Selasa, 15 Januari 2013 | 20:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah melakukan evaluasi dalam berbagai aksi Densus 88 yang berkali-kali menembak mati korban tak bersalah.

"Jika aksi-aksi ini tidak dikoreksi, dikhawatirkan menjadi justifikasi bahwa setiap terduga teroris boleh ditembak mati. Kami mendukung pemberantasan teroris, tapi harap dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku," ujar Ketua Tim Penanganan Tindak Terorisme di Poso Siane Indriani di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2013).

Komnas HAM menilai, beberapa penangkapan terduga teroris yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri tidak sesuai prosedur. Densus 88 kerap menembak mati terduga teroris yang belum dipastikan keterlibatannya dalam jaringan teror.

Siane mengatakan, berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM telah diperoleh fakta atas tindakan berlebihan yang dilaksanakan aparat kepolisian. Salah satunya saat penangkapan Khalid Tumbingo pada 3 November 2012 di Sekolah Dasar kawasan Kayamanya, Poso.

"Kita mendapatkan bukti-bukti kejadian di Kayamaya tidak sesuai prosedur pada penembakan mati terhadap Khalid. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan tidak ada perlawanan dari terduga teroris tersebut," ujar Siane.

Khalid merupakan pegawai sipil yang sehari-hari bekerja sebagai polisi hutan di Kementrian Kehutanan. Siane menambahkan, saat itu penangkapan Kholid disaksikan beberapa siswa SD. Ia pun mengaku memiliki bukti video yang direkam warga saat penangkapan tersebut.

Untuk diketahui, saat Kholid diketahui tewas, warga setempat melakukan unjuk rasa. Warga tak terima Kholid dianggap teroris tanpa pembuktian secara hukum terlebih dahulu. Warga yang berunjuk rasa itu pun ditangkap dan diperiksa hingga malam hari.

"Mereka dikeluarkan jam 10 malam, mereka mengalami penyiksaan, termasuk anak usia 16 tahun," terang Siane.

Menurut Siane, penindakan terorisme di Poso sarat kepentingan pihak-pihak tertentu. Polisi pun diminta melakukan pendekatan persuasif agar dapat dipercaya bisa memberikan rasa aman masyarakat Poso.

Belum ada keterangan atau tanggapan dari Densus 88 terkait dengan tudingan Komnas HAM tersebut.
sumber :
http://nasional.kompas.com/read/2013...uasi.Densus.88

14 Warga Poso jadi korban salah tangkap Densus

Rabu, 2 Januari 2013 15:19:29

Densus 88 berupaya membabat habis teroris di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Namun, dalam pemberantasan yang terjadi pada 20-27 Desember 2012, Densus justru salah tangkap.

"14 Orang salah tangkap, sembilan penambang emas dan lima warga biasa," ujar Advokat Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Paham) Heru Susetyo di Restoran Abu Nawas saat diskusi 'Perlindungan WNI di Era Reformasi, Rabu (2/2).

Heru menambahkan, mereka yang salah tangkap juga disiksa selama tujuh hari hingga akhirnya dibebaskan karena kurang bukti. Tetapi, setelah bebas mereka masih trauma untuk pulang ke rumah.

"Mereka belum pulang dan masih berada di Poso Kota. Mereka takut pulang ke desa dan kondisi fisik juga rata-rata masih lemah karena penyiksaan itu," katanya.

Menurut Heru, perilaku penyiksaan tersebut jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu, pemerintah harus bertanggungjawab atas perbuatan kekerasan tersebut.

"Pemerintah harus mengambil tindakan tegas dalam ranah hukum pidana maupun administratif terhadap pelaku penyiksaan," paparnya.
sumber :
http://www.merdeka.com/peristiwa/14-...ap-densus.html
memang harus di evaluasi nih densus 88 masa masyarakat biasa di bunuh dan dihajar berhari2 tampa ada barang bukti ,eh salah tangkap
gimana Poso bisa damai kalau penegak hukum aja begitu