hunian mereka.

Pemprov DKI akan mengatur ketat siapa-siapa yang berhak menghuni rusunawa tersebut.

"Semua sistem sewa nanti akan diundi. Jadi nanti jadwal tunggu, sehingga jangan bermimpi mendapat sewa terus ngarepin jual sewa dapet duit mahal, nggak bisa. Karena kalau Bapak atau Ibu sudah tinggal di situ kecuali anaknya, mereka langsung nomor urut bawah yang naik," jelas Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Ahok mengatakan pihaknya sedang menyiapkan peraturan agar penghuni rusun adalah orang yang benar-benar membutuhkan. Jika ada penghuni yang bandel, maka dia akan diusir.

"Saya akan tambahkan satu pasal di Dinas Perumahan, bukan hanya diusir tapi seluruh lantai temannya pun diusir," imbuhnya.

Untuk mengantisipasi kecurangan, Pemprov DKI berencana memasang CCTV di setiap rusun yang dibangun. Hal itu dilakukan untuk mengawasi ketat siapa-siapa saja penghuni rusun tersebut.

"Kita juga pasang kamera, sehingga terpantau dia pulang atau tidak. Kalau keluar kota kita tagih manifes tiketnya dan bisa sampai ke pengadilan. Ini rumah pemerintah yang disubsidi. Orang bisa mengambil keuntungan subsidi rumah murah dari DKI, akhirnya orang yang benar-benar membutuhkan rumah tidak bisa mendapatkan jatah rumah," ungkapnya.

"Dengan sistem ini diharapkan betul-betul yang tidak mampu akan mendapatkan haknya dan Pemda DKI tidak menghabiskan uang untuk mencari uang dengan menjual hak sewa rusun lagi," lanjutnya.

Di mana saja rusun tersebut akan dibangun?

"Daerah yang bersih kita mau bangun. Sebanyak mungkin, Daan Mogot juga dibangun. Hampir semua kalau ada tanah kosong, kita mau bangun," jawabnya.

Ahok mengeluhkan banyaknya warga yang menunggak cicilan rusun, padahal punya mobil.

"Sistem tagihan rusun itu akan kita ubah. Kita akan buat semua yang menyewa rusun harus bekerja sama dengan Bank DKI. Apakah ada yang nunggak atau ada pihak lain. Bahkan ada guru yang nunggak, ada juga PNS yang nunggak," kata Ahok di kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Minggu (21/10/2012).

Sekarang Pemprov DKI menginstruksikan Dinas Perumahan DKI mengkaji dan menghitung kembali sistem tagihan rusun itu.

"Karena ternyata ada warga yang punya mobil juga nunggak cicilan, repot juga kan? Jadi kita akan lihat, bagi yang betul-betul susah kita ada bantuan sosial. Tapi kalau orang punya BlackBerry Dakota kalau nunggak kan keterlaluan. Dia isi pulsa lebih banyak daripada bayar cicilan. Itu nggak betul itu," kata dia.