Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa jumlah senjata api yang dimiliki warga Australia sama banyaknya seperti sebelum terjadi peristiwa pembantaian Porth Arthur di tahun 1996.

Penelitian yang dilakukan Prof Philip Alpers dari Sekolah Kesehatan Masyarakat, Universitas Sydney mengatakan, warga terus menambah koleksi senjata mereka, dan sekarang jumlah senjata api mencapai 3.2 juta.

Dalam peristiwa Porth Arthur, Tasmania tersebut, seorang pria bersenjata, Martin Bryant menembak mati 35 orang dan mencederai 23 orang lainnya. Perdana Menteri Australia ketika itu John Howard kemudian menerapkan pembatasan kepemilikan senjata, dengan melarang senjata semi otomatis, dan memberlakukan ijzn yang lebih ketat. Pemerintah juga membeli kembali senjata yang diserahkan oleh pemiliknya, dengan sekitar 700 ribu senjata dikembalikan.

Menurut Prof Alprer, Port Arthur merupakan salah satu dari sejumlah pembantaian bersenjata, dan secara keseluruhan, lebih dari 1 juta senjata diserahkan kembali oleh pemiliknya. "Dalam penelitian, kami menemukan bahwa sejumlah besar warga menyerahkan kembali senjata mereka tanpa meminta kompensasi sama sekali." kata Prof Alpers.

"Ini tidak pernah dibicarakan. Jadi sekitar satu juta senjata tidak beredar lagi dan dimusnahkan." Impor senjata kembali meningkat setelah tahun 1996, karena warga mengganti senjata yang dilarang, dengan senjata baru. "Perlahan tapi pasti dalam 10 tahun terakhir, kepemilikan senjata meningkat lagi."

Menurut Prof Alpers, pembelian senjata oleh pemerintah dan juga amnesti membuat resiko warga tewas karena senjata api turun 50 persen. Menurut laporan koresponden Kompas di Australia L. Sastra Wijaya, penelitian yang dilakukan Institut Kriminologi Australia menunjukkan bahwa penyebab kematian karena senjata api terus menurun sejak tahun 1980-an dan kalah dari pisau. Kebanyakan kematian karena senjata terjadi karena bunuh diri atau kekerasan dalam rumah tangga.
Namun sekarang dengan kepemilikan senjata mencapai rekornya, menurut Prof Alpers, sulit untuk memprediksi apakah Australia akan menjadi negeri yang kurang aman. "Ini bisa menjadi masalah, bisa menjadi masalah serius, atau mungkin tidak terlalu buruk, namun kita belum tahu apa yang akan terjadi." kata Alpers.